KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat selama sebulan ini (Oktober 2023) serentak melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 kepada 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Para komisioner bersama Tim Monev KIP 2023 langsung melakukan visitasi lapangan setelah menilai Quesioner KIP yang disebar secara digital dua bulan lalu.
Menurut Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Dr. H. Ijang Faisal, M.Si., kegiatan Monev KIP merupakan program tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat terhadap Badan Publik di Jawa Barat sejak tahun 2013. “Walaupun kegiatan Monev ini program tahunan, tetapi kami terus setiap tahun melakukan inovasi dari berbagai aspek disesuaikan dengan perkembangan tuntutan publik,” tambah Ijang.
Seperti pada tahun 2023 ini, Monev KIP Komisi Informasi Jawa Barat selain mempertahankan e-Monev seperti tahun sebelumnya juga berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam menetapkan standar indikator penilaian, sehingga questioner yang menjadi bahan dasar penilaian e-Monev 2023 berstandar nasional. “Hal ini sangat penting agar hasil penilaian e-Monev 2023 pun berstandar nasional. Jadi, kalau ada Badan Publik berstatus sebagai Badan Publik Informatif dapat diartikan informatif dengan standar nasional,” tegas Ijang Faisal.
Ditegaskan pula oleh Komisioner Bidang ASE (Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi) Komisi Informasi Jawa Barat, Dadan Saputra, S.Pd.,M.Si. Hasil penilaian e-Monev KIP 2023 ini juga menjadi dasar bagi tersusunnya pemeringkatan status Badan Publik di Jawa Barat dalam implementasi KIP, mulai Badan Publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif. “Status Badan Publik tersebutlah yang menjadi dasar Bapak Gubernur Jawa Barat memberikan anugerah keterbukaan informasi publik kepada Badan Publik masuk kategori Badan Publik Informatif,” kata Dadan.
Selain itu, disampaikan Ketua Tim Penilai e-Monev KIP Jabar 2023, Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si. bahwa Badan Publik yang menjadi target e-Monev 2023 pun bertambah, selain Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, juga institusi vertikal yang berkantor di wilayah Provinsi Jawa Barat. “E-Monev KIP Jabar 2023 ini memang cukup berat karena Badan Publik yang menjadi target makin banyak,” tambahnya.
Selain itu, menurut Mahi, instrument penilaian pun mengalami peningkatan kualitas. Hasil pengisian quesioner bukan satu-satunya yang menjadi dasar penilaian, tetapi juga terdapat aspek inovasi dan strategis. Badan Publik dituntut tidak hanya mengiplementasikan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga harus memiliki inovasi digital yang dapat menambah kualitas layanan informasi publik sekaligus menjadi aspek strategis dalam pencapaian Masyarakat informatif.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal berharap, kendati standar questioner e_Monev 2023 berstandar nasional, tetapi ia optimis tahun ini akan banyak Badan Publik yang informatif. Tahun 2022 Badan Publik kabupaten/kota 13 yang informatif dan 18 OPD juga informatif. “Kita optimis tahun ini pun akan banyak Badan Publik yang informatif,” katanya. ***
