Menu

Mode Gelap

Berita · 2 Mar 2021 09:47 WIB ·

N219 Rancangan Pesawat Canggih PT. Dirgantara Indonesia

 Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan mendukung program pengembangan pesawat N219 amfibi Perbesar

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan mendukung program pengembangan pesawat N219 amfibi

BANDUNG – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, meninjau pesawat N219 yang nantinya akan terdapat versi pesawat amfibi.

Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro mengatakan pesawat N219 versi pesawat amfibi dapat lepas landas di permukaan air selain di bandara biasa. Inovasi transportasi udara tersebut, bisa merambah semua tujuan destinasi pariwisata nusantara. Melalui jalur laut dengan cepat menggunakan pesawat N219 amfibi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan mendukung program pengembangan pesawat N219 amfibi. Khususnya dalam memanfaatkan jalur atau rute penerbangan perintis dengan pesawat komersial PT. Dirgantara Indonesia. Seperti pesawat N219, pesawat N219 amfibi dan pesawat N245, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di negara kepulauan dan kemajuan industri kedirgantaraan nasional.

“Bahwa PT. DI (PT. Dirgantara Indonesia) ini menjadi salah satu andalan nasional kita untuk menunjukan kepada dunia bahwa kita sudah menguasai teknologi dirgantara, penguasaan teknologi dirgantara itu menjadi simbol sebuah negara itu maju di dalam penguasaan teknologi yang saya harapkan adalah semua pihak di dalam negeri, mendukung untuk menjaga keberlanjutan dari PTDI dan tadi saya telah mendengar laporan bahwa sebenarnya dalam hal manufacturing-nya sudah banyak hal yang sifatnya excellence dan tentu memang secara korporasi ada hal-hal yang bisa selesai, saya akan coba bicarakan dengan Kementerian Keuangan”, kata Suharso Monoarfa.

Adapun bentuk dukungan lain dari Kementerian PPN/Bappenas adalah terkait optimalisasi dan implementasi Imbal Dagang Kandungan Lokal (IDKLO) dan/atau offset pada setiap penggunaan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan/atau pengadaan Alutsista dari luar negeri, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, guna membangun kompetensi teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Puting Beliung Terjang Jatinangor Sumedang, BPBD Langsung Lakukan Asesmen

21 Februari 2024 - 19:53 WIB

Revitalisasi Bahasa Daerah, Tingkatkan Antusiasme Masyarakat Menggunakan Bahasa Ibu.

21 Februari 2024 - 19:19 WIB

AMSI Harapkan Perpres Publishers Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024 - 18:00 WIB

Cek cok dengan Istri, Pelaku Bacok Adik Ipar Karena Tidak Mau Membantu Meredam Pertengkaran Rumah Tangga

21 Februari 2024 - 16:19 WIB

Kembali, Belum Sepekan Ribuan Botol Miras Ditemukan Di Sebuah Kios Di Kawasan Guntur Garut

21 Februari 2024 - 15:59 WIB

Harga Beras Di Sejumlah Pasar Tradisional Mahal Di Beberapa Swalayan Stok Tidak Ada

21 Februari 2024 - 15:16 WIB

Trending di Berita