KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Polemik pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) mulai menunjukkan titik terang setelah Kapolda Jawa Barat membuka police line yang sempat membatasi akses ke lokasi. Langkah ini menjadi angin segar agar Bandung Zoo kembali beroperasi maksimal sebagai destinasi wisata dan edukasi andalan warga Kota Bandung.
Namun, di balik kabar positif tersebut, konflik internal antara pihak-pihak yang mengklaim hak pengelolaan Bandung Zoo belum menemui titik akhir. Dualisme kepemilikan, perang narasi di ruang publik, serta sengketa lahan masih menjadi bayang-bayang yang menghambat keberlanjutan operasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Policy Research Center (IPRC), M. Indra Purnama, menegaskan pentingnya memisahkan isu operasional dari sengketa hukum.
“Keberlangsungan perawatan ratusan satwa dan nasib pekerja serta pedagang di sekitar Bandung Zoo tidak boleh dikorbankan karena konflik pengelolaan,” ujarnya.
Indra mengusulkan pembentukan tim pengelola sementara yang netral, berlandaskan prinsip kemanusiaan dan konservasi. Ia menyebut model serupa pernah diterapkan di sejumlah daerah dan terbukti efektif menjaga keberlanjutan operasional sambil menunggu keputusan hukum final.
“Lahan Bandung Zoo secara administratif masih milik Pemerintah Kota Bandung. Jika ada klaim kepemilikan lain, proses hukum harus ditempuh secara transparan dan berdasar legal standing yang sah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan aktif Pemkot Bandung dalam pengelolaan jangka panjang.
“Pengalaman ini harus jadi pelajaran. Kontrol langsung dan pengawasan ketat dari pemerintah daerah sangat penting agar konflik serupa tidak terulang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Indra menekankan masa depan Bandung Zoo harus dirancang tidak hanya sebagai taman satwa, tetapi juga penggerak ekonomi lokal—menarik wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).
Merespons arahan Kapolda Jawa Barat yang menekankan penyelamatan satwa dan masyarakat terdampak, Indra mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dari konflik terbuka.
“Penyelesaian harus dilakukan dengan kepala dingin, berbasis data, dan demi kepentingan publik yang lebih luas,” pungkasnya.***
Komentar