KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Konflik internal di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat kembali memanas. Ketua Kadin Kabupaten Bandung Barat (KBB), Syamsul Maarief, secara terbuka menyuarakan kekecewaan dan kemarahannya terhadap Agung Suryamal, sosok yang belakangan mengklaim diri sebagai Caretaker Kadin Jabar.
Dengan nada tegas, Syamsul menilai manuver Agung tidak hanya mencederai etika organisasi, tapi juga mengacaukan iklim usaha di daerah. Bahkan, dalam pernyataan resminya, Syamsul meminta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk turun tangan menyelesaikan polemik yang kian meresahkan.
“Kami sudah sepakat dalam maklumat bersama dengan para ketua Kadin kota/kabupaten se-Jawa Barat. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal menjaga marwah organisasi,” tegas Syamsul saat ditemui pada Selasa (8/7/2025).
Syamsul menyebut bahwa dirinya adalah Ketua Kadin KBB yang sah, dilantik dan mendapatkan SK resmi pada 30 April 2024 di bawah kepemimpinan Cucu Sutara sebagai Ketua Kadin Jabar saat itu. Namun, ia mengaku terkejut ketika muncul kegiatan Musyawarah Kabupaten (Mukab) tandingan yang diinisiasi Agung, yang secara sepihak menunjuk ketua baru tanpa prosedur organisasi.
“Itu jelas inkonstitusional. Melanggar AD/ART dan tidak punya dasar hukum. Ini bukan dualisme, tapi bentuk intervensi yang menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Menurut Syamsul, tindakan sepihak Agung Suryamal justru mengakibatkan retaknya solidaritas pengurus dan terganggunya hubungan kerja dengan mitra strategis. Bahkan beberapa kegiatan penting terpaksa tertunda karena ketidakjelasan kepemimpinan.
“Beberapa pengurus bahkan membuat PAW sepihak karena dipengaruhi tekanan. Ini sangat merugikan, bukan hanya kami secara pribadi, tapi juga dunia usaha lokal,” ujarnya.
Tak hanya itu, Syamsul juga menyinggung arahan Presiden RI Prabowo Subianto saat Munas Konsolidasi Kadin di Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden secara eksplisit meminta agar tak ada lagi konflik internal di tubuh Kadin. Namun menurut Syamsul, Agung justru memperluas kisruh ini ke berbagai daerah lain di Jawa Barat.
“Kami sudah lelah. Kami ingin bekerja, membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. Tapi dengan situasi seperti ini, kami hanya disibukkan menyelesaikan konflik internal yang tak perlu,” lanjutnya.
Syamsul pun mendesak pemecatan Agung Suryamal dari seluruh posisi di tubuh Kadin. Tak hanya itu, ia juga memohon intervensi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menengahi konflik agar roda ekonomi di Bandung Barat tetap berjalan.
“Kami butuh ketegasan dari pusat dan dukungan dari daerah. Jangan sampai Kadin, yang seharusnya jadi mitra pembangunan, justru jadi sumber kegaduhan,” pungkasnya.***
Komentar