KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dr Adiyana Slamet, MSi mengungkapkan belum semua lapisan masyarakat di provinsi ini belum memiliki pengetahuan tentang program Analoog Switch Off (ASO) atau migrasi televisi digital. Padahal, untuk mengambil keputusan, informan harus melewati beberapa tahapan seperti kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi.
“Meski secara umum stasiun televisi lokal di Jawa Barat siap dalam migrasi digital ini tapi masyarakat secara umum masih harus diberikan sosialisasi lebih jauh lagi,” demikian disampaikan Adiyana Slamet dalam wawancara di KPID Jabar belum lama ini.
Pelaksanaan ASO sendiri akan dimulai pada 2022 mendatang dan dibagi menjadi tiga tahap dari sebelumnya lima tahap Siaran TV analog pada tahap pertama akan dimatikan paling lambat pada 30 April 2022, sedangkan tahap akhir akan dilakukan selambat-lambatnya pada 2 November 2022.
Tahap pertama akan berlangsung di 56 wilayah siaran di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara 1, dan Papua hingga 30 April 2022 waktu setempat. Tahap kedua dilakukan paling lambat pada 25 Agustus 2022 waktu setempat di 31 wilayah siaran di Sulawesi Selatan 5, Kalimantan Tengah 6, Nusa Tenggara Timur 2, DI Yogyakarta, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, dan DKI Jakarta.
Tahap ketiga akan mengatur ASO di 25 wilayah siaran, antara lain Jawa Tengah 5, Kalimantan Barat 6, Nusa Tenggara Barat 5, Maluku 2, Sulawesi Tengah 3, dan Papua 9 hingga 2 November 2022.
KPID Jabar memberi perhatian besar pada aspek kesiapan menjalankan program ASO ini. Dalam catatan KPID Jabar, meskipun rata-rata lembaga penyiaran lokal di provinsi ini sudah siap dalam kaitan program ASO, ternyata masyarakat kebanyakan baru sekitar 30 persen yang tahu dan faham soal migrasi digital ini.
“Sosialisasi masih harus terus dilakukan. Dalam konteks ini, keberadaan kami di KPI dan KPID hanya dalam aspek supporting system. Artinya, tidak bisa sosialisasi masif hanya dilakukan kami yang tentu memiliki keterbatasan dalam berbagai sumber daya dan juga otoritas regulatif. Pemerintah terutama di tingkat lokal harus lebih menunjukkan atensi kuat untuk mendorong migrasi digital secara optimal,” ucap Adiyana.
Pihaknya terkendala dari aspek pendanaan maupun regulasi di mana kewenangan KPID sendiri masih kontroversial terutama dikaitkan dengan program digitalisasi penyiaran ini. “Meskipun, kita memandang bahwa ini juga bisa dijadikan peluang bagi KPID dalam menunjukkan peran dan fungsnya lebih optimal terutama dalam kaitannya dengan mengawal kepentingan publik dalam menerima siaran yang berkualitas dari lembaga penyiaran,” kata Adiyana Slamet.
Dalam pandangan informan, belum semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang TV digital. “Meski secara umum stasiun televisi lokal di Jawa Barat siap dalam migrasi digital ini tapi masyarakat secara umum masih harus diberikan sosialisasi lebih jauh lagi,” kata
Kesiapan TV lokal
Sementara itu, Dedi Budi Darmawan, yang merupakan General Manager Radar Cirebon TV atau RCTV menegaskan pihaknya siap menjalankan program ASO ini meski belum dapat dikatakan seratus persen atau sepenuhnya. Masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang paling utama adalah kepastian pemilihan penyedia sarana multiplexing atayu Mux. Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver/Mux.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemkominfo) menetapkan pemenang seleksi penyelenggara multipleksing (MUX) siaran televisi digital terestrial 2021. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerangkan, tim seleksi telah mengumumkan hasil seleksi penyelenggara multipleksing siaran televisi digital di 22 provinsi atau di 22 wilayah layanan.
“Kami baru bisa mengatakan sekitar 50 persen kesiapan kami dalam memilih penyelenggara Mux ini. Ada beberapa faktor yang membuat kami belum menentukan pilihan. Pertama kami harus memastikan sekitar 90 persen coverage area kami ter-cover oleh penyelenggara Mux. Kemudian, dari sisi biaya masih harus dinegosiasikan. Area coverage kami ada di wilayah Kota/Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Dari enam penyedia layanan Mux baru ada dua yang bisa meng-cover,” ujarnya
Dedi Budi Darmawan mengakui biaya penyediaan Mux sekitar Rp 15-18 juta per bulan sebagai pengganti biaya pemancar analog. Belum kemudian biaya untuk listrik, genset, dan biaya maintenance yang dengan demikian nyaris sama dengan biaya penyediaan Mux ini. “Kalau plus minus mungkin ada penghematan sekitar 30 persen tapi pihaknya berharap bisa lebih efisien lagi,” katanya.
Sementara itu, Rediansyah praktisi penyiaran dari AKTV Cimahi juga menegaskan kesiapan menjalankan ASO ini. Meski dengan beberapa hal yang kemudian memerlukan atensi dan langkah dukungan dari segenap pihak.
“Kami cukup siap mau hari ini maupun besok untuk menjalanlkan ASO ini. Kami dari lembaga penyiaran swasta lokal yang sudah kepemilikan sedniri menyambut ASO dan mengikuti regulasi lainnya, Kami juga intens berkomunikasi, menyiapkan kreativitas dalam aspek content creation. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan production house (PH) untuk sama-sama saling mendukung.” ***
