KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung untuk terus mengambil peran dalam memahami dan merespons berbagai kegelisahan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan dan rasa keadilan.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung di Kantor MUI Kota Bandung, Rabu (9/9/2026).
Menurut Farhan, persoalan kepemimpinan dan rasa keadilan tidak selalu dapat diukur menggunakan pendekatan kuantitatif. Keduanya berkaitan erat dengan persepsi, perasaan, serta kondisi batin masyarakat.
“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Dan kita tahu betul bahwa bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuh kalbu umat adalah para ulama,” ujar Farhan.
Karena itu, Farhan menilai MUI memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah memahami dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia berharap komunikasi antara Pemkot Bandung dan para ulama dapat berlangsung secara erat dan berkesinambungan.
“Kami menempatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat,” katanya.
Farhan mengatakan, perspektif ulama semakin dibutuhkan seiring kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis dan teknokratik, tetapi juga berbagai dinamika sosial yang membutuhkan pendekatan lebih mendalam.
“Untuk itulah peran kedua dari Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung adalah menjadi mitra kepemimpinan filosofis. Karena kami butuh bimbingan tersebut,” tuturnya.
Ia juga berharap keterlibatan ulama tidak hanya dilakukan ketika pemerintah menghadapi situasi krisis. Komunikasi dan kolaborasi dengan para ulama perlu dibangun sejak awal untuk membaca potensi persoalan di masyarakat sekaligus mencari solusi bersama.
“Kami ingin menghilangkan fenomena atau tudingan bahwa ulama mah hanya dipakai oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Enggak. Kami akan selalu memanfaatkan komunikasi yang erat antara kami dengan para ulama untuk bisa menangani berbagai permasalahan masyarakat,” ujarnya.
Farhan mencontohkan pengalaman pada 30 Agustus 2025 ketika Pemkot Bandung berkomunikasi dengan para ulama dalam merespons keresahan sosial yang muncul setelah demonstrasi dan kerusuhan.
Menurutnya, komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu Kota Bandung melewati situasi tersebut dan memulihkan kondisi sosial dalam waktu relatif cepat.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu inspirasi bagi Pemkot Bandung dalam membangun pendekatan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Dalam Musda XI MUI Kota Bandung, Farhan juga menyinggung agenda suksesi kepemimpinan organisasi tersebut. Ia menegaskan Pemkot Bandung tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan Ketua MUI Kota Bandung berikutnya.
“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung,” katanya.
Farhan berharap Musda XI MUI Kota Bandung dapat berlangsung dalam suasana persaudaraan dan menghasilkan keputusan yang membawa manfaat serta maslahat bagi masyarakat.
“Kami tidak mau hanya sekadar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin Majelis Ulama Indonesia menjadi pelita di sepanjang lorong,” tutur Farhan.
Menurut Farhan, peran MUI sebagai bagian dari ekosistem sosial Kota Bandung akan semakin penting di tengah berkembangnya tantangan masyarakat. Pemerintah membutuhkan perspektif para ulama agar kebijakan dan pembangunan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemaslahatan umat.
“Ini yang mempersatukan kita. Ke depannya kita akan selalu mementingkan kemaslahatan umat,” pungkasnya.***
Komentar