KOTA BANDUNG (TUGUBANDUN.ID) – Dinas Perhubungan Kota Bandung terus melakukan penataan dan pemeliharaan sarana serta prasarana transportasi untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat. Sejumlah fasilitas, mulai dari halte, jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga fasilitas pendukung transportasi lainnya menjadi perhatian.
Upaya tersebut dibahas dalam Sonata Talkshow bertema “Bandung Makin Nyaman: Menata Prasarana untuk Mobilitas Warga” yang digelar melalui siaran bersama Radio Sonata dan Radio PRFM, Kamis (17/9/2026).
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bandung Ferlian Hady mengatakan, sejumlah halte di Kota Bandung telah dimanfaatkan untuk mendukung layanan transportasi, termasuk Metro Jabar Trans.
“Ada beberapa titik halte yang digunakan oleh Metro Jabar Trans, contohnya yang di Jalan Merdeka, Jalan Muhammad Toha, Pasar Bunga, dan Hotel California,” ujarnya.
Di sisi lain, kebutuhan JPO di Kota Bandung masih cukup tinggi. Dari 21 JPO yang saat ini tersedia, fasilitas tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama di sejumlah ruas jalan dengan aktivitas dan pergerakan warga yang tinggi.
“Dari 21 yang ada memang dikatakan masih kurang. Belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta,” kata Ferlian.
Menurut dia, Dishub Kota Bandung telah melakukan kajian kebutuhan JPO pada 2024. Hasil kajian tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan titik-titik yang membutuhkan fasilitas penyeberangan.
“Kami sebetulnya sudah membuat kajian kebutuhan JPO tahun 2024. Namun di Jalan Soekarno-Hatta ini ada beberapa titik yang memang sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ferlian menyebut pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan JPO. Terlebih, sejumlah lokasi yang dinilai prioritas berada di ruas jalan nasional sehingga membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait.
“Kebutuhan JPO-JPO ini prioritas semua ada di jalan nasional. Ini juga menjadi tantangan bagi kami,” tuturnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dishub Kota Bandung membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi.
“Kami coba untuk melakukan inovasi dengan mengajak pihak sektor-sektor swasta untuk berperan serta membangun infrastrukturnya. Alhamdulillah ada beberapa pihak dan usaha yang memang berminat juga untuk membangun JPO,” kata Ferlian.
Salah satu JPO yang telah direalisasikan melalui upaya tersebut adalah JPO Peta. Pembangunannya dilakukan setelah melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masyarakat sudah meminta dari tahun 2020. Baru bisa kami realisasikan di 2025,” ujarnya.
Selain pembangunan fasilitas baru, pemeliharaan JPO yang sudah tersedia juga menjadi perhatian Dishub. Tahun ini, pemeliharaan difokuskan terlebih dahulu pada aspek konstruksi berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi fasilitas.
“Tahun ini kita akan melakukan pemeliharaan dari aspek konstruksi, jadi belum ke aspek estetika. Karena hasil asesmen ternyata ada beberapa konstruksi yang perlu dilakukan perbaikan,” jelas Ferlian.
Ia menegaskan, temuan tersebut tidak berarti JPO yang akan diperbaiki berada dalam kondisi membahayakan atau sudah tidak layak digunakan.
“Bukan berarti JPO tersebut sudah tidak layak atau berbahaya, tidak. Jadi hasil penilaian ada beberapa yang memang perlu dilakukan perbaikan,” katanya.
Selain JPO, Dishub Kota Bandung juga berkoordinasi dengan Balai Teknik Kereta Api terkait fasilitas palang pintu di sejumlah perlintasan kereta api.
“Mulai tahun ini kita sedang berkoordinasi dengan Balai Teknik Kereta Api. Ada tiga pintu perlintasan yang oleh Balai Teknik Kereta Api itu sudah dibangunkan dan sementara akan dipinjam pakai kepada kita,” ujar Ferlian.
Sementara dalam pemeliharaan halte, persoalan vandalisme dan pemasangan stiker tanpa izin masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu tampilan fasilitas, tetapi juga menambah pekerjaan pemeliharaan di lapangan.
“Setiap kegiatan pemeliharaan yang teman-teman lakukan di lapangan itu selalu, paling banyak itu vandalisme,” ungkapnya.
“Vandalisme ini sangat mengganggu sekali dari sisi estetika. Pemasangan stiker juga membutuhkan kesadaran semuanya,” lanjut Ferlian.
Untuk membantu pengawasan, CCTV yang terpasang di sejumlah halte turut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi aksi vandalisme.
“Kami sudah dapat beberapa video CCTV. Bahkan pernah kami posting waktu itu ada yang melakukan vandalisme di Halte Merdeka,” katanya.
Dishub juga berupaya mengoptimalkan ruang-ruang informasi yang tersedia di halte agar tidak menjadi ruang kosong yang berpotensi dimanfaatkan untuk aksi vandalisme.
Dalam menentukan lokasi halte, Dishub Kota Bandung mempertimbangkan pola pergerakan masyarakat. Kawasan dengan pusat aktivitas dan mobilitas tinggi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebutuhan fasilitas.
“Kami melihat di mana pusat kegiatan, di sana pasti ada pergerakan yang cukup tinggi. Kami akan survei titik mana kira-kira yang memang dibutuhkan untuk dibangun halte,” jelas Ferlian.
Pola pergerakan tersebut mencakup berbagai kawasan, mulai dari permukiman, perkantoran, sekolah hingga pusat aktivitas masyarakat lainnya.
Ke depan, penataan sarana dan prasarana transportasi di Kota Bandung membutuhkan dukungan pemerintah sekaligus kolaborasi dengan berbagai pihak dan kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas publik.
“Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki juga,” ujar Ferlian.
Upaya pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan fasilitas transportasi tersebut menjadi bagian dari langkah Dishub Kota Bandung dalam menghadirkan sarana transportasi yang lebih tertata sekaligus mendukung mobilitas masyarakat.***
Komentar