Menu

Mode Gelap

Diskursus · 29 Jun 2022 10:40 WIB ·

Angka Stunting Masih Menyedihkan

 Ilustrasi (Sumber: Freepik.com).* Perbesar

Ilustrasi (Sumber: Freepik.com).*

Oleh Widodo Asmowiyoto*

MEMPERINGATI Hari Keluarga Nasional (Harganas) tanggal 29 Juni 2022 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan tema “Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting”. Tema itu dipilih dan diangkat tentu saja dengan alasan yang sangat penting atau mendesak, bahkan boleh dibilang sangat krusial sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat luas. Mengapa?

Pada intinya stunting mengandung arti, “Masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun”.

Widodo Asmowiyoto.*

Atau, mengutip Buletin Stunting yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI, stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. (Karinta Ariani Setiaputri/dr. ST Andreas, MKed, SpA, hellosehat.com).

Membaca dan menghayati makna stunting atau kekerdilan tersebut, wajar jika pikiran dan perhatian kita tertuju pada kondisi kemiskinan yang masih melanda sebagian rakyat Indonesia. Lebih menyedihkan lagi jika di tengah masih banyaknya rakyat miskin itu, di lain pihak kasus-kasus korupsi terus bermunculan dan ironisnya dilakukan oleh para oknum yang tidak pernah kekurangan harta.

Jika kita rajin menyimak pemberitaan media massa, hampir setiap pekan selalu ada berita tentang kasus korupsi. Terbaru adalah korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021 yang mencapai Rp 8,8 triliun. Bayangkan saja, kalau uang sebesar itu masuk kas negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, tentu saja dapat mengurangi angka kemiskinan. Dampak positifnya adalah bisa mengurangi kasus-kasus gizi buruk atau stunting, dan hal itu sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini.

Ancaman generasi mendatang

Tingkat stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia telah melampau batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah.

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang. PriceWaterhouseCoopers (PWC), misalnya, memprediksi ekonomi Indonesia masuk dalam lima besar dunia pada 2030. Bahkan Indonesia akan menjadi ke-4 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 nanti. Jika itu terjadi, posisi Indonesia hanya akan berada di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. (p2ptm.kemenkes.go.id, 11/4/2018)

Prediksi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap stabil, dan populasi besar. Dari komposisi usia penduduk, pada 2030, 70 persen penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, atau berada pada masa produktif. Komposisi ini disebut sebagai bonus demografi.  Kelompok usia produktif inilah –yang diperkirakan 180 juta jiwa–, yang akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Namun, alih-alih menjadi berkah, bonus demografi tersebut terancam menjadi malapetaka karen tingginya persentase balita penderita stunting di Indonesia. Padahal, balita saat inilah yang kelak menjadi tenaga produktif tersebut. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Memang angka stunting Indonesia menurun, dari 29 persen pada 2015 menjadi 27,6 persen tahun 2017. Adapun pada 2013, angka stunting nasional menapai 37,2 persen. Namun, angka tersebut masih di atas batas yang ditetapkan oleh WHO yakni 20 persen. Persentase stunting Indonesia juga lebih tinggi dibanding sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam (23 persen), Filipina (20), Malaysia (17), dan Thailand (16).

Jawa Barat provinsi prioritas

Berdasarkan titik sebaran, hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Sumatera Selatan dan Bali, memiliki persentase stunting  di atas WHO. Adapun provinsi dengan stunting tertinggi adalah Sulawesi Barat (39,7 persen) dan Nusa Tenggara Timur (38,7 persen).

Berdasarkan data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kemenkes RI, angka prevalensi sunting di Jawa Barat sebesar 29,2 persen. Angka ini hampir menyerupai angka prevalensi di tingkat nasional yakni 30,8 persen. Karena itu, Jabar terus dioptimalkan untuk dapat menurunkan angka stuntingnya. (Arief Maulana, www.unpad.ac.id, 11/7/2019)

Menurut Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, Kirana Pritasari, Kemenkes telah menetapkan Jabar sebagai provinsi prioritas dalam penanganan masalah kekerdilan ini. Upaya menurunkan angka stunting di Jawa Barat dinilai masih jauh dari target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020.

“Target penurunan angka stunting di RPJMN mendatang lebih tinggi, di bawah 20 persen. Angka ini merupakan angka yang ditoleransi oleh WHO untuk angka stunting di suatu negara,” ujar Kirana Pritasari saat membuka lokakarya atas kerja sama Universitas Padjadjaran dan Kemenkes tanggal 10 Juli 2019.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratya, pada lokakarya tersebut mengatakan, kasus stunting diibaratkan seperti lingkaran yang tidak terputus. Anak perempuan stunting akan menjadi anak yang malnutrisi. Saat dewasa, ibu malnutrisi berisiko melahirkan anak dengan berat badan yang kurang.

“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memperhatikan para ibu mendapatkan nutrisi terbaik sehingga mereka bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan cerdas,” katanya.

Istri Gubernur Ridwan Kamil itu memaparkan, anak stunting khusus di Jawa Barat tidak berkaitan dengan kemiskinan. Kasus stunting berkaitan dengan perilaku. “Data menunjukkan bahwa 29 persen balita stunting adalah dari keluarga sejahtera, dan 33 persen adalah dari perkotaan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” jar Atalia.

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad, Prof. Dr. Keri Lestari, MSi, Apt, mengatakan, Unpad menyambut baik kerja sama komprehensif untuk menurunan angka stunting di Jawa Barat.

Keri menjelaskan, salah satu aktivitas Unpad dalam hal penanganan stunting adalah melalaui aktivitas riset  komprehensif yang dilakukan sejak 1912. Dari temuan riset tersebut, Unpad mengambil kesimpulan bahwa masalah stunting berkaitan erat dengan pola makan, pola asuh, sanitasi, dan akses terhadap air bersih.

“Dari analisis yang dilakukan, ada kaitan antara masalah kondisi air bersih, terutama kondisi di Sungai Citarum, dengan masalah stunting, sehingga ini yang akan kita kerjakan bersama dan diintegrasikan antara penanganan stunting dengan program Citarum Harum,” kata Keri.

Terlepas dari temuan khas di Jawa Barat bahwa stunting berkaitan dengan perilaku masyarakat, namun secara umum stunting dan permasalahan kekurangan gizi lain yang terjadi pada balita erat kaitannya dengan kemiskinan. Stunting umumnya terjadi akibat balita kekurangan asupan penting seperti protein hewani dan nabati dan juga zat besi. Pada daerah-daerah dengan kemiskinan tinggi, seringkali ditemukan balita kekurangan gizi akibat ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan primer rumah tangga.

Selain kemiskinan, tingkat pendidikan juga berkaitan dengan permasalahan gizi. Minimnya pengetahuan membuat pemberian asupan gizi tidak sesuai kebutuhan. Contohnya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya inisiasi menyusi dini (IMD). Padahal IMD menjadi langkah penting dalam memberikan gizi terbaik.

Saat ini, rata-rata nasional untuk lulusan SMA dan universitas adalah 41,17 persen. Hanya lima daerah yang memiliki lulusan SMA dan Universitas melampaui rata-rata nasional yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Dengan demikian, pada daerah stunting tinggi, masih banyak masyarakat berpendidikan di bawah SMA. Meskipun, pendidikan tinggi tidak selalu menjamin kesadaran gizi yang tinggi pula.***

*Penulis Dewan Redaksi TuguBandung.id

Artikel ini telah dibaca 48 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sekjen PA GMNI Abdy Yuhana Sebut Konsepsi Bernegara Oase Bagi Indonesia Raya

1 Juni 2024 - 09:34 WIB

Prabowo Presiden: Selamat Datang Orde Baru & Selamat Tinggal Reformasi!

6 Mei 2024 - 08:18 WIB

PERLUKAH TEMPO MEMINTA MAAF?

26 Maret 2024 - 21:14 WIB

Mengkaji Ulang Pilpres dan Pilkada oleh Legislatif

16 Februari 2024 - 20:04 WIB

Mengungkap Terasi Udang Warisan Kuliner Indonesia

9 Februari 2024 - 11:00 WIB

Pemilu 2024 dan PWI

27 Januari 2024 - 23:52 WIB

Trending di Diskursus