Oleh: Ijang Faisal
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung
Pada hari pertama kampanye Pilpres 2024, 28 November 2023, pasangan Prabowo–Gibran meluncurkan program makan siang gratis sebagai agenda utama. Pilihan ini bukan kebetulan, melainkan strategi komunikasi politik yang cermat. Dalam teori agenda-setting, isu yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat memiliki daya mobilisasi opini jauh lebih cepat dibandingkan isu struktural seperti reformasi pendidikan, ketahanan fiskal, atau kualitas birokrasi. Dalam politik elektoral, isu pangan memang efektif karena langsung menyentuh pengalaman hidup warga.
Namun setelah kampanye berakhir, gagasan tersebut tidak berhenti sebagai simbol politik. Ia berkembang menjadi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia, dengan alokasi anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025, dan melonjak luar biasa sekitar Rp200 triliun dalam APBN 2026.
Secara normatif, peningkatan gizi anak merupakan tujuan yang sah dan selaras dengan mandat konstitusi. Namun dalam tata kelola negara modern, kebijakan publik tidak dapat disandarkan pada niat baik semata. Ia harus lolos uji rasionalitas perencanaan, keberlanjutan fiskal, serta ketepatan prioritas. Tanpa itu, program sosial berisiko kehilangan daya transformasinya dan justru berubah menjadi simbol kebijakan yang mahal serta memberi kesan keberpihakan, tetapi belum tentu menyelesaikan akar persoalan kesejahteraan.
Pertanyaan publik menguat ketika dalam waktu berdekatan Presiden Prabowo juga menunjukkan ambisi geopolitik melalui keterlibatan dalam forum internasional yang dikaitkan dengan inisiatif diplomasi global Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan kebutuhan kontribusi yang disebut mencapai sekitar Rp17 triliun. Terlepas dari perdebatan diplomatiknya, kombinasi dua agenda berbiaya besar ini menciptakan kontras kebijakan yang sulit diabaikan.
Dalam perspektif komunikasi kebijakan, situasi tersebut mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai politik simbolik fiskal: negara berupaya menampilkan keberpihakan sosial di dalam negeri sekaligus aspirasi pengaruh global di luar negeri, sementara kapasitas anggaran publik berada dalam tekanan. Politik simbolik semacam ini berisiko menggeser orientasi kebijakan dari kebutuhan objektif menuju kebutuhan citra.
Nilai Rp17 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia setara dengan pembiayaan gaji ratusan ribu guru honorer selama satu tahun atau penguatan layanan pendidikan dasar di berbagai daerah tertinggal. Dalam ekonomi politik, setiap kebijakan fiskal selalu mengandung opportunity cost. Ketika negara memilih satu agenda, ia sekaligus menunda agenda lain. Di sinilah publik berhak mempertanyakan: apakah negara sedang menyusun prioritas pembangunan atau sekadar prioritas pencitraan?
Dalam teori framing, program makan gratis sejak awal dikonstruksi sebagai simbol keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Framing ini efektif secara elektoral karena membangun asosiasi emosional antara pemimpin dan kebutuhan dasar warga.
Namun legitimasi kebijakan tidak berhenti pada framing. Ia diuji oleh konsistensi kebijakan lain yang berjalan bersamaan. Ketika negara berbicara tentang kesejahteraan rakyat tetapi pada saat yang sama mengalokasikan sumber daya besar untuk agenda lain yang manfaatnya belum jelas dirasakan publik, framing keberpihakan berisiko berubah menjadi paradoks kebijakan.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pilihan kebijakan tidak lagi sekadar soal program apa yang baik, tetapi program mana yang paling mendesak. Indonesia masih menghadapi ketimpangan mutu pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik yang belum stabil, serta tantangan pemulihan ekonomi lokal. Dalam situasi seperti ini, negara dituntut bukan hanya hadir, tetapi hadir dengan prioritas yang jelas.
Tradisi pemikiran publik mengingatkan bahwa ambisi besar tanpa kalkulasi kapasitas sering berujung pada kebijakan yang rapuh. Kisah Nabi Sulaiman yang berniat memberi makan seluruh makhluk di bumi kerap dibaca sebagai metafora tentang batas kemampuan manusia mengelola amanah. Ketika ia mencoba memulainya dari laut, sumber daya yang tersedia ternyata belum mencukupi. Narasi ini relevan bagi negara modern: niat besar harus diikuti keberanian menakar kemampuan, bukan sekadar keberanian mengumumkan program.
Dalam konteks Indonesia hari ini, makan bergizi gratis dapat menjadi investasi sosial jangka panjang, sementara diplomasi global dapat menjadi investasi strategis. Namun tanpa prioritas yang jelas, keduanya berpotensi saling melemahkan. Negara yang terlalu sibuk memperluas simbol kebijakan berisiko kehilangan fokus pada dampak nyata kebijakan itu sendiri.
Di sinilah teori ruang publik Jürgen Habermas menjadi relevan. Kritik publik terhadap kebijakan negara bukan gangguan stabilitas politik, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi deliberatif. Negara yang sehat bukan negara yang kebijakannya tak dipertanyakan, melainkan negara yang mampu menjelaskan rasionalitas kebijakannya di hadapan warga.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani bermimpi besar. Namun keberanian itu harus disertai keberanian lain yang lebih sulit: memilih apa yang harus didahulukan dan apa yang harus ditunda. Tanpa itu, kebijakan negara akan lebih sibuk membangun kesan daripada membangun fondasi.
Pada akhirnya, legitimasi kekuasaan tidak lahir dari besarnya program yang diumumkan, tetapi dari ketepatan prioritas yang dirasakan rakyat. Negara tidak dinilai dari seberapa megah narasinya, melainkan dari seberapa adil ia mengelola anggarannya. Wallahu’alam
Komentar