Oleh: Dr. H. Ijang Faisal, S.Ag., M.Si. (Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung)
Selama ini, zakat sering dipahami sekadar kewajiban keagamaan yang ditunaikan ketika harta seorang Muslim telah mencapai nisab. Gambaran umum masyarakat biasanya hanya berhenti pada zakat fitrah yang dibayarkan menjelang Idulfitri, atau zakat maal yang diberikan langsung kepada fakir miskin di sekitar rumah.
Pola pikir seperti ini membuat zakat seolah hanya berada pada dimensi ritual ibadah, padahal sesungguhnya ia memiliki potensi jauh lebih besar: zakat adalah instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan, menumbuhkan kemandirian, bahkan memperkuat solidaritas umat.
Di tengah tantangan besar Jawa Barat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, hingga keterbatasan anggaran pemerintah, akat dapat hadir sebagai modal sosial yang menopang kemandirian masyarakat. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Indonesia, lebih dari 47 juta jiwa, Jawa Barat memiliki kekuatan zakat yang amat dahsyat bila dikelola secara profesional, transparan, dan jauh dari politisasi.
Potensi Zakat di Jawa Barat
Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp. 327 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, kontribusi Jawa Barat tentu signifikan mengingat besarnya populasi masyarakat muslim. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari harapan: secara nasional potensi zakat baru terkumpul sekitar Rp. 20 triliun per tahun, atau kurang dari 10 persen dari potensi yang sebenarnya.
Kesenjangan dalam penghimpunan zakat ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan beberapa hal. Banyak orang masih merasa lebih nyaman memberikan zakat langsung kepada yang membutuhkan, tanpa melalui lembaga resmi, seperti BAZNAS dan atau Lembaga Amil Zakat lainnya.
Pemahaman masyarakat pun kebanyakan masih melihat zakat hanya sebagai kewajiban ibadah, belum sampai pada peran besarnya dalam menguatkan ekonomi umat yang sesungguhnya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga belum maksimal diperankan nyata. Padahal, dengan aplikasi zakat, layanan digital, hingga sistem otomatis di perbankan, zakat bisa dikumpulkan lebih mudah, merata dan transparan.
Jika zakat dikelola secara individual, sering kali muncul ketidakmerataan. Ada wilayah yang mendapat bantuan berlebih, sementara daerah lain luput dari perhatian. Di sinilah BAZNAS hadir sebagai lembaga resmi dengan mandat hukum dan struktur kelembagaan yang memastikan zakat tersalurkan secara adil, merata, dan tepat sasaran.
Zakat di Indonesia memiliki payung hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menegaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi mandat mengelola zakat secara nasional, termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Di Jawa Barat, komitmen pengelolaan zakat semakin kokoh dengan hadirnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 tentang zakat profesi, infak, dan sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui regulasi ini, pemotongan zakat profesi dapat dilakukan langsung dari gaji ASN untuk kemudian disalurkan melalui BAZNAS.
Kebijakan ini tidak hanya menambah stabilitas penghimpunan zakat, tetapi juga menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial nyata adanya.
Dengan dasar hukum yang jelas, seharusnya pengelolaan zakat di Jawa Barat memiliki pijakan yang kuat untuk berkembang. Tantangannya kini adalah bagaimana lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, LAZ, UPZ, LPZ dan Lembaga lainya dapat menghadirkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan benar-benar berorientasi pada pemberdayaan mustahik secara utuh.
Menjaga Zakat dari Politisasi
Salah satu masalah mendasar dalam pengelolaan dana zakat di bawah BAZNAS adalah risiko politisasi. Fakta bahwa pernah di beberapa daerah ada oknum kepala daerah dan atau jajarannya yang menggunakan dana zakat sebagai alat kepentingan politik menunjukkan betapa rentannya dana umat untuk disalahgunakan.
Jika praktik seperti ini tidak dihentikan, zakat akan kehilangan marwahnya sebagai instrumen keadilan sosial dan justru berubah menjadi alat pencitraan. Karena itu, pengawasan ketat dan independensi mutlak diperlukan agar zakat tidak lagi menjadi arena politik kekuasaan kepala daerah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM, pernah menegaskan bahwa zakat tidak boleh menjadi instrumen politik praktis kepala daerah. Menurutnya, BAZNAS hanya berhak menerima 12,5 persen dari total zakat sebagai biaya operasional amil, sesuai syariat. Tambahan dana dari APBD justru akan berpotensi menimbulkan kecurigaan publik sekaligus membuka celah kepentingan politik.
Lebih lanjut KDM menegaskan bahwa zakat adalah amanah umat. Jika ia dikaitkan dengan politik, kepercayaan publik bisa terkikis. Bahkan, muzaki berpotensi enggan menyalurkan zakatnya lewat lembaga resmi. Oleh karena itu, menjaga independensi zakat sama artinya dengan menjaga marwahnya sebagai pilar keadilan sosial.
Zakat bisa menjadi kekuatan besar bagi pembangunan sosial di Jawa Barat jika dikelola dengan baik. Akses pembayaran perlu dibuat lebih mudah melalui layanan digital, dompet elektronik, hingga kerja sama dengan kampus, masjid, BUMD, dan komunitas.
Penyaluran zakat juga sebaiknya tidak hanya berupa bantuan konsumtif, tetapi diarahkan pada program yang mendorong kemandirian, seperti modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan wirausaha baru.
Agar kepercayaan masyarakat terjaga, transparansi harus diutamakan dengan laporan yang terbuka, sistem digital yang bisa diakses, serta audit rutin. Zakat juga perlu bersinergi dengan program pemerintah daerah. Dengan langkah ini, zakat akan menjadi pelengkap program pengentasan kemiskinan sekaligus penggerak ekonomi lokal.
Meski potensi zakat di Jawa Barat sangat besar, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya patuh dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sehingga perlu ada kampanye literasi zakat yang lebih luas, regulasi yang jelas, serta teladan nyata dari para pemimpin.
Selain itu, data penerima zakat juga belum sepenuhnya lengkap. Integrasi sistem digital dan verifikasi lapangan menjadi penting agar penyaluran benar-benar sampai pada mereka yang berhak. Tantangan lain muncul dari sisi transparansi. Publik sering menyoroti keterbukaan laporan zakat, sehingga BAZNAS harus memperkuat mekanisme audit sekaligus menyediakan akses informasi yang mudah dipahami.
Di sisi lain, ada pula risiko tumpang tindih dengan program pemerintah. Untuk itu, zakat perlu dikelola secara sinergis agar menjadi tambahan daya dorong bagi pembangunan sosial-ekonomi, bukan sekadar pengulangan dari program yang sudah ada.
Momentum Menuju Kemandirian Umat
Lima tahun ke depan adalah momentum emas bagi pengelolaan zakat di Jawa Barat. Dengan dukungan regulasi yang mapan, kebijakan pemerintah daerah yang proaktif, dan inovasi digital yang berkembang, zakat dapat menjadi katalisator pembangunan sosial menuju masa depan jawa barat yang Istimewa.
Bayangkan bila zakat tidak hanya mengatasi kebutuhan sesaat, tetapi mengangkat mustahik menjadi muzaki baru. Siklus dari penerima menjadi pemberi ini akan menciptakan keberkahan sosial yang berkelanjutan. Inilah wujud nyata zakat sebagai modal sosial, bukan sekadar ritual tahunan.
Zakat adalah urusan ibadah, tetapi sekaligus modal sosial yang bisa menggerakkan kemandirian masyarakat. Dengan jumlah umat Muslim terbesar, Jawa Barat memiliki peluang emas menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan sosial-ekonomi.
Kuncinya adalah sinergi: BAZNAS, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bersama-sama memastikan pengelolaan zakat akuntabel, bebas dari politisasi, serta berorientasi pada pemberdayaan.
Jika itu terwujud, zakat akan benar-benar menjadi kekuatan kolektif untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih adil, sejahtera, dan mandiri. Saatnya kita menatap zakat bukan hanya sebagai ritual tahunan, melainkan investasi sosial jangka panjang untuk masa depan Jawa Barat yang Istimewa. Wallahu’alam.
Komentar