Oleh : Ijang Faisal
(Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung)
Dalam era digital kini setiap langkah komunikasi publik mencerminkan sikap pemerintah. Gaya bicara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang terbuka dan tanpa basa-basi menjadi simbol komitmen keterbukaan. “gaya bicara terbuka dan faktual” terbukti menjadi “fondasi bagi trust building”. Purbaya tidak lagi bersembunyi di balik jargon teknokratik, melainkan menyampaikan angka-angka fiskal secara konkret, bahkan dengan analogi yang tajam untuk memudahkan publik menangkap makna kebijakan.
Pendekatan ini “menghilangkan jarak psikologis antara pemerintah dan publik” dan membangkitkan rasa akuntabilitas, karena rakyat lelah dengan retorika kaku yang tidak membumi. Lebih jauh, kejujuran menjadi ciri utama komunikasi Purbaya. Meski gayanya kerap disebut “koboi” atau keras, tapi hal tersebut bukan sikap arogansi melainkan manifestasi keberanian Purbaya dalam menyampaikan fakta apa adanya.
Dalam teori authentic leadership, keaslian seorang pemimpin terukur dari konsistensi antara pikiran, kata, dan tindakan. Purbaya konsisten mengatakan hal yang nyata: ia tegas menegur di depan publik pegawai kementeriannya sendiri yang melanggar dan tidak ragu mengakui masalah fiskal yang ada. Dengan berani berbicara lugas tanpa mengorbankan empati, ia menegaskan kembali bahwa integritas komunikasi itu sendiri membangun kredibilitas publik.
Gaya membumi dan berbasis data juga mewarnai interaksinya sehari-hari. Harus diingat bahwa publik saat ini “mendambakan figur yang membumi, riil, dan kredibel”; Purbaya menjawab harapan ini dengan “berbicara dengan data, berdialog dengan kejelasan, dan mempertahankan posisi dengan argumen”. Misalnya, ia kerap menggunakan data konkret saat menjelaskan kebijakan pajak atau belanja negara.
Pendekatan ini bukan sekadar retorika: berbicara “seperti manusia biasa” dengan angka dan logika nyata telah menjadi sarana membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi Purbaya bukan pelengkap kebijakan yang dingin, melainkan sarana utama meneguhkan kejujuran dan kepedulian pemerintah terhadap rakyat.
Strategi Komunikasi Fiskal: Keterbukaan Data, Kanal Pengaduan Publik, dan Penegakan Integritas
Komitmen Purbaya terhadap keterbukaan informasi juga bersumber pada kewajiban hukum. UU Keterbukaan Informasi Publik (No.14/2008 Pasal 9) yang mensyaratkan bahwa setiap badan publik harus mengumumkan informasi publik secara berkala, sekurang-kurangnya dua kali setahun. Purbaya menerjemahkan semangat ini ke ranah fiskal. Misalnya, dalam paparan publik ia menyebutkan utang negara Indonesia saat ini mencapai Rp 9.138,05 triliun (39,86% PDB) dan menjelaskan strategi pengelolaannya secara terbuka. Menurutnya, “anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada kebocoran” untuk memaksimalkan dampak pada perekonomian.
Langkah semacam ini menunjukkan bahwa data anggaran dan perhitungan ekonomi bukan rahasia kabinet, melainkan informasi yang harus dibagikan agar publik memahami kebijakan fiskal. Lebih progresif, Purbaya meluncurkan kanal pengaduan publik “Lapor Pak Purbaya” via WhatsApp yang dapat diakses mudah oleh masyarakat. Diluncurkan pada 15 Oktober 2025, kanal ini hanya dalam dua hari awal sudah menerima lebih dari 15 ribu aduan dari publik. Beragam keluhan pun masuk, mulai dari soal barang ekspor impor yang tertahan sampai dugaan perilaku pegawai pajak atau bea cukai yang tidak semestinya.
Menurut Purbaya, kanal ini dibuat untuk “memperkuat transparansi serta memastikan aparat pajak dan bea cukai bekerja sesuai prosedur”. Bahkan tim khusus segera dibentuk untuk menampung dan mengolah laporan tersebut. Dalam sepekan berikutnya jumlah pesan semakin melonjak, Purbaya mengungkapkan bahwa pada 20 Oktober laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan, dengan sekitar 14.000 di antaranya sudah diverifikasi independen oleh Inspektorat Jenderal. Proses verifikasi yang melibatkan unit pengawas internal ini menunjukkan kesungguhan mengurai setiap aduan secara objektif.
Penguatan transparansi tidak berhenti pada penampungan laporan. Purbaya menegaskan setiap laporan publik akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal Kementerian Keuangan. Ia pun berani membuka kasus dugaan pelanggaran bawahan. Contoh konkret terjadi ketika seorang warga mengadukan bahwa petugas Bea Cukai sering nongkrong di kafe dengan seragam dinas. Purbaya langsung memerintahkan penyelidikan melalui rekaman CCTV dan menindaklanjuti aduan tersebut.
Menyikapi hasil pemeriksaan, ia secara terbuka meluruskan bahwa orang yang dimaksud ternyata “bukan orang Bea Cukai”, namun tetap memperingatkan bahwa siapapun pegawai Kemenkeu yang kedapatan melanggar akan dikenai sanksi tegas. Bahkan ia sempat menegaskan: “Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat… saya pecat, saya persulit hidupnya” kepada siapapun yang melanggar etika dinas. Sikap ini menunjukkan bahwa Purbaya tidak hanya mengizinkan saluran aspirasi publik, tetapi berani mengawalinya dengan tindakan tegas untuk menegakkan integritas aparatur.
Komunikasi fiskal Purbaya memang lebih dari sekadar mengumbar informasi; ia menjadi arsitektur kepercayaan publik. Sebagaimana dinyatakan Suwatno, dengan “membuka data ekonomi, menjelaskan logika kebijakan secara rasional, dan tak segan mengakui risiko fiskal, ia sedang membangun kepercayaan relasional yang berbasis kejujuran informasi”.
Langkah-langkah seperti ini menandai perubahan budaya organisasi sektor fiskal yang selama ini tertutup dan hierarkis. Seperti diingatkan pengamat, kanal pengaduan publik adalah instrumen kontrol sosial yang efektif hanya jika lembaga punya keberanian mereformasi diri. Purbaya sejauh ini menunjukkan arah itu: komunikasi terbuka dan partisipatif menjadi bagian mendasar dari upaya reformasi birokrasi fiskal, bukan sekadar pelengkap komunikasi ala kadarnya.
Keberlanjutan reformasi birokrasi fiskal menuntut konsistensi komunikasi publik. Membangun kepercayaan tidak cukup dengan retorika sekali dua kali; seperti kata Fukuyama, kepercayaan publik tercipta dari “konsistensi perilaku institusional”, bukan serangkaian pernyataan yang episodik. Dalam pengertian ini, Purbaya telah mulai mengubah lembaga pajak dan bea cukai menjadi lebih transparan dan manusiawi. Namun tantangan terbesarnya adalah mempertahankan komitmen ini secara konsisten.
Jika setiap kebijakan baru disertai keterbukaan data, dialog yang jelas, dan tindak lanjut nyata atas aduan masyarakat, barulah kepercayaan publik tumbuh berkelanjutan. Di tangan Purbaya, komunikasi publik telah menjadi arsitektur kepercayaan dan kini perlu dipertahankan sebagai kekuatan utama reformasi fiskal ke depan.
Pemerintahan fiskal yang kuat berawal dari transparansi dan dialog terbuka. Keberanian Purbaya membangun saluran informasi publik dan bertindak tegas atas pelanggaran birokrasi menegaskan bahwa komunikasi publik bukan hiasan belaka, melainkan inti reformasi birokrasi.
Konsistensi menyampaikan data fiskal secara terbuka, menindaklanjuti umpan balik, dan mempertahankan budaya jujur adalah kunci menumbuhkan kepercayaan publik jangka panjang. Konsistensi inilah yang akhirnya akan meneguhkan harapan masyarakat bahwa pemerintah benar-benar mampu “berbicara seperti manusia biasa”, mewujudkan transparansi fiskal untuk keadilan dan pertumbuhan bersama. Wallahu’alam
Komentar