Polisi, Tumbal Politik di Negeri Salah Urus

Duddy S Sutandi

Pengamat Sosial

 

 

 

TEWASNYA Affan, seorang driver ojol, akibat tertabrak kendaraan Brimob bukan sekadar tragedi lalu lintas. Ia menjadi simbol betapa Polri selalu diposisikan sebagai wajah keras negara. Rakyat marah, demo berkobar, dan lagi-lagi polisi yang jadi bulan-bulanan. Padahal akar masalahnya bukan semata polisi, melainkan rezim yang salah urus.

Sejarah mencatat, pada 1998 ABRI jadi kambing hitam reformasi. TNI rela menanggalkan dwi fungsi, Polri berdiri sendiri. Ironisnya, setelah itu Polri justru diberi ruang terlalu besar: jadi penyidik, jadi pengatur, sekaligus jadi pagar kekuasaan.

Masalahnya, ketika pemerintah gagal mengelola ekonomi, DPR tuli terhadap aspirasi, dan rakyat turun ke jalan, siapa yang berhadap-hadapan langsung? Polisi.

Yang dituding brutal? Polisi.

Yang dipaksa jadi tameng? Polisi.

Politisi bisa bersembunyi di balik meja rapat, sementara aparat di lapangan jadi karung tinju.

Inilah ironi: Polri bukan hanya aparat hukum, tapi juga tumbal politik.

Polisi sejatinya adalah sipil bersenjata, bukan serdadu. Tugasnya menjaga ketertiban, bukan berperang. Namun gaya militeristik yang terbawa membuat wajah Polri kerap seram di mata rakyat. Apalagi ditambah kewenangan penyidikan yang absolut, membuat polisi terlalu dominan — tapi sekaligus mudah dipersalahkan.

Lihatlah, rakyat protes karena harga-harga naik, siapa yang menghadang? Polisi.

Rakyat marah karena DPR ngotot bikin UU bermasalah, siapa yang bentrok di jalan? Polisi.

Ketika ada salah tembak, salah tindak, seketika citra Polri hancur. Tapi penyebab awalnya — kebijakan politik yang ugal-ugalan — tak tersentuh.

Belajar dari sejarah dunia, Uni Soviet bubar 1991, Yugoslavia hancur 1992. Bukan karena aparatnya lemah, tapi karena elite politik gagal menjaga bangsa. Jangan sampai Indonesia mengulang jejak itu: rakyat muak, elite saling sikut, dan negara tinggal kenangan.

Lalu apa jalan keluarnya?

  • Kembalikan polisi ke rel sipil. Stop gaya militeristik.
  • Pisahkan fungsi penyidikan. Biarkan kejaksaan yang mengurus.
  • Hentikan politisasi. Jangan jadikan Polri tameng kekuasaan.
  • Reformasi menyeluruh. Bukan sekadar ganti seragam, tapi perbaikan mental dan sistem.

Polisi tentu bukan malaikat. Oknum yang brutal harus dihukum. Tapi mereka juga bukan setan. Mereka hanyalah manusia bersenjata yang sering kali dipaksa jadi tameng politik.

Jadi, kalau mau memperbaiki negeri ini, jangan hanya menghujat polisi di jalan. Tuntutlah pembenahan DPR, pemerintah, dan elite yang gemar cuci tangan. Karena tanpa itu, polisi akan terus dipaksa jadi tumbal politik di negeri salah urus. ***

Komentar