Oleh Muhammad Rusdiyanrto Sutarno
Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
Sebuah peristiwa lingkungan tengah berlangsung di tengah kehidupan kita. Berbagai persoalan terjadi secara berpola, terstruktur, dan terus berulang. Pada titik ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kesadaran kita sebagai manusia turut memengaruhi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung?
Jika kita mencermati berbagai peristiwa hari ini dan menengok kembali catatan sejarah, begitu banyak tragedi lingkungan yang terjadi. Persoalan tersebut bukan hanya muncul pada masa sekarang, tetapi juga telah berlangsung dalam siklus pemerintahan sebelumnya. Pola yang terus berulang ini semestinya mendorong kita untuk bertanya: sejauh mana kehadiran dan kesadaran kita mampu memberikan dampak solutif dalam menjawab berbagai persoalan tersebut?
Data menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Januari–Juni 2026 meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 (data Gakkum KLHK). Luas areal terbakar sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai 202.010 hektare (SiPongi KLHK). Pada Agustus 2026, kabut asap kembali melintasi batas negara. Sebelumnya, pada akhir November 2025, banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagaimana disampaikan BNPB melalui Abdul Muhari. Sementara itu, berdasarkan STADI 2025, sebanyak 79.408 hektare atau sekitar 18 persen deforestasi pada 2025 terjadi di area pencadangan Program Ketahanan Pangan, Energi, dan Air.
Rangkaian fakta tersebut seharusnya menjadi peringatan bahwa persoalan lingkungan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ada pola, struktur, dan perilaku dalam kehidupan kita yang turut membentuk serta mempertahankan kondisi tersebut.
Mengapa hal ini terus terjadi?
Secara fundamental, pemerintah memang memegang tanggung jawab besar. Pemerintah memiliki kewenangan dalam pemberian izin, pengawasan, pengelolaan sumber daya alam, hingga penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika kebijakan lebih mengutamakan kepentingan pragmatis daripada keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial, ketika pengawasan kehilangan ketegasannya, serta ketika penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakatlah yang pada akhirnya harus menanggung konsekuensinya.
Namun, mengkritik pemerintah tidak seharusnya membuat kita berhenti mengkritisi diri sendiri.
Sebab, persoalan lingkungan bukan hanya tentang siapa yang memiliki kekuasaan untuk memberikan izin, melainkan juga tentang nilai-nilai apa yang kita pelihara sebagai masyarakat. Bukan hanya tentang siapa yang mengambil keputusan, melainkan juga tentang bagaimana keputusan yang merusak dapat terus memperoleh ruang untuk tumbuh, diterima, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.
Di sinilah kesadaran kolektif kita sedang dipertanyakan.
Apakah kita benar-benar berdiri di luar lingkaran persoalan ini? Ataukah, tanpa disadari, kita turut menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku yang mempertahankan kerusakan tersebut?
Ketika mengetahui bahwa alam sedang dieksploitasi secara berlebihan, tetapi memilih untuk tidak peduli, bukankah pembiaran itu turut memperpanjang persoalan? Ketika mengecam kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan perampasan ruang hidup masyarakat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih mempertahankan pola konsumsi yang mengabaikan dampak ekologis, bukankah ada kontradiksi yang perlu kita selesaikan? Dan ketika lantang mengkritik kebijakan yang merusak, tetapi enggan memahami akar persoalan, menelusuri kepentingan di baliknya, serta mengawal perubahan, bukankah kritik kita berisiko berhenti sebagai kegaduhan sesaat?
Tentu, tanggung jawab tersebut tidak dapat disamaratakan. Masyarakat tidak memiliki kekuasaan, akses, dan kapasitas yang sama dengan pemerintah maupun korporasi besar. Tanggung jawab pihak yang memegang kewenangan dan memperoleh keuntungan dari eksploitasi tetap jauh lebih besar.
Kesadaran kolektif bukanlah alasan untuk membebaskan pemegang kekuasaan dari tanggung jawabnya. Sebaliknya, kesadaran kolektif harus menjadi landasan bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban secara lebih kritis, terorganisasi, dan berkelanjutan.
Sebab, sistem yang rusak tidak hanya dipertahankan oleh mereka yang merancangnya, tetapi juga dapat terus hidup melalui budaya pembiaran yang membuat kerusakan seolah-olah menjadi sesuatu yang wajar.
Generasi muda dan tanggung jawab ekologis
Di sinilah generasi muda memiliki posisi penting sekaligus menentukan.
Generasi muda tidak cukup hanya menjadi kelompok yang paling lantang menyuarakan keresahan, paling cepat menyebarkan kabar kerusakan, atau paling ramai memenuhi ruang diskusi dengan kritik. Semua itu penting, tetapi belum memadai. Kita membutuhkan generasi yang mampu melampaui kemarahan menuju pemahaman, melampaui kecaman menuju penyelidikan, dan melampaui solidaritas sesaat menuju tindakan kolektif yang konsisten.
Generasi yang tidak hanya bertanya, siapa yang merusak alam, tetapi juga mengapa kerusakan itu terus terjadi, kepentingan siapa yang diuntungkan, kebijakan apa yang memungkinkan hal tersebut, dan struktur seperti apa yang membuat dampaknya terus berulang.
Generasi muda perlu memahami bahwa kerusakan ekologis tidak selalu berawal dari tindakan besar dan luar biasa. Kerusakan dapat tumbuh dari cara pandang yang menempatkan alam semata-mata sebagai komoditas, pembangunan sebagai perlombaan angka pertumbuhan, dan keuntungan jangka pendek sebagai ukuran utama keberhasilan.
Pola tersebut juga dapat terus bertahan ketika masyarakat kehilangan kepekaan, ketika pengetahuan tidak bertransformasi menjadi keberanian, dan ketika kepedulian tidak berkembang menjadi tanggung jawab bersama.
Oleh karena itu, kesadaran kolektif generasi muda tidak boleh berhenti pada pemahaman bahwa alam sedang dirusak. Kesadaran itu harus berkembang menjadi kemampuan untuk memahami mengapa alam dirusak, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta bagaimana pola kerusakan tersebut dapat dihentikan hingga ke akarnya.
Di sinilah pendidikan, ruang diskusi, gerakan sosial, dan organisasi kemahasiswaan, termasuk organisasi pencinta alam, seharusnya mengambil peran. Organisasi-organisasi tersebut bukan sekadar menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap alam, melainkan juga ruang untuk membangun daya kritis, keberanian moral, kepekaan sosial, dan kemampuan membaca persoalan secara sistemik.
Sebab, mencintai alam tidak cukup hanya dengan hadir di gunung, membersihkan sampah, menanam pohon, atau melakukan aksi konservasi. Semua itu merupakan tindakan yang berarti dan patut diapresiasi. Namun, kecintaan terhadap alam juga harus diwujudkan melalui keberanian mempertanyakan kebijakan yang merusak, membongkar cara berpikir yang melegitimasi eksploitasi, mengawal tata kelola sumber daya alam, serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang kehilangan ruang hidupnya.
Kita perlu membangun generasi yang tidak hanya reaktif terhadap kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga antisipatif terhadap kerusakan yang berpotensi terjadi. Generasi yang mampu membaca persoalan sebelum menjadi bencana, mengenali kepentingan sebelum menjelma menjadi kebijakan, dan mengidentifikasi akar masalah sebelum dampaknya dianggap sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan.
Memutus mata rantai kerusakan
Pada akhirnya, persoalan ini membawa kita pada satu kesimpulan mendasar: yang sedang kita hadapi bukan semata-mata kerusakan alam, melainkan juga krisis cara pandang, krisis tanggung jawab, dan krisis keberanian kolektif untuk mengubah keadaan.
Ketika kita mengatakan bahwa sistem ini telah rusak hingga ke akarnya, pertanyaan berikutnya bukan sekadar siapa yang harus disalahkan, melainkan bagaimana sistem tersebut dibentuk, nilai-nilai apa yang membuatnya bertahan, dan kekuatan kolektif seperti apa yang diperlukan untuk mengubahnya.
Sebab, sistem tidak akan berubah hanya dengan mengganti orang-orang yang berada di dalamnya apabila cara berpikir, orientasi kepentingan, dan mekanisme yang melahirkan kerusakan tetap dipertahankan.
Kita tidak bisa mengharapkan masa depan ekologis yang lebih baik apabila generasi yang mewarisinya hanya diajarkan untuk marah terhadap kerusakan, tetapi tidak dibekali kemampuan untuk memahami dan mengubah penyebabnya.
Generasi muda harus berani mengambil posisi: tidak menjadi penonton yang menormalisasi kerusakan, tidak menjadi pengkritik yang berhenti pada kecaman, dan tidak menjadi bagian dari sistem yang mempertahankan ketimpangan hanya karena memperoleh keuntungan darinya.
Sebab, masa depan tidak hanya ditentukan oleh keputusan yang diambil oleh mereka yang berkuasa hari ini, tetapi juga oleh kesadaran, keberanian, dan tindakan kolektif generasi yang akan mewarisi konsekuensinya.
Dan mungkin, pertanyaan paling mendasar yang harus kita ajukan bukan lagi sekadar siapa yang merusak alam, melainkan:
Apakah kita sedang membangun generasi yang benar-benar mampu memutus mata rantai kerusakan, atau justru sedang mempersiapkan generasi berikutnya untuk mewarisi, menormalisasi, dan mengulanginya?.***
Komentar