KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara, mendorong Pemerintah Kota Bandung memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas, untuk membantu mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.
Perbaikan sarana dan prasarana, termasuk lahan parkir dan ruang tunggu, dinilai perlu menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Soni mengatakan, kepadatan pasien di sejumlah rumah sakit, termasuk RSUD Bandung Kiwari, perlu dilihat dari berbagai aspek. Selain kapasitas ruang perawatan dan ketersediaan fasilitas, pola masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan juga berpengaruh terhadap antrean pasien.
Hal itu disampaikannya menyusul meningkatnya pasien dengan gejala influenza A, terutama anak-anak, di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
“Ketika semua pasien dibawa ke rumah sakit, sementara kamar rawat inap penuh, akhirnya terjadi antrean. Ini bukan berarti rumah sakit tidak peduli atau tidak bekerja, tetapi memang ada keterbatasan kapasitas,” ujar Soni, Rabu (28/10/2026).
Berdasarkan pengamatannya terhadap pasien yang menjalani observasi di instalasi gawat darurat (IGD), keluhan yang mengarah pada influenza ditemukan pada pasien anak maupun orang dewasa. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mengaitkan peningkatan kasus tersebut dengan isu pandemi lanjutan yang beredar.
Soni meminta masyarakat lebih kritis terhadap informasi kesehatan yang belum terverifikasi dan menjadikan keterangan resmi otoritas kesehatan sebagai rujukan.
“Informasi mengenai potensi pandemi yang dikaitkan dengan tanggal tertentu harus disikapi secara kritis dan mengacu pada penjelasan resmi otoritas kesehatan,” tegasnya.
Menurut Soni, puskesmas memiliki peran penting sebagai pintu pertama pelayanan kesehatan. Fasilitas tersebut perlu mampu menangani keluhan medis sesuai kapasitasnya, sehingga pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat dirujuk ke rumah sakit berdasarkan kebutuhan medis.
Ia menilai masih ada masyarakat yang memilih langsung mendatangi IGD ketika mengalami gangguan kesehatan karena menganggap pelayanan rumah sakit lebih cepat. Padahal, IGD memiliki prosedur yang memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan kebutuhan medis.
“IGD memiliki standar operasional prosedur (SOP). Penanganan dilakukan berdasarkan tingkat kegawatan dan kebutuhan medis pasien, bukan berdasarkan keinginan. Ada pasien yang benar-benar gawat darurat, ada yang membutuhkan penanganan segera, dan ada pula yang kondisinya tidak memerlukan layanan IGD,” katanya.
Namun, Soni menegaskan, upaya mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan puskesmas harus dibarengi peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan. Kemudahan akses, kenyamanan ruang tunggu, serta ketersediaan sarana pendukung menjadi faktor yang turut memengaruhi pilihan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Salah satu fasilitas yang menjadi sorotannya adalah Puskesmas Babakan Tarogong. Ia menilai keterbatasan lahan parkir dan kenyamanan ruang tunggu perlu segera dievaluasi oleh Pemkot Bandung.
Soni juga menyinggung insiden seorang anak yang tertabrak akibat persoalan parkir di lokasi tersebut. Menurutnya, usulan penambahan lahan telah disampaikan sejak sekitar dua tahun lalu, tetapi masih perlu ditindaklanjuti.
“Penambahan lahan sudah diajukan sejak sekitar dua tahun lalu. Ini harus menjadi perhatian. Kalau masyarakat datang ke puskesmas tetapi parkir sulit dan ruang tunggunya tidak nyaman, tentu bisa mengurangi minat mereka untuk berobat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan fasilitas puskesmas bukan sekadar urusan teknis bangunan. Area parkir yang memadai, ruang tunggu yang nyaman, dan akses yang mudah merupakan bagian dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, Soni meminta Pemkot Bandung mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas, termasuk menindaklanjuti usulan penambahan lahan yang belum terealisasi.
Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama harus mencakup ketersediaan tenaga medis, kualitas pelayanan, serta fasilitas penunjang yang berfungsi dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan, sementara rumah sakit dapat lebih fokus melayani pasien yang memerlukan perawatan lanjutan dan kondisi darurat.
“Imbauan agar masyarakat memanfaatkan puskesmas tidak akan efektif jika fasilitas pendukungnya belum memadai,” pungkasnya.***
Komentar