KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Komisi Informasi Pusat (KIP) baru-baru ini menggelar Diskusi Kelompk Terpumpun atau Group Discussion (FGD) khusus membahas Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Dalam FGD tersebut, terungkap bahwa Jawa Barat kembali menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
FGD yang dihadiri para informan ahli yang telah ditetapkan oleh KI Jabar tersebut menjadi bagian bagi pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024 dan terlaksananya proses penyusunan IKIP 2024 secara baik. FGD dihadiri Komisioner KI Pusat Syawaludin, Staf Ahli KI Pusat Yosep Adi Prasetyo, Komisioner KI Jabar Dadan Saputra, Yudaningsih, Husni F Mubarok, Kabid IKP Diskominfo Jabar Viky Edya Martina serta Tim Pokjada KI Jabar Mahi M Hikmat dan Erwin Kustiman.
Dalam sambutannya, Syawaludin mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan IKIP tertinggi di Indonesia. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem informasi publik, atau sosialisasi kepada masyarakat.
“Hal ini tentu harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi. Meski demikian, harus diingat bahwa IKIP bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara nasional dan bukan untuk tujuan pemeringkatan atau kompetisi antar provinsi. Oleh karena itu, Komisi mengharapkan Informan Ahli Daerah memberikan penilaian yang objektif dan proporsional,” kata Syawaludin.
Sementara itu, Yosep Adi Prasetyo atau akrab disapa Stanley mengatakan, Jawa Barat telah menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi. FGD ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
“Satu hal yang utama adalah keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik,” ujar Stanley yang merupakan Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019.
Dalam FGD yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat tersebut, seluruh badan publik di Jawa Barat tidak hanya harus memperhatikan keberhasilan yang telah diraih, tetapi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk terus meningkatkan IKIP.
Salah satu tantangan utama yang mencuat pada diskusi adalah menjaga konsistensi kualitas pelayanan informasi di tengah dinamika pemerintahan, atau meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Serta bagaimana transparansi dan akuntabilitas badan publik dapat paralel dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.***
