The strong do what they can and the weak suffer what they must. (Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa dan yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung).
PERNYATAAN yang disampaikan oleh seorang filsuf dan sejarawan Yunani Thucydides(460-400 SM) itu mengemuka pada kegiatan Launching E-Monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, belum lama ini. Kegiatan dihadiri Ketua KI Jabar Ijang Faisal beserta komisioner lainnya, Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman, serta semua OPD, BLU, dan badan publik di Jabar.
Apa yang disampaikan oleh sang filsuf tersebut kembali dikutip oleh sosok Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar. Dengan fasih dan lengkap pria yang lahir 11 November 1970 di Sumedang ini menceritakan kembali kisah yang ditulis oleh Thucydides dalam karyanya yang melegenda dan banyak menjadi rujukan, The History of Peloponnesos War. Buku tersebut menguraikan perang pada abad Sebelum Masehi antara Sparta melawan Athena sampai tahun 411 SM.
Thucydides dikenal sebagai bapak “sejarah ilmiah” karena standarnya yang ketat dalam mengumpulkan bukti serta analisisnya dalam hal sebab akibat tanpa rujukan mengenai campur tangan para dewa, seperti disebutkan dalam pengantar pada karyanya.
Dia juga disebut bapak sekolah realisme politik, yang melihat hubungan antabangsa berdasarkan siapa yang kuat, ketimbang siapa yang benar. Karyanya dipelajari di perguruan tinggi militer di seluruh dunia dan tetap menjadi karya seminal dalam teori hubungan internasional.
Secara lebih umum, Thucydides menunjukkan ketertarikan dalam mengembangkan pemahaman manusia untuk menjelaskan perilaku dalam krisis, misalnya dalam wabah, pembantaian, dan perang saudara.
Bukan tanpa sebab hal itu kembali diulas oleh Herman Suryatman yang mengawali karier pemerintahan sebagai lurah di di Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan (1995 -1997). Sosok birokrat yang dikenal akrab dan dekat dengan siapa saja ini, hendak mengaitkan hal tersebut dengan situasi keterbukaan informasi di provinsi ini.
Bagi Mantan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik pada Kementerian PANRB (2013 – 2017) dan Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur pada Kementerian PANRB (2017-2019) ini , Jawa Barat tak cukup hanya berstatus sebagai peringkat pertama provinsi dengan keterbukaan informasi terbaik.
Hal itu masih koma, belum titik, ucapnya menegaskan. “Kita jangan sekadar puas menjadi provinsi di peringkat atas dalam hal keterbukaan informasi. Status itu masih koma, belum titik. Bagaimanapun, keterbukaan informasi sebagai bagian dari demokrasi, harus berujung pada hadirnya kesejahteraan masyarakat. Apa gunanya transparansi birokrasi kalau kemudian tak berimbas pada sejahteranya 50 juta lebih penduduk Jabar,” kata Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang dari mulai tahun 2019 hingga 2023.
Herman yang merupakan sekda terbaik pertama pada Ajang Digital Leadership Government Award 2022 dari Menteri Dalam Negeri dan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (ASKOMPSI) mengakui, saat ini Jabar dengan populasi terbesar di Indonesia memang sudah mencapai banyak perubahan dan kemajuan. Provinsi Jawa Barat saat ini telah menjadi salah satu provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia, dengan skor 84,4. Selain itu, badan publik di Jawa Barat juga masuk dalam kategori informatif dengan angka 95,53.
Akan tetapi juga masih banyak menyimpan persoalan laten menyangkut masih rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan sebagian besar masyarakatnya. Pencapaian ini harus diiringi dengan upaya untuk memanfaatkan informasi publik guna menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting di masyarakat.
“Pada 2024 kami mengharapkan bagaimana informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan. Termasuk masih tingging angka gini ratio yang menggambarkan kesenjangan yang masih menganga,” kata Herman yang pada 2023 Herman dilantik sebagai Pj. Bupati Sumedang dan pada 2024 dilantik menjadi Sekda Provinsi Jawa Barat.
Dirinya menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk mencapai tujuan ini adalah memastikan informasi yang baik sampai ke semua lapisan masyarakat, mulai dari kabupaten, kota, kecamatan, desa, keluarga, hingga individu. Tak hanya itu, ia pun menyoroti pentingnya penyampaian informasi mengenai bahaya judi online, pinjaman online ilegal, dan ‘bank emok ‘ kepada masyarakat.
SEKDA Jabar Herman Suryatman pada Lanching E-Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, belum lama ini.*
“Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, ‘bank emok’ ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat. Semua OPD dan BLU harus mau dan mampu menyampaikan informasi ini kepada setiap anggota masyarakat,” katanya.
Herman menegaskan bahwa tantangan utama tahun ini adalah memastikan keterbukaan informasi publik dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengambilan keputusan hingga tingkat individu.
**
APA yang disampaikan Sekda Herman Suryatman yang meraih gelar doktor ilmu pemerintahan dari IPDN (2024), cukup membesarkan hati hadirin yang mengikuti kegiatan launching tersebut. Jawa Barat yang masih menyisakan banyak persoalan kini setidaknya memiliki sosok birokrat yang cerdas dan paham akan persoalan yang dihadapi.
“Tak hanya itu, dengan keluasan wawawan berpikir baik secara akademik juga pemahaman akan nilai-nilai kearifan lokal, bagi saya sudah meripakan modal tersendiri untuk mendorong kemajuan Jabar lebih nyata. Setidaknya kita punya sosok sekretaris daerah yang ‘nyongcolang’ dan diharapkan dapat menjadi lokomotif penarik gerbong birokrasi untuk lebih akseleratif,” ungkap akademisi yang juga mantan politisi, Dr Dedy Djamaluddin Malik.
Ia mengakui cukup “kataji” dengan pemaparan Sekda Herman Suryatman. Apa yang dipaparkan menggambarkan keluasan pemikiran, kecerdasan, serta kesadaran akan peran birokrat dalam mengawal pengelolaan pembangunan di sebuah daerah. “Tinggal semua komponen masyarakat mau bahu-membahu serta mengawal kebijakan yang akan dilakukan Pemprov Jabar melalui sekda serta nanti ketika gubernur siapapun yang terpilih dalam pilkada mendatang,” kata sosok yang disapa Kang DDM tersebut.
Sekda memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekda berfungsi sebagai pembantu utama kepala daerah, koordinator aparatur daerah, pembina kepegawaian, pengelola keuangan daerah, dan pelaksana tugas lainnya. Sosok Herman Suryatman diharapkan mampu mengisi dan melaksanakan banyak fungsi strategis tersebut yang erat terkait dengan perwujudan kesejahteraan masyarakat Jabar yang inkuslif dan berkeadilan. Prung Kang Herman! (Erwin Kustiman/Tugubandung.id)***
