KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Jawa Barat tidak semestinya sekadar menjadi momentum seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi arah pembangunan agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Hari jadi Provinsi Jawa Barat diperingati setiap tanggal 19 Agustus merujuk pada penetapan tanggal pengesahan Provinsi Jawa Barat berdasarkan undang-undang pembentukan daerah otonom pada masa awal kemerdekaan tahun 1945.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menilai pembangunan desa dan kelurahan perlu ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting pembangunan Jawa Barat. Kemajuan wilayah, kata dia, harus dibangun dengan memperkuat potensi lokal, menjaga lingkungan, sekaligus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan warga.
Menurut Rahmat, orientasi pembangunan desa dan kelurahan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Infrastruktur memang penting, tetapi manfaat pembangunan akan lebih bermakna apabila berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan desa dan kelurahan berbasis kearifan lingkungan tetap harus diawasi, supaya tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat potensi wilayah, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rahmat Hidayat Djati di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Jangan Tertinggal
Rahmat menegaskan, kemajuan desa dan kelurahan juga harus tercermin dari kualitas pelayanan pemerintah. Infrastruktur yang semakin baik harus diikuti birokrasi yang semakin cepat, terbuka, responsif, dan efektif.
Ia mengingatkan agar pembangunan fisik tidak berjalan sendiri tanpa dibarengi reformasi tata kelola pemerintahan. “Jangan sampai infrastrukturnya sudah baik, tetapi pelayanan pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan warga. Pembangunan desa dan kelurahan serta transformasi birokrasi harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk memastikan program pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Rahmat juga menyoroti pentingnya digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi harus mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur, kemampuan aparatur, dan tingkat literasi digital masyarakat di setiap wilayah.
Menurutnya, teknologi semestinya menjadi instrumen yang memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi warga yang belum memiliki akses maupun kemampuan digital yang memadai.\
“Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, bukan menjadi hambatan baru. Masyarakat di desa maupun kelurahan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pelayanan pemerintah,” katanya.
Karena itu, digitalisasi pelayanan publik perlu dibangun secara inklusif melalui pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan, serta penguatan literasi digital masyarakat.
Rahmat menilai keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur semata dari banyaknya aplikasi atau perubahan layanan dari manual menjadi digital. Ukuran yang lebih penting adalah dampaknya terhadap masyarakat: apakah pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, murah, transparan, dan berkualitas.
Karakter
Bagi Rahmat, pembangunan Jawa Barat ke depan harus mampu menemukan keseimbangan antara modernisasi dan keberlanjutan. Desa dan kelurahan perlu maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi tetap memiliki karakter serta tidak kehilangan potensi sosial, budaya, dan ekologisnya.
“Pada akhirnya, pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Desa dan kelurahan harus semakin maju tanpa kehilangan karakter, potensi, dan lingkungannya. Sementara birokrasi harus semakin mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan. Hal ini yang akan terus kami kawal melalui fungsi pengawasan DPRD,” pungkas Rahmat Hidayat Djati. ***
Komentar