KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Polemik berupa “perang urat syaraf” Antara Komisaris Bank Jabar Banten (BJB) Mardigu Wowiek Prasantyo dengan Ketua Umu GRIB Jaya Hercules selayaknya segera diakhiri. Kejadian tersebut berpotensi membenturkan kepentingan dengan bertameng rakyat Jawa Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati di Bandung, belum lama ini. Pernyataan Rahmat yang akrab disapa Kang Toleng itu menanggapi kisruh Mardigu Wowiek Prasantyo atau lebih dikenal sebagai Bossman Mardigu pasang badan membela Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang “diancam” Hercules.
Sebagaimana diberitakan media dan viral di media social, Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall atau biasa dipanggil Hercules, mengklaim bisa mengerahkan 50 ribu anggotanya untuk menggeruduk Gedung Sate yang menjadi kantor Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Hercules meminta Dedi Mulyadi tidak memusuhi ormas di Jawa Barat melainkan merangkulnya.
Ancaman itu dibalas Mardigu yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB, melalui unggahan instagram terverifikasi @mardiguwp.
Rahmat alias Kang Toleng menegaskan, sistem pemerintahan daerah harus segera didudukkan dan dijalankan oleh gubernur/kepala daerah bersama DPRD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam NKRI.
“Jangan ada sampai terjadi tindakan kontraprodktif yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik dengan lembaga formal. Semua harus mengacu pada prinsip-prinsip otonomi daerah yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Rahmat alias Kang Toleng.
Kalau semua pihak menjalankan fungsinya secara benar, ucapnya maka pembangunan daerah akan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Ia menyatakan agar Hercules dan Mardigu sama-sama menahan diri dan segera islah atau berekonsiliasi. “Saya minta Hercules dan Mardigu sama-sama menahan diri. Tidak perlu memperkeruh suasana. Segeralah islah, duduk bersama dan selesaikan secara baik-baik demi kepentingan bersama,” ujar Rahmat alias Kang Toleng. “Kita ini hidup dalam satu bangsa, jangan biarkan perbedaan pendapat menjadi alasan untuk pecah belah.”
Terakhir, Rahmat meminta kepada pimpinan DPRD Jabar agar segera turun tangan menata ulang relasi tata kelola pemerintahan Provinsi Jabar sesuai dengan sistem pemerintahan daerah mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku di dalam bingkai NKRI.
[Ia mengkhawatirkan kalau situasi terus, pertangaan penting mengemuka, bagaimana dengan Jabar yang “gemah ripah repeh rapih”? “Di mana Jabar yang lekat dengan semboyan silih asah, asuh, jeuang saling asih. Silihwangikeun?”. ***
Komentar