KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 diminta tidak sekadar menjadi agenda administratif tahunan. DPRD Kota Bandung menegaskan evaluasi tersebut harus mampu menjadi dasar dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih konkret, terukur, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama menilai pembahasan LKPJ harus menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran maupun capaian administratif semata. Program pemerintah, kata dia, harus benar-benar memberi dampak nyata dan dirasakan langsung oleh warga. “Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.
Aan menilai tantangan fiskal ke depan perlu diantisipasi sejak sekarang. Terutama potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, Pemkot Bandung didorong lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Mulai dari retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran yang selama ini menjadi kekuatan Kota Bandung.
Namun demikian, peningkatan PAD tetap harus dibarengi efisiensi anggaran dan tidak membebani masyarakat. “Inovasi pendapatan daerah penting, tetapi jangan sampai justru memberatkan warga,” katanya.
Selain PAD, Aan juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut dia, BUMD harus lebih adaptif membaca peluang usaha sekaligus mampu menjawab tantangan yang berkembang. “BUMD harus bisa melihat potensi dan menentukan langkah strategis agar kontribusinya terhadap daerah lebih besar,” tuturnya.
Dalam pembahasan LKPJ tersebut, DPRD juga menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan permukiman.
Di bidang pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.
Sementara di sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurut dia, pola layanan kesehatan tidak bisa hanya bertumpu pada pengobatan karena akan berdampak pada tingginya pembiayaan kesehatan daerah.
“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Aan juga mendorong integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk sinkronisasi rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Selain itu, validasi data penerima bantuan BPJS dinilai penting agar subsidi kesehatan tepat sasaran.
Di sektor infrastruktur, persoalan banjir dan tata kota juga menjadi sorotan. Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data. Konsep pembangunan berkelanjutan seperti sponge city dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi genangan di sejumlah kawasan rawan banjir.
Selain itu, penataan kabel udara dan optimalisasi ruang terbuka hijau juga dinilai penting untuk mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman.
Aan memastikan seluruh hasil pembahasan pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif, dan terukur agar dapat diakomodasi dalam RKPD 2027.
“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya. (NA)***
Komentar