KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) -Pemerintah Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja dan studi koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung guna mempelajari penataan jaringan fiber optik melalui Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Rombongan Pemkot Cirebon dipimpin Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon Ma’ruf Nuryasa, didampingi Kepala BPKPD Kota Cirebon Mastara, serta jajaran OPD teknis terkait seperti Dinas PUPR, DPRKP, dan unsur TPKPD. Kehadiran mereka diterima langsung Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Mahyudin bersama jajaran.
Ma’ruf menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut langsung arahan Wali Kota Cirebon yang menilai keberhasilan Kota Bandung dalam menata kabel fiber optik, khususnya di ruas-ruas strategis seperti Jalan Dago, Riau, dan Buah Batu.
“Pak Wali Kota Cirebon menugaskan kami untuk belajar langsung ke Bandung. Kami ditargetkan menata 17 ruas jalan, sehingga perlu mendapatkan gambaran utuh mulai dari inisiator awal, pola kerja sama, hingga regulasi yang digunakan,” ujar Ma’ruf.
Ia menambahkan, Pemkot Cirebon juga ingin mempelajari dua pola penataan yang diterapkan di Bandung, yakni pembangunan ducting oleh pemerintah kota serta kolaborasi dengan BUMD atau asosiasi operator. Selain itu, pihaknya ingin mengetahui respons asosiasi seperti APJII dan Apjatel ketika infrastruktur SJUT telah tersedia.
Sekretaris Diskominfo Kota Bandung Mahyudin menjelaskan, penataan jaringan utilitas di Kota Bandung telah melalui proses panjang dengan landasan hukum yang dimulai sejak terbitnya Peraturan Wali Kota Nomor 589 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Utilitas Bawah Tanah, yang terus diperkuat dan disesuaikan dengan dinamika lapangan.
Ia memaparkan, terdapat tiga skema penyelenggaraan SJUT yang dapat diterapkan pemerintah daerah, yakni dibangun langsung oleh pemerintah dan disewakan kepada operator, dikelola melalui BUMD, atau melalui kerja sama dengan asosiasi operator.
“Dari tiga skema tersebut, kami menilai kerja sama dengan asosiasi operator paling ideal. Pemerintah cukup membangun komitmen, tidak perlu mengeluarkan biaya besar, dan hasilnya bisa cepat dirasakan,” jelas Mahyudin.
Menurutnya, keberhasilan penataan SJUT di Bandung tidak semata diukur dari jumlah ducting yang terbangun, melainkan dari keberhasilan menurunkan kabel udara yang selama ini membahayakan keselamatan dan merusak estetika kota.
“Pemkot Bandung mengesampingkan dulu aspek komersial. Yang lebih utama adalah keamanan masyarakat dan keindahan kota,” tegasnya.
Mahyudin mengungkapkan, kabel semrawut sebelumnya kerap memicu berbagai insiden, termasuk kecelakaan lalu lintas akibat kabel menjuntai. Kondisi tersebut menjadi titik balik kebijakan Pemkot Bandung dalam melakukan penurunan kabel secara masif.
Upaya penertiban kabel ini mendapat respons luas dari masyarakat. Salah satu unggahan penurunan kabel di media sosial bahkan meraih lebih dari 4 juta penayangan, melampaui jumlah penduduk Kota Bandung yang sekitar 2,6 juta jiwa.
“Ini menunjukkan dukungan publik yang sangat besar. Penurunan kabel menjadi cara efektif membangun citra positif pemerintah,” kata Mahyudin.
Berdasarkan data Diskominfo, sekitar 82 persen warga Kota Bandung merupakan pengguna internet, menjadikannya kota dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut mempertegas pentingnya infrastruktur telekomunikasi yang aman dan tertata.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon Mastara mengapresiasi capaian Bandung dan menegaskan pihaknya ingin belajar secara menyeluruh, termasuk memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi di lapangan.
“Kami sepakat untuk tidak langsung berpikir soal komersialisasi. Yang utama adalah multiplier effect-nya. Namun kami juga ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Bandung agar bisa kami antisipasi,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan lapangan ke sejumlah ruas jalan yang telah berhasil dinormalisasi, serta dialog langsung dengan asosiasi operator di kawasan Dago sebagai pembelajaran praktik nyata di lapangan.***
Komentar