TUGUBANDUNG.ID – Dalam rangka memperingati “Hari Jadi” Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) yang ke-12 dan Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional, KI Jabar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) dengan tema “Refleksi 12 Tahun Komisi Informasi Jawa Barat” sekaligus buka bersama Para mantan Komisioner KI Jabar, Pelopor dan Pegiat Keterbukaan Informasi di Jawa Barat, yang diselenggarakan di Menara Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung pada Kamis (28/4/2022).
Selain dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Komisioner, dan seluruh staf Komisi Informasi Jawa Barat juga turut serta Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Dr. Bedi Budiman, M.Si, Asisten III Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Ferry Sofyan Arief, M.Si., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, M.Si., Staf Ahli Menkes RI yang juga mantan Kadiskominfo Jabar sebelumnya, DR. Setiaji, M.Si, dan Sekretaris Komisi Informasi Jawa Barat sekaligus Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), Faiz Rahman, S.STP.
Dalam acara hadir pula para perintis atau Komisioner periode pertama (2011 – 2015) Komisi Informasi Jawa Barat, Dan Satriana, Mahi M. Hikmat, Budi Yoga Permana, Anne Friday Safari, Rana Akbari Fitriawan serta para tokoh Keterbukaan Informasi, seperti Dr. Deddy Djamaludin Malik, M.Si., Erwin Kustiman, M.Si., Eko Arief Nugroho, M.Si., para Informan Ahli dan Pokja Eksternal IKIP 2022, unsur media, serta tokoh lainnya.
Angka sengketa tinggi
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, H. Ijang Faisal, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Ia menyampaikan bahwa sampai akhir April 2022, register sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Jawa Barat mulai Januari 2022 sudah mencapai 100 register. Hal itu membuktikan, angka sengketa informasi di Jawa Barat sangat tinggi, jauh dari angka sengketa yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi lainnya.
“Kami terus memberikan layanan terbaik kepada para pemohon sengketa, walaupun jumlahnya sangat banyak, termasuk dalam memberikan putusan, Majelis Komisioner di kami seoptimal mungkin dan seadil-adilnya dengan konsisten merujuk pada peraturan perundang-undangan,” ujar Ijang, yang biasa disapa IF tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Asisten III, Dr. Ir. Ferry Sofwan Arief, M.Si. menanggapi positif kinerja Komisi Informasi Jawa Barat dalam menangani sengketa informasi publik. Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Komisi Informasi Jawa Barat yang sudah banyak membantu peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam peningkatan prestasi Indeks Keterbukaan Informasi di Jawa Barat.
Apreasiasi yang sama disampaikan juga oleh Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, M.Si. Kendati mereka pun mengakui masih banyak hal yang harus diperbaiki terkait Keterbukaan Informasi yang harus didorong bersama, terutama tentang tingkat profesionalisme PPID di Badan Publik, baik pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun di kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Cermati tingkat kepentingan pemohon
Menanggapi banyaknya sengketa informasi yang ditangani Komisi Informasi Jawa Barat, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat periode 2011-2019, Dan Satriana menilai kondisi tersebut hal yang biasa. Menurutnya, tingginya angka sengketa informasi di Jawa Barat sudah terjadi sejak Komisi Informasi Jawa Barat berdiri.
Pada masanya, para komisioner sangat disibukkan dengan layanan penyelesaian sengketa informasi. Namun, menurut Dan, yang perlu dicermati adalah tingkat kepentingan para pemohon penyelesaian sengketa informasi tersebut.
“Apakah mereka betul-betul membutuhkan informasi tersebut atau hanya “main-main” sehingga pemohonnya itu itu juga,” tukasnya.
Apresiasi terhadap kinerja Komisi Informasi Jawa Barat pun disampaikan pakar komunikasi yang juga mantan anggota DPR RI yang turut membidani lahirnya Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, Dr. H. Deddy Djamaludin, Malik, M.Si.
“Kinerja Komisi Informasi Jawa Barat bagus, tetapi yang tidak diharapkan jangan sampai Komisi Informasi menjadi operator sekaligus regulator,” kata Deddy yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung ini.
FGD Repleksi Keterbukaan Informasi di Jawa Barat sangat menarik, komentar dari hadirin pun beragam, sayang kumandang adzan Magrib pun menutup diskusi dengan do’a buka bersama.***
