KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan penataan kawasan Jalan Teuku Umar, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong, harus mengedepankan kesepakatan bersama antara pemerintah, warga, dan komunitas skateboard.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penataan kawasan tersebut perlu dilakukan melalui dialog terbuka agar seluruh pihak dapat menyampaikan aspirasi dan menemukan titik temu terkait pemanfaatan kawasan.
Hal itu disampaikan Farhan saat meninjau Jalan Teuku Umar pada Minggu dini hari, 1 November 2026.
Farhan menjelaskan, gagasan pembangunan fasilitas skateboard di kawasan tersebut berawal dari aspirasi komunitas skateboard yang telah disampaikan sejak 2016. Saat itu, komunitas menginginkan Kota Bandung memiliki fasilitas skateboard yang lebih representatif, tidak hanya mengandalkan area di bawah Jembatan Pasupati.
Setelah menjabat sebagai Wali Kota Bandung, aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rencana pembangunan fasilitas yang lebih memadai. Namun, ia menyadari terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai pemanfaatan kawasan Jalan Teuku Umar.
Karena itu, Farhan mempersilakan warga Kelurahan Lebakgede, khususnya RW 18 dan RW 10, bersama komunitas skateboard untuk berdialog dan menentukan pemanfaatan kawasan yang dapat diterima semua pihak.
“Teuku Umar itu harus berdasarkan kesepakatan warga. Saya mempersilakan semua warga Kelurahan Lebakgede, RW 18, RW 10, kemudian komunitas skate untuk berkompromi menentukan mau dibuat apa,” ujar Farhan.
Selain fasilitas skateboard, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian Pemkot Bandung adalah penyediaan tempat penampungan dan pengolahan sampah ranting serta daun dari RW 09 dan RW 10 Kelurahan Lebakgede.
Menurut Farhan, keberadaan fasilitas pengolahan sampah tersebut juga perlu menjadi pertimbangan dalam rencana penataan kawasan.
Ia sekaligus meluruskan informasi yang berkembang mengenai isu penggusuran warga. Farhan menegaskan, Pemkot Bandung tidak pernah memiliki niat maupun rencana menggusur warga dalam proses penataan Jalan Teuku Umar.
Pemerintah, lanjutnya, tetap membuka ruang komunikasi dan diskusi dengan masyarakat agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama.
“Tidak pernah ada niat ataupun rencana dari pemerintah untuk menggusur. Jadi kalau sekarang ada narasi menggusur, itu tidak benar. Diskusi saja seperti biasa,” tuturnya.***
Komentar