KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Langlangbuana (Unla) melakukan audiensi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran tersebut menjadi bagian dari praktik pembelajaran komunikasi politik agar mahasiswa memahami secara langsung proses penyerapan aspirasi masyarakat oleh lembaga legislatif.
Audiensi dipimpin Dosen Komunikasi Politik Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unla, Dr. Ahmad Zakiyuddin, S.IP., M.I.Kom., dan diterima Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Irma Rahmawati, S.Sos., M.M.
Dalam sambutannya, Irma menyampaikan permohonan maaf karena Ketua DPRD Jawa Barat tidak dapat hadir akibat menghadiri Rakernas II ADPSI.
“Saya mohon maaf karena Bapak Ketua DPRD yang semula dijadwalkan hadir, hari ini berhalangan untuk hadir secara langsung karena sedang menjalankan tugas kedewanan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). Ke depannya, diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus diagendakan melalui program Sosialisasi Pendidikan Demokrasi agar masyarakat semakin bijak dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu),” ujar Dr. Irma Rahmawati.
Darurat Sampah Jadi Sorotan
Dalam sesi diskusi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Unla, Afifah, mempertanyakan bentuk komunikasi politik DPRD Jawa Barat dalam menangani persoalan darurat sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar.
“Saya ingin menanyakan komunikasi politik apa yang telah dilakukan anggota DPRD dalam menanggulangi darurat sampah? Persoalan sampah ini sangat serius karena apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan berdampak pada pencemaran lingkungan,” ujar Afifah.
Dr. Irma Rahmawati menjelaskan Komisi III DPRD secara berkala berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup guna membahas berbagai langkah penanganan sampah.
Ia menambahkan, DPRD Jawa Barat juga telah menerapkan sistem pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan kantornya.
“Di lingkungan DPRD sendiri, persoalan sampah sudah ditangani dengan mengelola sampah organik secara mandiri. Kami memiliki mesin pengolah sampah. Sampah dipilah, kemudian yang dapat dimusnahkan diproses hingga menjadi abu untuk selanjutnya dibuang sesuai prosedur,” jelasnya.
Menurut Irma, komitmen penanganan sampah terus diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah, koordinasi dengan perangkat daerah, serta pembahasan bersama DPRD.
Gerbang DPRD Turut Dipertanyakan
Selain persoalan sampah, mahasiswa juga mempertanyakan kebijakan penutupan gerbang utama Gedung DPRD Jawa Barat yang membatasi akses masyarakat melalui pintu depan.
Menanggapi hal tersebut, Irma menegaskan kebijakan itu dilakukan untuk menjaga keamanan aset daerah dan memastikan seluruh agenda kedewanan berjalan kondusif.
“Gedung DPRD adalah aset daerah yang harus dijaga. Dengan banyaknya aksi demonstrasi belakangan ini, pengamanan dilakukan untuk memastikan agenda persidangan berskala besar dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tidak terganggu oleh massa aksi,” tegasnya.
Ahmad Zakiyuddin menegaskan audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membekali mahasiswa dengan pengalaman nyata mengenai praktik komunikasi politik di lembaga legislatif.
“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori di ruang kelas, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana komunikasi politik berlangsung di DPRD. Harapannya, mahasiswa memiliki daya kritis, memahami proses demokrasi, serta mampu menyalurkan aspirasi secara konstruktif,” tutupnya. (NA)***
Komentar