KABUPATEN SUMEDANG (TUGUBANDUNG.ID) – Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Pusjar SKTAN) merilis hasil Jajak Pendapat Persepsi Publik terhadap Nilai, Integritas, dan Harapan bagi ASN di Indonesia yang dilaksanakan pada 1–21 September 2025.
Kegiatan ini melibatkan 811 responden lintas kelompok usia, pekerjaan, dan pendidikan dari 33 provinsi di Indonesia, dengan tujuan memotret persepsi publik terhadap nilai dasar, kompetensi kepemimpinan, serta pandangan masyarakat tentang integritas aparatur sipil negara (ASN).
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas menempati posisi tertinggi dalam persepsi publik sebagai nilai yang harus menjadi jantung etika ASN. Sementara itu, berpikir strategis, kemampuan mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan menjadi kompetensi kepemimpinan yang paling dianggap penting untuk membentuk birokrasi masa depan.
Terkait isu korupsi, publik menilai bahwa politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan (44,27%) serta lemahnya penegakan hukum (19,48%) merupakan penyebab utama korupsi di Indonesia. Mayoritas responden juga mendukung hukuman berat seperti penyitaan aset, hukuman mati, dan larangan seumur hidup menjadi pejabat publik bagi pelaku korupsi.
Kepala Pusjar SKTAN LAN RI Drs. Riyadi, M.Si. menyampaikan bahwa hasil survei ini menggambarkan arah moral dan ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan berintegritas.
“Menariknya, hasil jajak pendapat ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan ASN ternyata sejalan. Keduanya menempatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai nilai tertinggi. Artinya, apa yang diyakini publik juga telah menjadi komitmen dalam tubuh birokrasi,” ujar Riyadi, Selasa, (14/10/2025).
Ia menambahkan, pandangan ASN yang muncul dari berbagai latar belakang profesi dan instansi mencerminkan kejujuran dan refleksi yang realistis.
“Pendapat ASN bukanlah persepsi yang mengawang, tetapi bisa dipertanggungjawabkan secara empiris. Mereka menilai diri dan institusinya dengan jujur, dan itu menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi,” jelasnya.
Riyadi juga menyoroti meningkatnya dukungan publik terhadap perampasan aset hasil korupsi sebagai bentuk hukuman yang dianggap adil dan memberikan efek jera.
“Publik semakin tegas dalam menolak korupsi. Dukungan terhadap perampasan aset menunjukkan kesadaran moral kolektif bahwa keadilan tidak cukup ditegakkan lewat hukuman penjara, tetapi juga dengan mengembalikan hak rakyat yang telah dirampas,” tegasnya.
Menariknya, di tengah tuntutan terhadap integritas, publik juga memiliki pandangan yang jelas mengenai struktur keadilan dalam sistem gaji sektor publik.
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa Presiden RI dianggap paling layak menerima gaji dan tunjangan terbesar, disusul oleh dosen/guru, hakim agung, ASN, dan tenaga kesehatan.
Riyadi menilai bahwa hal ini menunjukkan kesadaran publik terhadap tanggung jawab besar yang dipikul oleh Presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan.
“Pandangan publik bahwa Presiden layak mendapat gaji tertinggi adalah cerminan kesadaran bahwa tanggung jawab tertinggi dalam tata kelola negara memang berada di tangan pemimpin nasional,” jelasnya.
Namun, ia menekankan bahwa sistem penggajian negara harus tetap transparan, rasional, dan adil, tanpa menciptakan kesenjangan ekstrem.
“Yang lebih penting adalah membangun sistem imbalan yang mendorong kinerja terbaik. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap birokrasi bisa terus tumbuh,” pungkas Riyadi.
Sementara itu, Guruh Muamar Khadafi, S.IP., M.M., Analis Kebijakan Pusjar SKTAN LAN RI yang memimpin jajak pendapat ini, menekankan bahwa hasil survei ini merefleksikan hubungan erat antara birokrasi dan kepercayaan publik.
“Data ini adalah cermin harapan publik terhadap wajah baru ASN. Masyarakat ingin birokrasi yang bukan hanya cakap bekerja, tetapi juga bermartabat secara moral. Integritas kini dipandang bukan sekadar nilai, tetapi sebagai syarat eksistensi ASN,” ujarnya.
Guruh menegaskan bahwa reformasi birokrasi ke depan tidak bisa berhenti pada perbaikan prosedur, tetapi harus menembus lapisan budaya dan nilai-nilai yang dihidupi ASN sehari-hari.
“Bagi LAN, hasil ini menjadi pijakan dalam merancang kebijakan pembinaan ASN berbasis nilai. Fokusnya bukan hanya mencetak aparatur yang kompeten, tetapi juga pemimpin yang berani bersih dan memimpin dengan teladan,” tutupnya.***
Komentar