KOTA TASIKMALAYA, (TUGU BANDUNG.ID).- Konser musik bertajuk Breakout Day di Tasikmalaya yang menghadirkan artis atau band utama GIGI dibatalkan, Sabtu (16/9/2023). Pembatalan konser tersebut diumumkan pada beberapa jam acara konser yang akan digelar di lapangan parkir Teejay Waterpark Plaza Asia Tasikmalaya.
Konser musik itu resmi dibatalkan yang diumumkan oleh panitia pada sekitar pukul 10.00 wib atau beberapa jam acara musik akan dimulai. Persiapan panitia sejak 5 hari untuk memasang panggung dan juga peralatan musik serta ada sebanyak 9 booth UMKM yang sudah mulai berjualan.
“Dengan berat hati, secara resmi Break Out Day Tasikmalaya dibatalkan,” tulis panitia akun event @breakoutdayfest.
Kekecewaan atas batalnya konser musik, bukan hanya dirasakan panitia yang sudah mempersiapkan segalanya, agar acara bisa terlaksana. Publik pun, termasuk yang tidak akan menonton, turut merasakan kekecewaan dan kesedihan serupa.
Stage atau panggung yang sudah disiapkan sejak 5 hari sebelum hari H dan wajah sedih kru saat membongkar kembali panggung, juga ada beberapa pria yang sedang saling menguatkan. Setelah pengumunan resmi batal konser digelar.
Selain itu, antrian calon penonton yang datang ke lokasi gelaran konser untuk mengembalikan tiket yang sudah mereka beli secara presale maupun beli online.
Gelaran musik yang disponsori salah satu rokok ternama itu menhadirkan artis atau band yang siap menghibur Tasikmalaya selain GIGI ada Marion Jola, RAN, Endank Soekamti, dan Soegi Bornean, Eri Carl, Club Dangdut Racun, Faith and Fate Sarimanah dan Palu Goyang. Konser musik tersebut termasuk besar di Tasikmalaya.
Salah satu penonton Erika (19) menyayangkan dibatalkanya konser tersebut, sebab dirinya sudah menunggu dan membeli tiket jauh-jauh hari. “Sayang sih, karena bisa nonton event besar di Tasikmalaya. Jadi tidak usah jauh-jauh nonton ke kota lain,” katanya.
Dirinya bersama lima temannya datang ke lokasi untuk menukarkan tiket yang sudah dibelinya. Meski uang bisa kembali, namun dirinya merasa sedih juga ketika event batal.
Sementara itu, Al Mumtaz mengutarakan alasan pihaknya menolak acara atau event musik tersebut. Ketua Al Mumtaz, Abu Hilmi mengatakan, bahwa meski pihaknya menolak, namun dirinya menyadari betul jika pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut.
Pihaknya mengaku hanya memberi masukan kepada instansi pemerintah maupun kepada penyelanggara konser musik tersebut, serta kepada pihak-pihak terkait.
“Kami atas nama masyarakat, hanya masyarakat biasa dan kebetulan menjalin koordinasi dengan seluruh lapisan, para aktivis yang ada di Tasikmalaya, dan insya Allah terjalin juga koordinasi dengan para ulama, terkhusus dengan MUI, kami sebagai Al Mumtaz tentu saja tidak punya kewenangan untuk mengizinkan atau membatalkan acara musik tersebut,” kata Abu Hilmi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Sabtu (16/9/2023).
“Sebelumnya, kami mendapatkan informasi, bahwa acara yang diselenggarakan itu kami mendapatkan informasi itu dari kemarin, hari Jumat pagi (15/9/2023). Teman-teman juga yang mayoritas baru mendapatkan informasi pada saat Jumat pagi itu. Saya juga tidak tahu kenapa bisa begini? Setelah kami mendapatkan informasi, kami crosscheck. Ternyata betul akan ada acara tersebut,” ujarnya menambahkan.
Sebut dia, pihak Polres Tasikmalaya Kota juga menyatakan bahwa semua perizinan sudah ditempuh.
“Jadi perizinan ke pondok pesantren, ke tokoh ulama, ke masyarakat sekitar, ke karang taruna itu sudah fix, sudah tidak ada masalah dan sudah terjalin koordinasi. Bahkan, di bawahnya ada embel-embel, alhamdulillah ekonomi rakyat bisa terbangun dengan adanya acara ini karena banyak pedagang-pedagang dan sebagainya,” papar Hilmi.
“Kemudian, kami crosscheck ke lapangan. Koordinasi dengan pondok pesantren itu dengan siapanya? Katanya, sudah ada koordinasi dengan pondok pesantren dan tokoh ulama,” lanjutnya.
Lantas, tambah Hilmi, pihak Al Mumtaz juga segera berkoordinasi dengan pesantren-pesantren sekitar lokasi konser musik tersebut.
“Ada 3 sampai 4 pesantren saya temui langsung, mereka mengaku tidak-menahu dan tidak merasa ada koordinasi, bahkan tidak merasa ada perizinan, tidak ada ditemui, baik dari pesantrennya ataupun tokohnya. Diajak bicara juga tidak,” katanya.
Abu Hilmi juga mempertanyakan termasuk juga kepada pihak kepolisian. “Bahwa penyelenggara acara sudah ada koordinasi dengan pondok pesantren dan tokoh ulamanya siapa? Tapi tidak ada jawaban dari pihak kepolisian,” ungkapnya.
“Setelah kami crosschek, perizinan ini rupanya dari Polda Jawa Barat. Kami crosscheck juga ke sana (Polda Jabar,red), bagaimana terkait perizinan acara di Tasikmalaya,” ucapnya.
Pihak Polda Jawa Barat, lanjut dia, tidak mungkin memberikan perizinan tanpa rekomendasi dari Polres Tasikmalaya Kota. Polres juga tidak mungkin memberikan rekomendasi ke Polda, sebelum Polres meyakinkan kepada penyelenggara acara, bahwa semua di lapangan terkait koordinasi dengan masyarakat sudah beres.
“Jadi, Polres menganggap bahwa perizinan ini sudah beres semuanya. Sudah tidak ada masalah, sehingga memberikan rekomendasi ke Polda untuk Polda memberikan izin konser musik tersebut,” lanjutnya.
Sehingga, pihaknya mempertanyakan, ke mana pihak penyelenggara acara melakukan koordinasi selama ini ? “Akhirnya, kami sampaikan ke pihak Polres Tasikmalaya Kota, kondisi dilapangan pihak penyelenggara tidak ada koordinasi,” katanya.
Sampai berita ini diturunkan pihak Polres Tasikmalaya belum bisa memberikan pernyataan.
Aktivis Mahasiswa Ardiana Nugraha menanggapi terkait ramainya penolakan sebuah event musik yang akan rencananya digelar di Plaza Asia Tasikmalaya yang diduga ada tekanan dari ormas.
Hal ini menjadi preseden buruk bagi Kota Tasikmalaya, dimana dengan dibatalkan sepihak gelaran konser musik ini akan berdampak terhadap kondusifitas.
Dengan dibatalkanya konser ini, seharusnya agenda-agenda konser lainnya yang akan digelar di Tasikmalaya dalam waktu dekat ini di bulan Oktober semestinya juga dibatalkan.
Sebab ketika menggunakan Perda Tata Nilai sebagai dasar argumentasi bahwa konser ini akan memunculkan kemudharatan
“Tidak hanya saja konser ini, (Break Out Day Tasikmalaya, red) yang harus kemudian dibatalkan. Tapi konser-konser lain pun menurut saya harus dibatalkan. Karena jelas kok argumen yang disampaikan oleh pihak ormas sendiri, ini akan menjurus kepada kemudharatan-kemudharatan selanjutnya,” katanya.
Pihaknya akan melakukan langkah kajian-kajian dan pendalaman dan kita akan melakukan aksi besar-besaran bahwa perda tata nilai adalah sumber masalah yang sebetulnya di Kota Tasikmalaya.
“Perda Tata Nilai selalu dijadikan alat jualan oleh kelompok tertentu untuk melegitimasi tindakan-tindakannya yang di luar dari hukum,” katamya
Dari pengakuan pantia, kata Ardiana, bahwa perijinan kegiatan ini sudah ada dari Polda Jabar. Tapi kenapa pembatalannya secara resmi diumumkan panitia justru pada event akan berlangsung dalam beberapa jam. Karena adanya dugaan tekanan.
“Seolah-seolah tidak menghargai panitia yang sudah merencanakan kegiatan dan persiapan yang sudah sejak sepekan dilakukan,” ujarnya.
Ditanya siapa saja yang dirugikan dengan adanya pembatalan acara konser seperti ini, Ardiana mengatakan, Kota Tasikmalaya secara menyeluruh. Dimana KOta Tasikmalaya akan dicap sebagai Kota Intoleransi.
“Dan saya rasa masyarakat terlebih para pemangku kepentingan kemudian berpikir dua kali ketika akan menyelenggarakan kegiatan di Kota Tasikmalaya, karena Kota Tasikmalaya akan dilabeli dengan Kota Intolereansi,” ujarnya.
“Ormas yang memang anti dengan terhadap segala bentuk kegiatan, baik itu event musik atau apapun itu. Dan saya sebagai mahasiswa siap berada di garda terdepan untuk mendukung apapun kegiatan yang berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” sambung dia.
Ia juga menegaskan, investor akan berpikir dua kali jika akan berinvestasi ataupun mengadakan event di Kota Tasikmalaya, bahkan ini akan dijadikan cacatan hitam bahwa Kota Tasikmalaya tidak ramah terhadap segala bentuk event.
Direktur Lembaga Aswaja Center PMII Kota Tasikmalaya, Ilham Abdul Jabar. Pihaknya sangat menyesalkan hal ini. Menurutnya, tindakan mereka ini diluar nalar dan hati nurani
“Tak habis pikir, diluar nalar. Coba pikir kembali banyak pedagang asongan dan pelaku UMKM yang merasa dirugikan atas hal ini, padahal niat mereka sangat mulia, mencari rejeki demi sesuap nasi dan membiayai anak anaknya, siapa yang akan tanggungjawab? Ini jelas dosa besar,” jelasnya.
“Dari hasil kajian kami di Lembaga Aswaja Center, tak ada dalil yang membenarkan atas perbuatan itu , baik dari kaidah kaidah Usul Fiqih ataupun pandangan Ulama Salaf Ahlussunah wal jama’ah,” ujarnya menambahkan.
Ditegaskanya, pada dasarnya islam menjunjung tinggi ketertiban, keamanan dan perdamaian.***
