TASIKMALAYA, (TUGU BANDUNG).- Wilayah Priangan Timur sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Barat masih menghadapi tantangan gejolak harga pangan, salah satunya komoditas beras.
Sebagai salah satu daerah produsen beras dan surplus produksi, komoditas beras masih menjadi penyumbang inflasi. Belum adanya sistem buffer stock di daerah untuk menjaga ketersediaan pangan dan tata niaga yang belum baik menjadi tantangan dalam pengendalian harga beras di Priangan Timur.
Berbicara ketahanan pangan, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Aswin Kosotali, setidaknya terdapat tiga tantangan pengendalian inflasi pangan pada Tahun 2023.
Pertama adalah masih tingginya inflasi global sebagai dampak dari tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Kedua yaitu faktor musiman yang membuat inflasi pangan harus dikendalikan seperti saat hari besar keagamaan dan faktor cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim.
Ketiga ialah kecukupan pasokan pangan di daerah dan antar daerah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan buffer stock dan kerjasama antar daerah.
“Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Wilayah Priangan Timur, BI Tasikmalaya bersama TPID Kabupaten Ciamis dan TPID Kabupaten Pangandaran juga Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat berkolaborasi dalam pengendalian inflasi pangan, melaksanakan Capacity Building dengan berkunjung ke TPID Kab. Karawang dan BUMD Pangan DKI Jakarta, PT Food Station,” kata Aswin, Jumat (23/6/2023).
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kata Aswin, belum optimalnya fungsi buffer stock yakni belum kuatnya fungsi kelembagaan dalam menjalankan tata niaga komersial dan perannya dalam menjalankan Public Service Obligation sebagai stabilitator harga.
Maka dari itu, TPID Kabupaten Karawang dan BUMD Pangan PT Food Station di pilih untuk menjadi role model, meningat prestasi yang berhasil diraih oleh dua entitas tersebut dalam menjaga keterjangkauan dan ketersediaan pangan.
Kunjungan pertama dilaksanakan ke TPID Kabupaten Karawang yang diterima oleh Wakil Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dan dilanjutkan dengan mengunjungi LPM yang ada di Kabupaten Karawang untuk mempelajari model bisnis pengelolaan LPM.
“Sehingga nantinya LPM yang ada di Kab. Pangandaran dapat menjadi buffer stock sebagai upaya pengendalian harga beras,” katanya.
Wakil Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh mengatakan, sebagai sentra produksi beras di Jawa Barat, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung dan melindungi petani, diantaranya membangun jaringan irigasi untuk memastikan tersedianya suplai air setiap waktu.
Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan, memberikan bantuan premi asuransi pertanian untuk 40 Ha lahan / tahun, membebaskan PBB untuk lahan sawah kurang dari 1 Ha dan lain sebagainya.
“Kami juga mengunjungi PT. Food Station Tjipinang Jaya untuk mempelajari tatakelola BUMD Pangan dan strategi pengendalian inflasi dari TPID Prov DKI Jakarta,” kata Aswin.
Harapannya dari kunjungan ini, dapat memberikan informasi terkait strategi pengelolaan BUMD Pangan dan menjadi masukan bagi Pemda Kab. Ciamis yang baru membentuk BUMD yang kedepan akan bergerak pada sektor pangan khususnya komoditas beras.
Direktur Keuangan dan Umum PT Food Station Tjipinang Jaya Budi Santoso menyampaikan, bahwa PT Food Station Tjipinang Jaya telah melalui perjalanan panjang hingga dapat menjadi seperti saat ini.
Bagi pemda yang akan membentuk BUMD hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih susunan pengurus BUMD atas dasar kompetensi sehingga perusahaan dikelola oleh para profesional.
Selanjutnya, jika ingin bergerak di sektor pangan, BUMD perlu memetakan potensi pertanian yang ada di Daerahnya dan menentukan target pasar untuk produknya. Sehingga dapat menentukan segmentasi market dan positioning perusahaan.
“Selain mencari laba, Food Station sebagai anggota TPID juga ikut berperan dalam pengendalian inflasi melalui kegiatan operasi pasar, penyaluran bansos dan menjaga ketersediaan pasokan,” ujarnya.***
Pentingnya penguatan ketahanan pangan selain karena merupakan fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya juga karena adanya ancaman krisis pangan dunia sebagai akibat dari fenomena perubahan iklim dan tren populasi penduduk dunia yang meningkat.
Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.***
