Gerakan Pangan Murah dan SPHP, Jurus BULOG Bandung Redam Gejolak Harga Beras

KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Perum BULOG Kantor Cabang Bandung terus menunjukkan peran vital dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung.

Lonjakan harga beras medium yang terjadi pada akhir Juli 2025 sempat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Menyikapi hal tersebut, BULOG Bandung bersama pemangku kepentingan segera mengintensifkan distribusi Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke berbagai jalur, mulai dari pasar tradisional, kios pangan, ritel modern, hingga program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Langkah ini sejalan dengan agenda prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar pembangunan utama. BULOG Bandung hadir tidak hanya sebagai penyedia stok beras, tetapi juga sebagai pengendali harga dan penyangga daya beli masyarakat.

Beras SPHP yang didistribusikan hadir dalam kemasan praktis 5 kilogram berlogo resmi dengan informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan masa kedaluwarsa, dikemas dalam satu paket sekunder berisi lima bungkus. Pendekatan ini bertujuan menjaga kualitas, keterjangkauan, dan transparansi harga bagi masyarakat.

Sejak awal Agustus, BULOG Bandung telah menyalurkan ribuan ton beras ke titik-titik strategis seperti Pasar Gedebage, Kiaracondong, Ujungberung, dan pasar lingkungan di Bandung Raya. Tak hanya itu, jaringan distribusi juga merambah ritel modern melalui kemitraan dengan Yogya Toserba.

Kepala BULOG Bandung, Ashville Nusa Panata, menyatakan bahwa distribusi dilakukan secara rutin setiap pekan dengan target penyaluran 37.424 ton beras SPHP dari Juli hingga Desember 2025.

“Dengan pengiriman terjadwal dan pemantauan harga di lapangan, kami ingin memastikan pasokan stabil dan harga beras tetap terjangkau,” jelasnya.

Hasilnya sudah mulai terasa nyata. Harga beras medium yang sempat menyentuh Rp14.500 per kilogram kini turun ke kisaran Rp13.500 hingga Rp14.000. Stok beras di pedagang dan ritel juga meningkat, sehingga potensi kelangkaan berkurang.

Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat dalam berbelanja di pasar tradisional maupun ritel modern.

Terkendalinya harga beras menolong daya beli masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada komoditas pokok ini, sekaligus meredam tekanan inflasi di Kota Bandung.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, memberikan apresiasi atas langkah BULOG. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi intensif dalam GPM sebagai strategi efektif mengendalikan harga beras dan menjaga stabilitas pasar.

“Hari ini, Kota Bandung bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Sinergi antara BULOG, Pemkot, TNI/Polri, dunia usaha, dan perbankan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan sekaligus menjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.

Kota Bandung sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, dengan hampir 94,01% kebutuhan dipasok dari luar kota. Kondisi ini membuat Bandung rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi. Keberadaan BULOG dengan cadangan beras pemerintah menjadi penyangga vital mengurangi risiko tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Kota Bandung pada Juli 2025 sebesar 0,50 persen secara bulanan dan 1,96 persen secara tahunan, lebih rendah dari inflasi Jawa Barat dan nasional.

Keberhasilan ini sebagian besar didukung oleh distribusi beras SPHP yang mengendalikan harga beras medium.

Dengan target puluhan ribu ton beras yang disalurkan hingga akhir tahun, BULOG Bandung optimis program SPHP menjadi instrumen efektif menjaga stabilitas pangan di Bandung Raya.

Dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat dipastikan akan terus diperkuat untuk menjaga pasokan dan harga usaha pangan tetap stabil serta melindungi daya beli masyarakat.

Program distribusi beras ini bukan sekadar aktivitas teknis, tapi juga refleksi gotong royong menjaga stabilitas pangan, meredam inflasi, dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar bagi seluruh warga Bandung.***

Komentar