KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H menilai potensi berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat harus menjadi alarm bagi Pemkot Bandung untuk mulai memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia mendorong pemerintah kota lebih kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Asep, masih ada sejumlah sektor yang belum tergarap optimal dan berpotensi besar mendongkrak PAD, mulai dari retribusi parkir hingga sektor pariwisata dan restoran.
“Dari retribusi parkir ada harapan besar. Kemudian sektor pariwisata, termasuk restoran, juga masih punya potensi yang bisa digali lebih maksimal,” ujarnya.
Namun terkait capaian PAD tahun anggaran 2026, Asep menyebut kondisinya masih belum dapat dipetakan secara menyeluruh lantaran pelaksanaan anggaran masih berjalan di semester pertama.
“Sekarang belum terukur, karena masih semester satu. Nanti kita lihat perkembangan di semester dua,” katanya.
Lebih lanjut, Asep menekankan pentingnya hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah agar tidak berhenti sebatas rekomendasi. Ia berharap, seluruh catatan dan masukan DPRD dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Sayang kalau kita sudah memberikan rekomendasi dengan berbagai harapan, tapi tidak masuk dalam perencanaan 2027. Makanya pembahasan dilakukan intensif, agar hasil LKPJ ini bisa menjadi jembatan untuk dieksekusi pada tahun mendatang,” tegasnya.
Selain itu, Asep juga memberikan catatan khusus kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta agar BUMD mampu membaca peluang sekaligus memahami akar persoalan yang ada.
“BUMD harus mampu membaca situasi, memahami sumber masalah, dan menentukan arah ke depan,” ucapnya.
Dalam konteks misi pembangunan daerah, khususnya misi keempat yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset, Asep menekankan pentingnya optimalisasi aset yang dimiliki pemerintah. Ia juga mendorong inovasi dalam meningkatkan pendapatan, disertai efisiensi pengelolaan anggaran.
“Pemerintah harus bisa mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan secara kreatif dan inovatif, serta melakukan efisiensi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kebijakan itu justru mengorbankan masyarakat,” pungkasnya. (NA)***
Komentar