KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai intervensi gizi nasional dinilai membutuhkan koreksi mendasar.
Sejumlah kejadian sepanjang 2025, termasuk kasus keracunan makanan, membuka fakta bahwa keberhasilan program tidak bisa hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi dari tingkat keamanan dan kualitas pelaksanaannya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai bahwa keselamatan anak harus menjadi tolok ukur utama. Menurutnya, satu insiden saja sudah cukup menjadi indikator adanya celah serius dalam sistem.
“Program sebesar ini tidak boleh berjalan dengan standar coba-coba. Satu korban menunjukkan ada yang salah dan harus dibenahi secara menyeluruh,” kata Netty di Bandung, Senin (22/12/2025).
Netty mengingatkan bahwa pendekatan statistik yang mengecilkan insiden keracunan dengan membandingkannya terhadap total penerima manfaat justru berbahaya.
Cara pandang tersebut berpotensi mengaburkan persoalan mendasar dalam tata kelola program.
Ia menekankan perlunya audit menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup perencanaan, pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Evaluasi, kata dia, harus disertai keberanian mengambil keputusan tegas.
“Jika ada satuan layanan yang terbukti tidak memenuhi standar, penutupan sementara harus menjadi opsi. Jangan takut mengambil langkah keras demi keselamatan,” ujarnya.
Selain aspek keamanan pangan, Netty juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menerima laporan adanya perubahan data penerima manfaat tanpa penjelasan yang transparan, yang membuka ruang terjadinya praktik tidak bertanggung jawab.
“Program ini menyentuh anggaran besar dan masyarakat luas. Karena itu, setiap tahap harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Netty, kualitas MBG sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Pengetahuan tentang gizi, kebersihan, pengolahan, hingga pengemasan makanan harus menjadi kompetensi wajib bagi seluruh pelaksana di lapangan.
Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat kolaborasi dengan Badan POM serta institusi terkait guna memastikan standar mutu pangan benar-benar diterapkan, bukan sekadar tertulis dalam pedoman.
Tantangan lain yang disoroti adalah pelaksanaan MBG saat masa libur sekolah. Distribusi makanan di luar lingkungan sekolah dinilai memiliki risiko tambahan, mulai dari pengawasan yang lemah hingga potensi penurunan kualitas makanan sebelum dikonsumsi.
“Di sekolah ada guru yang mengawasi. Di luar itu, pengendaliannya jauh lebih sulit dan risikonya meningkat,” jelas Netty.
Ia mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada penjelasan komprehensif dari BGN terkait skema MBG selama libur sekolah, dan isu tersebut akan menjadi bahan evaluasi serius ke depan.
Di luar MBG, Netty juga menyinggung persoalan BPJS Kesehatan, khususnya terkait tunggakan peserta mandiri. Ia menegaskan bahwa penyelesaian tunggakan bukan dengan membebani warga, melainkan melalui mekanisme pembayaran langsung oleh pemerintah berdasarkan data yang valid.
Untuk kelompok masyarakat rentan yang tidak masuk kategori PBI JKN, Netty mendorong sinergi dengan lembaga zakat dan filantropi, serta meminta pemerintah memperluas cakupan PBI hingga kelompok ekonomi rentan di desil 6 dan 7.
“Jika sistem jaminan kesehatan tidak dijaga keberlanjutannya, yang terdampak bukan hanya peserta, tetapi juga rumah sakit dan layanan kesehatan nasional,” pungkasnya.***
Komentar