Menu

Mode Gelap

Feature · 8 Mar 2022 17:42 WIB ·

BPNT di Kota Tasik Menyisakan Residu

 Mahasiswa melakukan akssi di Bale Kota, Selasa (8/3/2022) Perbesar

Mahasiswa melakukan akssi di Bale Kota, Selasa (8/3/2022)

TUGUBANDUNG.ID – Demi percepatan pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kini menjadi tunai. Alih-alih memuluskan penyaluran, malah mengundang masalah. Di Kota Tasikmalaya, puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Tasikmalaya (AMATI), memandang soal BPNT karut-marut.

Mereka melakukan aksi di Bale Kota Tasikmalaya, Selasa (8/3/2022). Namun pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya atau pemangku kebijakan terkait BPNT tidak tampak di depan massa. Kontan, mengundang kekecewaan para pengunjuk rasa.

Koordinator Lapangan Aksi, Irfan Nawawi mengaku kecewa terhadap SKPD terkait di lingkungan Pemkot yang tak mau menemui mereka.

“Mereka sangat tidak responsif terhadap apa yang menjadi keluhan di masyarakat soal BPNT ini, kami jelas sangat kecewa,” katanya meradang.

AMATI mengaku pernah melakukan penelusuran ke Dinas Sosial, namun kata Irfan pejabatnya, selalu beralasan sakit.

“Mungkin karena terlalu keras memikirkan kesalahan mereka, akhirnya jadi sakit. Intinya kami sangat kecewa terhadap penerimaan Pemkot Tasik menyikapi persoalan ini,” tuturnya

Dia meminta agar ada pembenahan kinerja pemerintah, dengan cara melakukan evaluasi besar-besaran.

Dugaan penggiringan

Berdasarkan temuan di lapangan dugaan kuat ada persekongkolan beberapa pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT ini. Seakan ada sebuah penggiringan agar masyarakat membeli sembako ke penyedia tertentu.

“Aturannya sudah jelas, bahwa dengan uang yang Rp 600 ribu itu, penerima manfaat bebas belanja di mana pun. Bukan malah ada penggiringan ubelanja ke pihak tertentu,” katanya menegaskan.

Pengunjuk rasa lain, Dian Fahrurozi menambahkan, dalam Keputusan Dirjen sudah jelas, bahwa tim koordinasi bertugas untuk melaporkan setiap pengaduan yang masuk berkenaan dengan program BPNT ini.

“Kami mengadukan laporan dari masyarakat, terkait adanya kejanggalan bahwasannya dalam surat edaran Sekretaris Daerah terindikasi adanya upaya penggiringan ke salah satu pihak. Sedangkan dalam Kep Dirjen sudah jelas, bahwa KPM (Kelompok Penerima Manfaat, red.) berhak membelanjakannya di mana pun, sesuai dengan kebutuhan,” katanya.Aksi yang semula berlangsung tertib sempat memanas, terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan Satpol PP yang melakukan penjagaan di depan pintu masuk lobi Bale Kota.

Kecewa dengan Wali Kota dan Sekda karena tak mau menemui mereka, akhirnya memasang spanduk tepat di depan pintu masuk lobi Bale Kota. (Rian Sutisna)

Artikel ini telah dibaca 82 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

“Ini Medan Bung”, Hati-hati Menyeberang di Jalan Besar

24 Desember 2023 - 08:23 WIB

Al-Mashun, Masjid Megah Segi Delapan Bercorak Maroko, Spanyol, Melayu dan Timur Tengah

18 Desember 2023 - 20:04 WIB

Menapaki Jejak Sejarah “Tjipetir” yang Mendunia

11 November 2023 - 09:09 WIB

Langka dan Mengagumkan, Dua Pohon Karet Kebo Berumur Seabad Lebih di Selabintana Sukabumi

25 Agustus 2023 - 06:27 WIB

Stasiun Gubeng, Menghibur Calon Penumpang dengan Menghadirkan Langsung Awak Band

16 Agustus 2023 - 07:14 WIB

Telaga Ngipik Gresik, Semula Bukit Kapur untuk Bahan Baku Pabrik Semen Indonesia

11 Agustus 2023 - 20:46 WIB

Trending di Feature