BANDAR LAMPUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Komitmen Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana untuk konsisten bersilaturahim sekaligus menjalankan Sharing Komunikasi dan Motivasi di seluruh wilayah di tanah air selalu serius dijalankan. Jika sudah terjadwal maka sebuah agenda kegiatan pasti akan selalu dilakukan dengan kesungguhan.
Termasuk dalam menjalankan program rangkaian sharing di lingkungan Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) yang rencananya digelar di seluruh provinsi di tanah air, doktor komunikasi lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tersebut selalu berupaya melaksanakan dengan serius dan tepat waktu. Hal itu dilakukan karena jadwal serupa di lembaga dan organisasi lain juga sudah penuh hingga akhir tahun.
Bahkan, pelaksanaan Sharing Komunikasi dan Motivasi bertajuk “Polairud Presisi Siap Mengamankan Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju” di Aula GWS Polda Lampung (Polda Lama) Jalan WR Supratman Nomor 1, Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Selasa 23 Januari 2024 ini digelar bersamaan dengan momen milad atau peringatan kelahiran pria dengan jejaring pertemanan sangat luas tersebut.
Meski dalam momen milad ke-54 tahun yang sangat personal dan biasanya dirayakan secara pribadi bersama keluarga, komitmen teguh pria yang sudah mengumrahkan gratis lebih dari 160 orang untuk bersilaturahim dan menjalankan sharing, tak menghentikannya memenuhi agenda yang sudah dijadwalkan.
“Sejak hampir dua dekade ini, saya memang meniatkan diri untuk menghabiskan sisa hidup saya 95 persen untuk kegiatan sosial. Hal itu salah satunya dilakukan dengan komitmen penuh melaksanakan silaturahim dan sharing komunikasi berkeliling Nusantara bahkan mancanegara. Semoga hal ini memberikan kebermanfaatan bagi semua. Bukankah manusia yang paling baik di mata Tuhan adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain,” ungkap Dr Aqua Dwipayana.
Penulis buku super best seller Trilogi The Power of Silaturahim ini mengambil langkah berani pada hampir dua dekade lalu. Ia memutuskan meninggalkan zona nyaman pekerjaan kantoran. Tekad dan keberaniannya membuktikan bahwa kemerdekaan sejati adalah menjadi diri sendiri dan menjadikan Allah SWT sebagai atasan satu-satunya.
Sekitar 19 tahun lalu, pada akhir September 2005, Dr Aqua Dwipayana membuat keputusan penting dan bersejarah, yakni mengakhiri kariernya sebagai karyawan di Semen Cibinong, sebuah perusahaan besar di Indonesia.
Setelah berhasil meyakinkan keluarga inti —istri Retno Setiasih serta kedua anaknya Alira Vania Putri Dwipayana dan Savero Karamiveta Dwipayana— Dr Aqua Dwipayana mantap meninggalkan pekerjaan yang telah sekitar 10 tahun ditekuni. “Sama sekali tidak ada sedikit pun keraguan melakukan itu,” kata Dr Aqua Dwipayana menegaskan.
Kini, setelah sekitar 19 tahun menjalani kehidupan jadi orang “bebas” dan “merdeka”, atasan satu-satunya hanya Allah SWT, Dr Aqua Dwipayana sangat menikmati kemandiriannya. Ia tanpa henti bersilaturahim dan memberikan sharing ke seantero negeri.
Komunikasi efektif
Dalam pernyataan sebelum sharing, Dr Aqua Dwipayana mengatakan, komunikasi yang efektif artinya melibatkan teknik mendengarkan dengan baik, memahami kebutuhan dan kekhawatiran berbagai pihak, serta memberikan informasi dengan jelas dan terbuka.
Melalui komunikasi yang efektif, lanjut motivator kawakan yang telah memotivasi lebih dari sejuta orang baik di Indonesia maupun di puluhan negara itu, personel dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait pemilu, termasuk para pemilih, calon, dan kelompok-kelompok pendukung. Dengan memberikan informasi yang jelas dan meredakan ketegangan, mereka bisa membantu mencegah terjadinya konflik atau kerusuhan selama pemilihan umum (pemilu).
“Personel juga dapat menggunakan komunikasi untuk memberikan instruksi yang jelas kepada masyarakat terkait aturan-aturan selama pemilu, serta mengedukasi tentang pentingnya menjaga ketertiban dan partisipasi yang damai dalam proses demokrasi,” ucap Dr Aqua Dwipayana.
Dr Aqua Dwipayana menambahkan, jika ada situasi krisis atau potensi kerusuhan, komunikasi yang efektif dapat membantu polisi untuk meredakan ketegangan, memberikan petunjuk yang jelas, dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah dengan damai.
“Komunikasi yang transparan dan terbuka dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hal ini penting agar masyarakat merasa yakin bahwa pemilu akan dijaga dengan adil dan aman,” kata Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat ini.
Hal yang tak kalah urgen, tambah Dr Aqua Dwipayana, jika terjadi ketegangan atau konflik kecil, personel dapat menggunakan komunikasi untuk mediasi dan mencari solusi damai. Hal ini bisa menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Melalui komunikasi dengan berbagai pihak, semua personel dapat terus memonitor situasi di lapangan dan merespons dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama proses pemilu.
Ditpolairud Polda Lampung
Visi
Terwujudnya postur Ditpolairud Polda Lampung sebagai sosok penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat, serta penegakkan hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap didukung sinergitas polisional dalam rangka mendukung kehidupan demokratis, tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam membangun di provinsi lampung.
Misi
- Menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas dalam rangka mengamankan tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024;
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perairan sehingga tercipta rasa aman;
- Melaksanakan deteksi melalui kegiatan/operasional penyelidikan berkaitan dengan pelanggaran dan tindak pidana di wilayah perairan;
- Mengembangkan perpolisian masyarakat perairan yang berbasis pada keikutsertaan masyarakat dalam rangka mendukung tugas kepolisian;
- Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan kamtibmas;
- Menegakkan hukum secara profesional, etis, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukumdengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
Pimpinan: Kombes Pol Boby Pa’ludin Tambunan, S.I.K., M.H.
Nilai-nilai yang ditekankan pimpinan:
- Laksanakan terus program presisi dan quick wins presisi Kapolri dan program prioritas Kabaharkam Polri.
- Laksanakan tupoksi Ditpolairud dengan profesional untuk wujudkan rasa aman di wilayah perairan.
- Jaga soliditas kesatuan dan jalin kerjasama yang baik antar subsatker.
- Wujudkan situasi yang harmonis antara pimpinan dengan anggota dan sebaliknya.
- Jaga dan kembangkan terus sinergitas dengan TNI.
- Jalin hubungan yang humanis dengan media.
- Kembangkan kerjasama yang baik dengan instansi terkait untuk mendukung tugas Ditpolairud.
- Jangan mempersulit dan menyakiti hati masyarakat.
- Jaga kehormatan diri, keluarga dan institusi Polri.
- Bekerjalah dengan disiplin, keras, dan sepenuh hati.
Data Promotif
Pengembangan sarana dan prasarana Polri dalam pemindahan barang milik daerah melalui mekanisme hibah yang ada di wilayah pesisir barat dan Kota Agung. Atas keberhasilan tersebut dua personel Ditpolairud Polda Lampung Bripka Khoiron Tohari (Pesibar) dan Bripka Sudarwanto (Kota Agung) mendapatkan penghargaan dari Kapolda Lampung dengan KEP/614/XI/2023 tanggal 30 November 2023.
Peningkatan kegiatan deteksi aksi sehingga dapat mengeliminir gangguan kamtibmas di perairan secara dini; serta Meningkatkan keamanan, ketertiban dan masyarakat dengan berhasil melakukan pengungkapan terhadap Pembunuhan berencana dan ungkap ungkap kasus penyelundupan baby lobster 350.000 ekor dan Mengungkap kasus perompakan yang mendapatkan penghargaan dari Kapolda Lampung dengan nomor skep KEP/614/XI/2023 tanggal 30 November 2023 serta mengungkap kasus bahan peledak jenis bom ikan yang mendapatkan penghargaan dari kapolda lampung dengan KEP/979/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022.
Sejarah Korpolairud
Saat masa revolusi kemerdekaan, pemerintah berupaya untuk membentuk Polisi Perairan pada tahun 1948 di Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Namun, usaha tersebut gagal dikarenakan adanya Agresi Militer Belanda II akhir tahun 1948 dan mendaratnya kembali Belanda di Pantai Glondong, Tuban. Oleh karena itu, pembentukan Polisi Perairan bisa dilaksanakan pada tahun 1950, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda.
Pada 1961 dengan adanya UU No. 13 tahun 1961 tentang UU Pokok Kepolisian Negara, maka struktur organisasi Polri secara otomatis berubah. Oleh karena itu, Dinas Perairan dan Udara berubah menjadi Korps Airud yang berada dibawah Asisten I Menteri KKN bedasarkan Peraturan Menteri KKN No.7/Prt/M.K./1961 tanggal 31 Desember 1961 tentang susunan Departemen Kepolisian (DEPAK) dan Skep Menteri KKN No.Pol. 14/7/62/M.K.K.N tanggal 16 Januari 1962 tentang penunjukan para pejabat utama di lingkungan DEPAK, termasuk Korps Airud dengan ditunjuknya KBP R. Hartono sebagai Panglima Korps Airud sesuai dengan Skep yang dimaksud.
Pada tahun1965, Korps Airud mengalami perubahan kembali menjadi Direktorat Perairan dan Udara yang dipimpin oleh seorang Direktur berdasarkan Skep MEN/PANGAK No.Pol. 11/SK/MK/1964 tanggal 25 Oktober 1964 tentang perubahan struktur organisasi DEPAK. Namun, hanya berlangsung selama setahun dan kembali menjadi Korps Airud.
Pada 1976, terjadilah reorganisasi Polri bedasarkan SK Menhankam No.15/1976 pada 1976. SK tersebut berdampak pada organisasi Korps Airud sehingga, Korps Airud dilikuidasi pada tahun 1977 bedasarkan Skep Kapolri No. Skep/53/VII/1977, No.Skep/54/VII/1977, dan No. Skep/55/VII/1977.
Pada masa reformasi melalui TAP MPR No: TAP/VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP/VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, Dengan adanya pemisahan Polri dari ABRI sejak saat itu juga melakukan reorganisasi di dalam tubuh Polri terutama Dit Samapta Polri dan Subdit-subditnya.
Sehingga pada 2000, Subdit Polair dan Subdit Poludara kembali dipersatukan menjadi Direktorat Polairud yang dipimpin oleh Brigjen Pol Drs F. X. Soemardi SH. kemudian, Kapolri mengeluarkan SK No. Skep/9/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang mengatur bahwa Dit Polairud dibawah koordinasi Deops Kapolri yang membawahi Subdit Polair dan Subdit Poludara.
Pada 2017, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, kembali Ditpolair dan Ditpoludara mengalami perubahan organisasi, yang semula dibawah langsung Baharkam Polri sekarang menjadi di bawah Korpolairud (Korps Kepolisian Perairan dan Udara) Baharkam Polri. Korpolairud Baharkam Polri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabaharkam Polri yang dipimpin oleh Kakorpolairud dan bertanggung jawab kepada Kabaharkam Polri, serta membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Kepolisian Perairan dan Direktorat Kepolisian Udara.***