KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat mengalami penurunan signifikan sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS tercatat sebanyak 437.984 anak atau berkurang 209.620 anak (32,37 persen) dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 647.604 anak.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, penurunan tersebut merupakan hasil berbagai upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur sekolah hingga pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga rentan.
Pada 2026, Pemprov Jabar membangun Unit Sekolah Baru (USB) di 22 lokasi dan Unit Gedung Baru (UGB) di tiga lokasi. Pembangunan tersebut tersebar di Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta.
Selain itu, sebanyak 203 ruang kelas baru dibangun di 102 sekolah. Rinciannya, 114 ruang untuk SMA, 67 ruang SMK, dan 22 ruang SLB.
Pemprov Jabar juga melakukan rehabilitasi sedang hingga berat terhadap 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas. Jumlah tersebut terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK, dan 15 ruang SLB.
“Selain itu, dilakukan rehabilitasi sedang/berat pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas, terdiri dari 75 ruang SMA, 24 ruang SMK dan 15 ruang SLB,” ujar Purwanto, Sabtu (21/11/2026).
Upaya lain dilakukan melalui Program Jabar Sakola (PJS), sebuah terobosan pendidikan yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat sekaligus menekan angka putus sekolah. Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp211 miliar untuk menjalankan program tersebut.
PJS memiliki empat skema bantuan bagi siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB. Pertama, PJS Personal yang menyasar siswa dari keluarga rentan kategori desil 1 yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Indonesia Pintar (PIP).
Bantuan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa, seperti pembelian seragam, buku, hingga biaya transportasi harian agar mereka tetap bisa bersekolah.
Kedua, PJS Operasional berupa bantuan keringanan pembayaran SPP tahunan bagi siswa kelas 11 dan 12 di sekolah swasta yang berasal dari keluarga rentan kategori desil 1 dan 2. Khusus siswa SLB swasta, bantuan diberikan kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kategori desil ekonomi.
Ketiga, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), yakni bantuan pembiayaan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan subsidi SPP bulanan bagi siswa SMA/SMK swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jabar sejak pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Keempat, PJS Mitra Industri berupa beasiswa pendidikan penuh bagi siswa terpilih untuk menempuh pendidikan di SMK Mitra Industri di Bekasi. Seluruh biaya pendidikan ditanggung selama tiga tahun hingga lulus, sekaligus mempersiapkan siswa agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.
Di sisi lain, Pemprov Jabar membentuk tim pemburu anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan. Tim tersebut melibatkan camat, kepala desa, dan lurah untuk mengidentifikasi anak yang tidak bersekolah sekaligus mencari solusi berdasarkan persoalan yang dihadapi.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, terdapat lima faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah. Faktor pertama adalah kondisi sosial ekonomi, seperti keterbatasan biaya, jarak sekolah yang jauh, hingga pernikahan atau tanggung jawab mengurus keluarga.
Faktor kedua berkaitan dengan pandangan keluarga yang menganggap pendidikan tidak penting. Ketiga, persoalan selama mengenyam pendidikan, termasuk anak yang dikeluarkan dari sekolah.
Faktor keempat adalah masalah kesehatan, termasuk anak yang meninggal dunia ketika masih berstatus sebagai siswa. Sementara faktor kelima meliputi perpindahan sekolah atau anak yang sebenarnya telah menyelesaikan pendidikan SMA/sederajat.
Perbaikan Data Dapodik
Selain memperluas akses pendidikan, Disdik Jabar juga membenahi data pokok pendidikan (dapodik) untuk memastikan seluruh siswa tercatat secara akurat.
Purwanto telah menginstruksikan operator sekolah mulai jenjang SD hingga SMA, SMK, dan SLB untuk memperbaiki data siswa, mulai dari nomor induk siswa nasional (NISN), nama, tempat dan tanggal lahir, hingga nama ibu kandung.
Kesalahan penginputan data dapat menyebabkan siswa tidak terdaftar sebagai peserta didik aktif. Akibatnya, mereka justru masuk dalam kategori anak tidak sekolah meskipun masih mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Karena itu, Disdik Jabar meminta dinas pendidikan kabupaten/kota mengingatkan operator sekolah SD dan SMP untuk segera memperbaiki data dan menyesuaikannya dengan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Langkah serupa juga akan dilakukan terhadap data siswa SMA, SMK, dan SLB.
“Ini yang jadi agenda besar kita. Disdik kabupaten/kota perbaikan dapodik di sekolahnya. Operator sekolah tolong selesai dalam jangka waktu satu pekan ini,” kata Purwanto.
Berdasarkan pendataan Disdik Jabar, terdapat 182.609 siswa yang masuk kategori data residu atau memerlukan perbaikan. Jika seluruh data tersebut berhasil diperbaiki dan siswa kembali tercatat aktif dalam dapodik, jumlah ATS di Jawa Barat diperkirakan turun dari 437.984 menjadi 255.375 anak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Jawa Barat Siska Gerfianti menyatakan kesiapannya membantu proses pembenahan data tersebut. Dukungan akan diberikan melalui pendampingan keluarga oleh kader di lapangan agar perbaikan data anak dapat segera diselesaikan.
“Siap bantu urusan ini. Kader kami akan dampingi keluarga di lapangan untuk memperbaiki data anaknya di dapodik,” kata Siska.***













Komentar