KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional. Langkah ini sekaligus membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat dan mendukung upaya menekan pengangguran.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Bandung dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai Kota Bandung memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyiapkan pekerja migran terampil. Potensi tersebut didukung keberadaan perguruan tinggi, politeknik, sekolah vokasi, serta berbagai lembaga pendidikan.
Menurutnya, jejaring pendidikan tersebut perlu dioptimalkan agar masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap peluang kerja di luar negeri. Penyiapan calon pekerja migran juga perlu menjangkau lulusan pendidikan vokasi hingga masyarakat dari keluarga berpendapatan rendah.
Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani menyampaikan, kebutuhan tenaga kerja terampil di sejumlah negara masih membuka peluang bagi pekerja migran Indonesia.
Sejumlah bidang yang membutuhkan tenaga kerja antara lain pengelasan atau welder, perawatan lansia atau caregiver, manufaktur, serta perhotelan atau hospitality. Peluang penempatan tersedia di Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan sejumlah negara Eropa lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi sesuai bidang pekerjaan. Dengan persiapan yang tepat, kemampuan calon pekerja diharapkan dapat selaras dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan di negara tujuan.
Selain kompetensi, aspek legalitas dan perlindungan pekerja migran turut menjadi perhatian. Penempatan melalui prosedur resmi penting untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan serta akses penanganan apabila menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri.
Pertemuan tersebut juga membahas pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja yang menawarkan penempatan ke luar negeri, termasuk kendala persyaratan jaminan sosial yang berpotensi memengaruhi keikutsertaan calon peserta dalam program pelatihan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung bersama perangkat daerah terkait dan tim BP3MI Jawa Barat akan berkoordinasi untuk menyelaraskan rancangan nota kesepahaman.
Kerja sama ini diharapkan memperkuat sinergi dalam penyiapan pekerja migran terampil, mengoptimalkan jejaring pendidikan vokasi, serta memperluas akses masyarakat Kota Bandung terhadap peluang kerja internasional melalui jalur yang resmi dan terlindungi.***
Komentar