KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) -Badan Gizi Nasional menegaskan kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok masyarakat sebagai pilar utama ketahanan penyediaan pangan bergizi, terutama di wilayah yang rawan risiko dan dampak bencana.
Penguatan peran aktor lokal dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah potensi gangguan distribusi pangan.
Penegasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Pilar Ketahanan Penyediaan Pangan Bergizi di Tengah Risiko dan Dampak Bencana yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi penguatan UMKM dan komunitas lokal sebagai bagian integral rantai pasok MBG.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, menekankan bahwa bencana alam tidak hanya berdampak pada korban dan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan gangguan serius terhadap rantai pasok pangan, mulai dari kelangkaan bahan pokok hingga lonjakan harga.
“Bencana berpotensi memutus distribusi pangan. Karena itu, UMKM dan kelompok masyarakat harus diposisikan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga ketersediaan pangan bergizi,” ujar Tengku. Ia menyoroti sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana dan gangguan pasokan.
Senada dengan itu, PLT Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Dr. Gunalan, menegaskan bahwa ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah membuat sistem pangan menjadi rentan saat terjadi bencana. Dalam kondisi darurat, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut mampu bertransformasi menjadi dapur tanggap bencana yang mengandalkan sumber daya lokal.
“Keterlibatan UMKM dan kelompok masyarakat dalam penyediaan bahan pangan menjadi kunci keberlanjutan Program MBG, baik dalam situasi normal maupun pascabencana. Rantai pasok yang lebih pendek dan berbasis lokal terbukti lebih adaptif dan tangguh,” kata Gunalan.
Ia menambahkan, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa wilayah yang telah memaksimalkan peran UMKM lokal memiliki stabilitas pasokan yang lebih baik dibanding daerah yang masih bergantung pada pasar besar dan ritel modern.
Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional terus memperkuat peran SPPG. Selain berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, di sejumlah daerah SPPG juga berperan sebagai dapur umum saat bencana.
Hingga 13 Desember 2025, jumlah SPPG operasional secara nasional telah mencapai 17.362 unit, melayani lebih dari 44 juta penerima manfaat.
Di Jawa Barat sendiri, terdapat 3.959 unit SPPG dengan penerima manfaat lebih dari 11 juta jiwa. Sekitar 85 persen perputaran dana SPPG kembali ke pemasok lokal dan masyarakat lapisan bawah, menunjukkan dampak ekonomi yang nyata, meskipun penguatan produksi bahan baku di tingkat lokal masih perlu terus didorong.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 tentang revisi petunjuk teknis pelaksanaan Program MBG, yang menegaskan prioritas belanja bahan baku melalui BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha lokal. Kebijakan ini menempatkan UMKM sebagai aktor strategis dalam sistem pangan nasional sekaligus pilar ketahanan pangan saat terjadi bencana.
Badan Gizi Nasional berharap kolaborasi lintas sektor yang terbangun dapat melahirkan rantai pasok pangan bergizi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Ketahanan pangan, menurut BGN, bukan semata soal ketersediaan bahan, tetapi tentang kemampuan membangun kerja sama yang solid dan berpihak pada masyarakat.***
Komentar