TASIKMALAYA, (TUGU BANDUNG ID).- Jelang Pemilu 2024 arus informasi di dunia digital yang semakin deras terutama media sosial. Petugas pengawas Pemilu harus lebih peka terhadap berita-berita tidak benar yang biasa muncul di media sosial.
Berseliwerannya berita bohong di media sosial, mendesak para pengawas pemilu untuk lebih peka akan potensi-potensi pelanggaran tersebut.
Tidak hanya meningkatkan kewaspaspadaan, akan tetapi keahlian dalam memainkan peran di dunia digital khususnya media sosial juga mesti dikuasai oleh petugas Bawaslu.
Koordinator Divisi (Koordiv) Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Azis Firdaus, mengatakan, pihak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menekankan kepada para Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Tasikmalaya, untuk mampu dengan baik mengoprasikan media sosial.
Hal inilah yang dilakukan dalam bimbingan teknis Publikasi dan Kehumasan yang digelar di salah satu hotel di Tasikmalaya, Kamis (19/1/2023).
Menurutnya, jika kegiatan pengelolaan media sosial dan kehumasan ini sebagai upaya perbaikan dalam pengelolaan kehumasan. Jadi di setiap anggota Panwaslu kecamatan memiliki lembaga atau media sosial tersendiri.
Optimalisasi pengelolaan kehumasan melalui media sosial bagi Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya ini, kata Azis, untuk melatih dan menertibkan, dari sisi konten edukasi kepada publik, menyampaikan kegiatan Bawaslu dan Panwascam.
“Termasuk hasil pengawasan tahapan hasil kerja pengawasannya,” ujarnya.
Guna menutupi keterbatasan Bawaslu dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat, maka penting menggunakan media sosial. Azis menilai, jika media sosial sebagai salah satu dari sekian media yang memiliki pengaruh cukup besar ditengah-tengah masyarakat.
“Salah satu cara kami melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan, maka digelar pelatihan kehumasan bagi Panwaslu Kecamatan dan pengelola media sosialnya,” ujarnya.
Pihaknya memberikan pelatihan dari sisi konten yang bersifat edukatif. Ia menekankan, jika setiap Panwaslu Kecamatan harus memiliki akun media sosial yang bersifat lembaga, bukan akun media sosial pribadi.
Dimana salah satunya melalui kegiatan-kegiatan pengawasan di Panwaslu Kecamatan, sehingga kegiatan tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada publik.
“Termasuk soal pengawasan tahapan juga hasil kerja-kerja pengawasan,” katanya.***
