Menu

Mode Gelap

Berita · 2 Sep 2022 17:55 WIB ·

Pemprov Jabar Siap Lanjutkan Program Rutilahu Tahun Ini

 Pemprov Jabar Siap Lanjutkan Program Rutilahu Tahun Ini Perbesar

BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID)- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat rampung memperbaiki sebanyak 38.290 unit rutilahu yang tersebar di 1.232 desa/kelurahan pada 2021.

Program pemugaran rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi salah satu bidikan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. .

Program perbaikan rutilahu diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan secara langsung bagi warga Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, program perbaikan rutilahu ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dalam upaya menyejahterakan warga.

Ridwan Kamil pun secara simbolis telah menyerahkan bantuan perbaikan rutilahu kepada warga di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Barat. “Saya berharap program perbaikan rutilahu dapat memberikan kebermanfaatan secara langsung bagi warga Jawa Barat,” katanya, Jumat (2/8).

Terlebih, dia memastikan anggaran yang dikelola pemerintah yang tentunya bersumber dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Oleh karena itu, dia pun menegaskan bahwa pada 2022 ini program tersebut pun akan dilanjutkan kembali.

Pada tahun ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat menargetkan pemugaran rutilahu sebanyak 9.513 unit. Anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp189 miliar.

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Wahyu Mijaya berharap, program bantuan rutilahu dapat mewujudkan hunian yang sehat bagi masyarakat penerima bantuan. Sebab, program ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

“Diharapkan, setelah rutilahu diperbaiki, derajat kesehatan penghuninya meningkat begitu juga produktivitasnya, pendapatan juga serta ekonomi dan kesejahteraannya,” kata Wahyu. Masyarakat yang mendapatkan anggaran bantuan pemugaran sudah terseleksi di tingkat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Selanjutnya, data diajukan ke pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi. Data penerima bantuan itu juga tercantum dalam Si Rampak Sekar (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat dan pemerintah pusat). Sementara itu, syarat calon penerima dan calon lokasi (CPCL), antara lain lahan milik sendiri, kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta luas ruang yang mencukupi.***

Artikel ini telah dibaca 38 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

12 Juli 2024 - 20:30 WIB

Bey Machmudin: Jangan Ada Perundungan Kegiatan Orientasi Sekolah

12 Juli 2024 - 20:24 WIB

Perkuat Pasar Jabar, Chery Tambah Jaringan Diler di Bandung

12 Juli 2024 - 20:12 WIB

Tour de France ke-111/2024: Girmay “New Sprint Boss”

12 Juli 2024 - 18:54 WIB

HARI KOPERASI Bey Machmudin: Koperasi Miliki Peran Penting Lengkapi Ekosistem Usaha Rakyat

12 Juli 2024 - 12:16 WIB

Tour de France ke-111/2024: Duel Klasik Dua Jawara TdF Jonas vs Pogacar

11 Juli 2024 - 21:54 WIB

Trending di Berita