Menu

Mode Gelap

Berita · 2 Sep 2022 17:55 WIB ·

Pemprov Jabar Siap Lanjutkan Program Rutilahu Tahun Ini

 Pemprov Jabar Siap Lanjutkan Program Rutilahu Tahun Ini Perbesar

BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID)- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat rampung memperbaiki sebanyak 38.290 unit rutilahu yang tersebar di 1.232 desa/kelurahan pada 2021.

Program pemugaran rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi salah satu bidikan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. .

Program perbaikan rutilahu diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan secara langsung bagi warga Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, program perbaikan rutilahu ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dalam upaya menyejahterakan warga.

Ridwan Kamil pun secara simbolis telah menyerahkan bantuan perbaikan rutilahu kepada warga di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Barat. “Saya berharap program perbaikan rutilahu dapat memberikan kebermanfaatan secara langsung bagi warga Jawa Barat,” katanya, Jumat (2/8).

Terlebih, dia memastikan anggaran yang dikelola pemerintah yang tentunya bersumber dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Oleh karena itu, dia pun menegaskan bahwa pada 2022 ini program tersebut pun akan dilanjutkan kembali.

Pada tahun ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat menargetkan pemugaran rutilahu sebanyak 9.513 unit. Anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp189 miliar.

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Wahyu Mijaya berharap, program bantuan rutilahu dapat mewujudkan hunian yang sehat bagi masyarakat penerima bantuan. Sebab, program ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

“Diharapkan, setelah rutilahu diperbaiki, derajat kesehatan penghuninya meningkat begitu juga produktivitasnya, pendapatan juga serta ekonomi dan kesejahteraannya,” kata Wahyu. Masyarakat yang mendapatkan anggaran bantuan pemugaran sudah terseleksi di tingkat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Selanjutnya, data diajukan ke pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi. Data penerima bantuan itu juga tercantum dalam Si Rampak Sekar (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat dan pemerintah pusat). Sementara itu, syarat calon penerima dan calon lokasi (CPCL), antara lain lahan milik sendiri, kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta luas ruang yang mencukupi.***

Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Masyarakat Masih Bisa Menikmati Tarif Khusus Kereta Api di Daop 2 Bandung

15 April 2024 - 16:00 WIB

Tren Harga Bahan Pokok di Jabar Menurun

15 April 2024 - 14:01 WIB

Bey: Pungutan Liar di Masjid Al Jabbar Momentum Sikat Pungli di Jabar

14 April 2024 - 16:14 WIB

Sopir Pick Up Terjepit Akibat Bertabrakan dengan Elf Di Jalan Raya Cisurupan Garut

14 April 2024 - 16:05 WIB

SOP di Masjid Raya Al Jabbar Diperbaiki untuk Tingkatkan Pelayanan

14 April 2024 - 15:40 WIB

Lebih dari 55 Ribu Pemudik Kembali ke Wilayah Daop 2 Bandung

14 April 2024 - 12:32 WIB

Trending di Berita