Menu

Mode Gelap

Berita · 28 Jun 2022 07:03 WIB ·

Pemkot Bandung Akselerasi Penyesuaian Perda Dampak Penerapan UU Cipta Kerja

 Ema Sumarna saat memimpin rapat evaluasi produk hukum daerah dan tindak lanjut program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 di Balai Kota Bandung, Senin 27 Juni 2022. (Foto: Humas Pemkot Bandung).* Perbesar

Ema Sumarna saat memimpin rapat evaluasi produk hukum daerah dan tindak lanjut program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 di Balai Kota Bandung, Senin 27 Juni 2022. (Foto: Humas Pemkot Bandung).*

KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengakselerasi penyesuaian Peraturan Daerah dampak dari penerapan Undang-undang Cipta Kerja.

Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuntut daerah merevisi bahkan mencabut sejumlah peraturan daerah (perda) yang terkait dengan isi omnibus law tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna saat memimpin rapat evaluasi produk hukum daerah dan tindak lanjut program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 di Balai Kota Bandung, Senin 27 Juni 2022.

Ema menyebut, Pemkot bersama DPRD tengah serius melakukan revisi pada sejumlah Perda.

“UU Cipta Kerja ini mempengaruhi 40 peraturan daerah di Kota Bandung. Sehingga perda tersebut harus diubah, dicabut, diganti dan lain-lain,” kata Ema.

Menurutnya, pembahasan serius terkait penyesuaian terbit harus segera dikebut, mengingat jumlah perda yang bersinggungan dengan UU Cipta Kerja begitu banyak jumlahnya dan waktu yang semakin berjalan.

“Respons kita menjadi semakin maksimal, terhadap perda-perda yang terdampak UU Cipta Kerja. Untuk segera kita selesaikan,” katanya.

Ia juga mengingatkan, para kepala OPD untuk segera mengajukan naskah akademik kepada DPRD untuk pembahasan Perda tahun 2023.

“Untuk raperda Tahun 2022 ini jangan nyebrang ke tahun 2023 kita harus bergerak cepat,” katanya.

Dia mengatakan evaluasi terhadap Perda harus terus dilakukan. Perda, kata Ema, harus aplikatif dan memberikan nilai kemanfaatan.

Selain itu, sosialisasi terkait perda di Kota Bandung pun harus dilakukan secara maksimal.

“Terpenting kita sosialisasikan, kita ikut di acara cfd untuk sosialisasi perda, termasuk di humas dan medsos. Yang paling penting dari skpdnya. Apalagi yang memiliki dampak pelayanan publik yang luas, seperti perizinan, kependudukan,” katanya. ***

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Parlemen Kota Bandung Siap Mengawal Kelanjutan Gugatan Alians Eks-Karyawan Pikiran Rakyat Sesuai Koridor Hukum, Jangan Ada Pihak  yang “Masuk Angin”

13 Juni 2024 - 10:37 WIB

Didepan Warga Ciamis Ono Surono Nyatakan Siap Maju di Pilkada Jabar!

13 Juni 2024 - 05:29 WIB

BSI Umumkan Imbal Hasil Sukuk ESG, 6,65%-6,8% Per Tahun

12 Juni 2024 - 22:26 WIB

Ketua Komisi Informasi Jabar Ikuti Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia

12 Juni 2024 - 18:42 WIB

Bey Janjikan Pembersihan Lautan Sampah di Sungai Citarum Bandung Barat Tuntas Satu Pekan

12 Juni 2024 - 12:41 WIB

Hari Ini, Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana Berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, Sampaikan Sharing Komunikasi kepada Personel Tiga Institusi Berbeda

12 Juni 2024 - 07:49 WIB

Trending di Berita