KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Pemda Provinsi Jawa Barat mengambil langkah terobosan dalam implementasi teknologi blockchain, khususnya pada aplikasi fitur kepegawaian.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar Ika Mardiah menuturkan, implementasi teknologi blockchain tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jabar.
“Alhamdulillah bisa (mengimplementasikan teknologi blockchain), dan ini satu-satunya yang pertama kali di Indonesia. Jawa Barat perdana gunakan blockchain untuk keamanan data dan informasi ASN di Pemda Jabar,” kata Ika dalam Podcast Juara Ngontek (Ngobrolin Teknologi) di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/8/2024).
Menurut Ika, implementasi teknologi blockchain di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Ada berbagai tahapan yang sudah dilakukan, mulai dari seminar, penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM, sampai pelatihan bersama ahli IT.
Implementasi teknologi blockchain yang dilakukan Pemda Provinsi Jabar dapat juga diterapkan oleh pemda kabupaten dan kota di Jabar.
“Menilik kejadian beberapa waktu lalu, terkait pembobolan pusat data nasional, teknologi ini bisa menjadi alternatif, dan Jabar sudah mulai merealisasikannya,” tutur Ika.
“Kami di provinsi siap membantu Diskominfo di kabupaten dan kota jika ingin memanfaatkan blockchain ini,” imbuhnya.
Blockchain adalah basis data terdistribusi yang tahan terhadap gangguan, yang terdiri dari blok-blok catatan yang ditautkan dan diamankan dengan kriptografi.
Diharapkan dengan penerapan teknologi blockchain, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan semakin meningkat. Selain itu, blockchain juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
Teknologi blockchain telah dibangun di beberapa node berbeda yang tersebar di beberapa pusat data. Hal ini bertujuan untuk memastikan keandalan dan keamanan data.
Ika menyatakan, implementasi teknologi blockchain merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tahap selanjutnya akan dilakukan implementasi blockchain menyeluruh di seluruh fitur aplikasi kepegawaian.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen tersebut,” ujar Ika. (Pun)***
