KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID). — Pemerintah Kota Bandung akan meninjau ulang kerja sama pengelolaan Pasar Baru Trade Center menyusul berbagai dinamika yang terjadi sejak pandemi Covid-19. Review tersebut akan mencakup aspek hukum, keberlanjutan pengelolaan, hingga kepentingan para pedagang.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung telah mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam perjanjian kerja sama yang dibuat sebelum pandemi. Perubahan kondisi perdagangan akibat pandemi dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi skema kerja sama yang berjalan.
Hal itu disampaikan Farhan saat menghadiri Silaturahmi Akbar dan Syukuran Pedagang Pasar Baru Trade Center Kota Bandung bersama Bandara Internasional Husein Sastranegara di Pasar Baru Trade Center, Senin (21/9/2026).
Menurut Farhan, perjanjian yang dibuat sebelum pandemi memiliki ketentuan yang cukup ketat. Kondisi tersebut membuat ruang untuk mencari solusi menjadi terbatas ketika aktivitas perdagangan mengalami perubahan signifikan akibat pandemi Covid-19.
“Hal ini yang sedang dibicarakan terus. Bukan tidak mungkin nanti kita akan melakukan semacam review terhadap perjanjian yang berujung kepada apakah akan ada adendum ataukah akan ada investor baru, kita belum tahu. Ini tergantung dari pembicaraan kita,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung bersama Perumda Pasar Juara dan PT DAM Sawarga Maniloka Jaya selanjutnya akan meninjau kembali dasar hukum serta berbagai opsi pengelolaan yang memungkinkan.
Salah satu aspek yang turut dikaji yakni nilai investasi yang sebelumnya direncanakan mencapai sekitar Rp800 miliar. Menurut Farhan, angka tersebut perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi perdagangan setelah pandemi.
“Sekarang kita akan melakukan review atau peninjauan ulang. Baik bersama PD Pasar maupun dengan PT DAM. Kita akan pastikan dulu secara dasar hukumnya apakah perlu adendum ataukah kita akan menggandeng investor baru atau ada alternatif-alternatif penyelesaian manajemen lainnya,” katanya.
Farhan menegaskan, hingga kini belum ada keputusan final terkait skema pengelolaan Pasar Baru. Berbagai opsi masih dalam tahap pembahasan antara Pemkot Bandung, Perumda Pasar Juara, dan pihak pengelola.
Menurutnya, proses evaluasi diperlukan untuk memberikan kepastian bagi para pedagang dalam menjalankan aktivitas usaha. Di sisi lain, penataan hubungan antara Pemkot Bandung sebagai pemilik modal dengan badan usaha milik daerah (BUMD) yang terlibat dalam pengelolaan juga menjadi bagian dari proses tersebut.
“Prinsipnya adalah kita ingin mengembalikan kepercayaan dari para pedagang terhadap pengelola dan kepercayaan Pemerintah Kota sebagai KPM (Kuasa Pemilik Modal) terhadap BUMD. Itu penting sekali,” ujarnya.***
Komentar