Farhan Tegaskan Pemulihan Internet Pelanggan Jadi Tanggung Jawab Operator, Bukan Pemkot Bandung

KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID)  – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan penataan dan penertiban kabel udara merupakan bagian dari upaya menciptakan ketertiban infrastruktur perkotaan. Sementara itu, pemulihan layanan internet kepada pelanggan menjadi tanggung jawab masing-masing operator penyedia jasa.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan kewenangan Pemkot Bandung dalam penataan kabel udara mencakup dua aspek, yakni penataan dan penertiban. Adapun pelayanan kepada konsumen, termasuk pemulihan jaringan yang terdampak, menjadi tanggung jawab perusahaan operator.

“Perlu diketahui bahwa tugas Pemerintah Kota Bandung hanya dua, yaitu penataan dan penertiban. Selanjutnya, seluruh operator bertanggung jawab kepada konsumennya masing-masing untuk melakukan pemulihan,” ujar Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).

Menurut Farhan, pembagian tanggung jawab tersebut perlu dipahami masyarakat agar persoalan gangguan layanan internet tidak disalahartikan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah.

Ia juga menyoroti munculnya narasi mengenai ribuan pelanggan yang disebut kehilangan akses internet akibat penertiban kabel udara. Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat dari hubungan pelayanan antara operator dan konsumen.

“Pertanyaan saya, konsumen membayar kepada operator atau kepada pemerintah? Maka, tanggung jawab pelayanan kepada konsumen berada pada operator,” katanya.

Farhan menegaskan, pelanggan yang membayar biaya berlangganan berhak mendapatkan layanan sesuai kewajiban penyedia jasa. Karena itu, operator harus memastikan pemulihan jaringan berjalan dengan baik sehingga kebutuhan masyarakat terhadap akses internet tetap terpenuhi.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus mendorong koordinasi dengan perusahaan operator dan instansi terkait untuk memastikan proses penataan kabel udara berjalan sesuai ketentuan.

Farhan menyebut, penataan kabel udara di Kota Bandung ditargetkan rampung pada 10 Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan koordinasi teknis dan pengawasan agar seluruh tahapan pekerjaan dapat terlaksana sesuai standar.

Upaya penataan ini diharapkan tidak hanya menciptakan wajah kota yang lebih tertib dan rapi, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan layanan infrastruktur telekomunikasi bagi masyarakat.***

Komentar