JAKARTA (TUGU BANDUNG.ID), – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan.
SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen.
Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen. Penyampaian metodologi dan hasil SNLIK tahun 2024 disampaikan Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Dikatakanya, pelaksanaan lapangan SNLIK tahun 2024 dilakukan mulai 9 Januari hingga 5 Februari 2024 di 34 provinsi yang mencakup 120 kabupaten/kota termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus).
Jumlah sampel SNLIK tahun 2024 sebanyak 10.800 responden yang berumur antara 15 sampai dengan 79 tahun.
Metode sampling yang digunakan adalah stratified multistage cluster sampling, Pemilihan kabupaten/kota menggunakan PPS (Probability Proportional to Size)– Systematic Sampling dengan size jumlah keluarga, dimana kabupaten/kota wilayah kantor OJK secara otomatis terpilih sebagai sampel.
“SNLIK tahun 2024 menggunakan parameter literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage) terhadap produk dan layanan keuangan,” katanya.
Sementara itu di kesempatan yang sama, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, SNLIK tahun 2024 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Ia menyebut, bahwa indeks literasi keuangan komposit perkotaan sebesar 69,71 persen dan pedesaan 59,25 persen.
“Sedangkan indeks inklusi keuangan komposit perkotaan berada di angka 78,41 persen dan 70,13 persen di pedesaan,” ujarnya.
Ia menilai, rendahnya angka literasi dan inklusi keuangan di pedesaan daripada perkotaan disebabkan masih adanya keterbatasan akses digital dan informasi di pedesaan.
“Tetapi memang kita harus cermati karena kita lihat banyak sekali saudara-saudara kita menjadi korban dari pinjol ilegal, investasi ilegal dan lain-lain. Kita harus support mereka inklusi keuangan buat apa?,” katanya.
“Karena inklusi keuangan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dewi. (ERW).***
