NTT (TUGUBANDUNG.ID) – Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Nusa Tenggara Timur menjadi momentum penting untuk menyoroti kinerja aparat penegak hukum di daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, perhatian tertuju pada kepemimpinan Kapolda NTT, Rudi Darmoko, yang dinilai mampu menghadirkan pendekatan penegakan hukum yang tegas sekaligus humanis.
Kedatangan rombongan di Bandara El Tari, Kupang, tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap implementasi kebijakan hukum di tingkat daerah.
Dalam rangkaian pemaparan dan dialog, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual, narkotika, hingga korupsi.
Di tengah kompleksitas tersebut, pendekatan yang diterapkan Kapolda NTT menjadi sorotan, yakni penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memperkuat harkamtibmas serta membangun rasa keadilan dan kepercayaan publik.
Kapolda NTT, Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, menegaskan bahwa arah kebijakan yang diterapkan di wilayahnya mengedepankan keseimbangan antara ketegasan dan nilai kemanusiaan.
“Penegakan hukum harus hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Karena itu, kami mendorong pendekatan yang profesional, transparan, dan humanis, termasuk melalui penguatan kapasitas SDM serta penerapan keadilan restoratif,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai menjadi pembeda dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di NTT. Penegakan hukum tidak lagi semata identik dengan tindakan represif, melainkan juga mampu menciptakan rasa aman yang lebih luas di tengah masyarakat.
Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menambahkan bahwa kunjungan ini turut memperkuat sinergi antara kepolisian dan lembaga legislatif.
“Kolaborasi yang solid akan semakin memperkuat upaya harkamtibmas serta mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPR RI juga menekankan pentingnya percepatan implementasi sistem hukum modern, termasuk pasca pembaruan KUHP dan KUHAP, serta penguatan transparansi anggaran dan efektivitas program prioritas di daerah.
Kunjungan ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang kuat dan terarah mampu menghadirkan wajah penegakan hukum yang lebih menyejukkan.
Dari Kupang, terlihat bagaimana pendekatan yang dibangun tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.***
Komentar