TUGUBANDUNG – Komisi Informasi Jawa Barat secara resmi meluncurkan E-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi) dan proses uji publik terbaru tahun 2022, Senin (22/8/2022).
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dengan rujukan Perda 11 tahun 2011 dan Perki 1 tahun 2022 tentang Monev yang akan dimulai Agustus 2022 tahun ini.
Suasana peluncuran E-Monev KI Jabar Tahun 2022
Peluncuran e-monev dilakukan Asda Pemerintahan & Kesra Pemprov Jabar Dewi Sartika dengan disaksikan, Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat, Kepala Diskominfo Ika Mardiah, dan Ketua KI Jabar Ijang Faisal, di Gedung Sate.
Menurut Ijang, digitalisasi monev dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan sekaligus mengejar peringkat pertama IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) 2022 se-Indonesia.
“Jangan sampai IKIP Jabar sudah rangking satu se-Indonesia tapi monev-nya tidak bagus. Kita harus terus meningkatkan pelayanan di tengah berbagai tuntutan publik,” katanya saat memberi sambutan di hadapan puluhan PPID (Petugas Pelayanan Informasi Daerah) di lingkungan Pemprov Jabar.
Sementara Asda 1, Dewi Sartika mengatakan, kemajuan peringkat IKIP sebagai pencapai yang harus diapresiasi setelah sebelumnya meraih rangking empat di IKIP 2021.
Dari kiri-kanan: Dr. Ika Mardiah, M.Si (Kadiskominfo Jabar), Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si (Asda 1 Pemprov Jabar), H. Sadar Muslihat, SH (Sekretaris Komisi 1 DPRD Jabar), dan H. Ijang Faisal (Ketua KI Jabar)
“Kami sambut baik adanya e-monev karena digitalisasi adalah keniscayaan. Kalau hari ini tidak digital, maka tidak akan ke mana-mana,” katanya.
Menurut dia, Pemprov Jabar akan terus mendorong PPID agar terus transparan kepada publik. Terlebih, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selalu menekankan tegaknya integritas dalam melayani masyarakat.
Sekretaris Komisi 1 DPRD Jabar, H. Sadar Muslihat mengapresiasi beberapa program dan kinerja KI Jabar, “Kita menginginkan Jabar juara itu bukan hanya tingkat provinsi saja, tapi juga seluruh kabupaten dan kota serta di internal OPD masing-masing.”
Untuk itu, Komisi I meminta agar kordinasi berbagai kegiatan yang akan diluncurkan nantinya selalu dikordinasikan. “Agar kami dapat membantu kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk akselerasi tersebut,” pungkas Sadar.
Dadan Saputra, Komisioner KI Jabar bidang ASE menyampaikan, bahwa proses e-monev akan diterapkan kepada 77 badan publik terdiri dari OPD dan Badan Usaha Milik Daerah.
Apabila sebelumnya monev berupa kuisioner diisi manual, tahun ini PPID bisa self assesment pada aplikasi mobile beralamatkan di https://e-monevkijabar.com/
Hasil tersebut kemudian akan diverifikasi lapangan oleh tim penilai yang diketuai Dr Dedi Djamaludin Malik serta beranggotakan Dr Antar Venus, Dr Mahi Hikmat, Dr Anne Friday, dan Dr Muhammad Sufyan Abd.
Dari verifikasi, akan dilakukan uji publik yakni diskusi badan publik dengan pengguna dan pemerhati informasi publik guna memverifikasi data isian di e-monev sebelumnnya.
“Pada akhirnya, nanti akan muncul skor yang akan menentukan sebuah badan publik kategori informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Badan publik informatif akan diberi penghargaan di akhir tahun 2022 oleh Gubernur Jabar,” tambah Dadan.
