Menu

Mode Gelap

Berita · 1 Jun 2023 17:17 WIB ·

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Tanggapi Kemunculan Nama Wakil Ketua DPRD Jabar Di Sidang Sunat Hibah

 Ilustrasi (pixabay.com) Perbesar

Ilustrasi (pixabay.com)

TASIKMALAYA (TUGU BANDUNG).- Nama Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi PKB disebut-sebut dalam persidangan pemotongan dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya yang sumber anggarannya dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020.

Terdakwa Erwan menyebut nama Oleh Soleh, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi PKB yang menerima semua uang hasil pemotongan hibah. Meskipun Erwan mengaku, dia juga mengambil bagiannya.

Sidang kasus korupsi pemotongan dana hibah di Kabupaten Tasikmalaya yang di gelar di PN Tipikor Bandung dengan menghadirkan terdakwa Erwan itu digelar pada Rabu (31/5/2023).

Kasus tindak pidana korupsi dana hibah tahun annggaran 2020 tersebut mengemuka pertama kali dari LBH Ansor Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tasikmalaya. Lantaran ada tujuh lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Kecamatan Sukarame yang melapor.

Adapun besaran potongan antara 50 hingga 60 persen dari tiap lembaga. Masing-masing lembaga ada yang menerima hibah sebesar Rp150 juta dan ada juga yang Rp200 juta.

Sementara hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, ternyata lembaga yang menjadi korban lebih banyak dari itu. Bahkan sampai 50 lembaga.

Mengingat awal mula kasus tersebut mengemuka dari LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, PC GP Ansor memberi tanggapan, terkait keterangan terdakwa di persidangan, yang menyeret salah satu Pimpinan DPRD Jabar dari Dapil Tasikmalaya.

“Ini sudah ranah Pengadilan Negeri Tipikor. Kami menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung. ” kata Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Fahmi Siddik, Rabu (31/5/2023) malam.

Disinggung akan adanya kemungkinan PN Tipikor menghadirkan orang yang disebut oleh terdakwa, Fahmi mengatakan, semua ada mekanismenya. Pihak pengadilan lah yang akan menentukan.

“Kami percaya kepada para pihak, baik JPU, para terdakwa dan juga Hakim Tipikor dapat membuka ruang edukasi hukum dalam rangka penegakkan, supremasi, keadilan dan kepastian hukum,” katanya.

“Saya kira perihal semua perkembangan di dalam persidangan, semua ada mekanisme hukum yang sama-sama ada dasarnya,” Fahmi.

Pada intinya, pihaknya sangat mendukung JPU dan terdakwa dapat membuka fakta-fakta serta alat bukti yang kuat.

Sehingga semua keterangan-keterangan atau bantahan-bantahan dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum. “Sehingga opininya tidak lari ke mana-mana,” ujarnya.***

Artikel ini telah dibaca 32 kali

Baca Lainnya

Parlemen Kota Bandung Siap Mengawal Kelanjutan Gugatan Alians Eks-Karyawan Pikiran Rakyat Sesuai Koridor Hukum, Jangan Ada Pihak  yang “Masuk Angin”

13 Juni 2024 - 10:37 WIB

Didepan Warga Ciamis Ono Surono Nyatakan Siap Maju di Pilkada Jabar!

13 Juni 2024 - 05:29 WIB

BSI Umumkan Imbal Hasil Sukuk ESG, 6,65%-6,8% Per Tahun

12 Juni 2024 - 22:26 WIB

Ketua Komisi Informasi Jabar Ikuti Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia

12 Juni 2024 - 18:42 WIB

Bey Janjikan Pembersihan Lautan Sampah di Sungai Citarum Bandung Barat Tuntas Satu Pekan

12 Juni 2024 - 12:41 WIB

Hari Ini, Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana Berada di Kota Palu Sulawesi Tengah, Sampaikan Sharing Komunikasi kepada Personel Tiga Institusi Berbeda

12 Juni 2024 - 07:49 WIB

Trending di Berita