KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Guna menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri serta memperluas digitalisasi sebagai prasyarat berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Jawa Barat dan stakeholders terkait menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID – TP2DD) Jawa Barat pada Rabu (6/3/2024). Mengambil tema ‘Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri serta Perluasan Digitalisasi guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat’, kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Forkopimda, Instansi Vertikal hingga TPID dan TP2DD se-Jawa Barat.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan pengendalian inflasi, Jawa Barat patut bersyukur telah mencatatkan inflasi tahun 2023 yang terjaga pada rentang sasaran dan berada di bawah inflasi nasional.
“Jelang Ramadan tahun ini, pengendalian inflasi melalui operasi pasar perlu semakin diperkuat melalui pemanfaatan data evaluasi administrasi OP dan GPM tahun sebelumnya guna menekan harga pangan secara efektif,” katanya.
Selain itu menurut Bey, seluruh proses tersebut perlu didukung kelancaran distribusi pasokan ke pasar retail modern dan tradisional.
Di sisi digitalisasi, Jawa Barat juga patut berbangga atas beragam capaian digitalisasi daerah pada tahun 2023. Beberapa diantaranya adalah Jawa Barat merupakan provinsi dengan Indeks ETPD sebesar 100% sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional. Selain itu, elektronifikasi transaksi belanja pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 2023 tercatat sebesar Rp8,58 miliar dari 2.506 transaksi, sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pengguna KKI tertinggi nasional. Di sisi retail, Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah pengguna dan merchant QRIS tertinggi nasional dengan capaian masing-masing sebesar 10,37 juta pengguna dan 6,6 juta merchant.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia Jawa Barat serta seluruh stakeholders terkait dalam rangka mengawal capaian inflasi dan digitalisasi tahun 2024 sesuai sasaran hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Bey.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhamad Nur, menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi provinsi Jawa Barat melalui TPID dan TP2DD.
“Dalam kaitannya menjelang Ramadan, TPID perlu semakin meningkatkan kewaspadaannya terhadap beberapa komoditas penyumbang inflasi yang rentan mengalami peningkatan harga melalui kerangka 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” Ujar M. Nur.
Beberapa komoditas tersebut diantaranya minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam ras, daging sapi hingga telur ayam ras. Beras yang diproyeksikan akan memasuki panen raya pada April 2024 perlu untuk segera didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Jawa Barat guna meredam harga beras.
“Selain itu, jagung yang diproyeksikan memasuki masa panen pada Maret-April juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pakan ternak guna menekan harga telur dan daging ayam,” imbuhnya.
Di sisi hilir, penguatan peran retail modern dalam mendukung distribusi pasokan semakin strategis, sehingga perlu dilakukan penguatan jaringan distribusi serta inovasi dukungan pembiayaan perbankan.
“Berbagai langkah pengendalian sisi hulu-hilir tersebut, perlu didukung dengan komunikasi kebijakan yang efektif dengan menjaga ekspektasi masyarakat untuk berbelanja bijak dan sesuai kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri,” terangnya.
Seluruh strategi tersebut diupayakan guna menjaga tingkat inflasi Jawa Barat tetap rendah dan stabil pada rentang target 2,5±1%. Guna melengkapi berbagai langkah menjaga stabilitas melalui pengendalian inflasi daerah, Jawa Barat juga perlu untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk diantaranya melalui digitalisasi.
Muhamad Nur juga menyampaikan bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi menjadi strategis dalam meraih efisiensi dan efektifitas implementasi kebijakan ekonomi di daerah.
“Berkaca dari kondisi terkini dan dengan melihat potensi serta tantangan ke depan, percepatan dan perluasan digitalisasi perlu untuk terus dilakukan melalui 4 langkah yaitu, pertama, optimalisasi program pembayaran pajak kendaraan bermotor, elektronifikasi tansportasi umum, penerimaan retribusi, dan digitalisasi di kawasan wisata untuk meningkatkan ETPD,” ucapnya.
Upaya kedua menurut Nur, ditempuh melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk setiap belanja pemerintah daerah oleh seluruh SKPD se Jawa Barat. Ketiga, peningkatan literasi digital masyarakat mengenai manfaat pembayaran secara non tunai dalam pembayaran pajak dan retribusi melalui sosialisasi, edukasi, dan berbagai insentif. Upaya keempat adalah optimalisasi aspek outcome yaitu pelaporan, dan aspek proses yaitu melalui kegiatan HLM, capacity building & literasi masyarakat, peningkatan evaluasi, dan dokumentasi kegiatan untuk meningkatkan nilai pada Championships TP2DD di wilayah Jawa Barat
Bank Indonesia melalui TPID dan TP2DD juga secara konsisten menjalin sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait guna menyelaraskan program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi daerah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. (Pun)***