TuguBandung, Bandung – Menghadapi tahapan survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024, Jawa Barat menyatakan siap melaksanakannya secara baik dan meyakini dapat mempertahankan sebagai provinsi yang memperoleh nilai indeks keterbukaan informasi paling tinggi di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Demikian disampaikan Dr. Ijang Faisal, M.Si, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, di bandung, jum’at, 31/05/2024.
Lebih lanjut Ijang menyampaikan, bahwa survey IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Salahsatunya dalam mewujudkan good governance, pelayanan publik yang berkualitas dan pencegahan potensi terjadinya praktek KKN.
Ijang menyampaikan bahwa Komisi Informasi Jawa Barat telah bersiap menghadapi perhelatan survey tahunan ini, dengan membentuk kelompok kerja daerah (Pokja Daerah) yang melibatkan aktivis keterbukaan informasi jawa barat, yakni Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si (Akademisi dari UIN Bandung), dan Dr. Erwin Kustiman, M.Si Wartawan Senior, Penguji UKW Dewan Pers dan juga sebagai Dosen Universtas Pasundan (UNPAS) Bandung.
“Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dilakukan dengan sepuluh tahapan, Bimtek Indeks KIP untuk Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) merupakan salah satu tahapan tersebut, dan Alhamdulillah pada minggu kemarin bimtek Pokja daerah jabar telah dilaksanaka” ujar Ijang Faisal.
Dijelaskannya, Bimtek yang diikuti berfokus pada terlaksananya proses penyusunan IKIP 2024 secara baik . Bimtek Pokjada IKIP 2024 dimaksudkan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan IKIP 2024. Juga agar Pokjada memahami metode dan indikator dalam pelaksanaan IKIP 2024. Memahami tata cara teknis penggunaan aplikasi IKIP 2024; dan agar Pokjada paham menyusun laporan Pokjada hasil pelaksanaan IKIP 2024.
Pj. Gubernur & Sekda Mendukung Penuh
Kesiap-siagaan komisi informasi jawa barat untuk melaksanakan tahapan indeks tersebut, tidak lepas dari dukungan penuh pemerintah provinsi jawa barat dalam hal ini Bapak Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Bapak Dr. Herman Suryatman Sekda Jawa Barat yang notabene sebagai atasan PPID Utama Pemprov Jawa Barat, “Kami senantiasa melaporkan tahapan dan kendala yang akan dihadapi selama pelaksanaan tahapan survey Indeks keterbukaan informasi publik tahun 2024 dan keduanya menyatakan siap mendukung pelaksanaan survey IKIP di jawa barat tahun 2024” Ungkap Ijang
Saat ini Pokjada IKIP Jabar 2024 sedang dalam tahapan finishing nama-nama yang akan diusulkan sebagai Informan Ahli (IA) Daerah. Nama-nama usula IA sudah harus masuk tanggal 31 Mei 2024. “Kami akan sangat selektif mengusulkan IA. Kriterianya sebagai Informan Ahli sudah ada ketentuannya dalam kisi-kisi survey IKIP. Selain memenuhi kriteria, satu hal yang perlu kami tekankan yakni komitmen mereka untuk hadir saat FGD nanti”. Tegas Ijang Faisal.
