JAKARTA (TUGUBANDUNG.ID) – Wakil Gubernur Jawa Barat, menghadiri peluncuran Program Nasional E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas yang digelar di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor , Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan inisiatif strategis dari untuk memperkuat budaya integritas di kalangan ASN di seluruh Indonesia. Platform pembelajaran digital tersebut dirancang agar mudah diakses dan memungkinkan ASN mempelajari materi pencegahan korupsi, etika pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan nilai-nilai integritas secara mandiri dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Erwan menegaskan bahwa program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran antikorupsi di lingkungan aparatur pemerintah.
“ASN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran antikorupsi serta mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Erwan.
Sementara itu, Ketua KPK, menekankan bahwa penguatan integritas ASN tidak semata berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional.
“Ini bukan hanya bicara integritas, tetapi juga tentang kualitas pelayanan publik, birokrasi yang efektif dan efisien, serta masa depan Indonesia,” kata Setyo.
Ia menambahkan, berbagai upaya pembenahan regulasi dan sistem yang telah dilakukan pemerintah tidak akan memberikan hasil optimal tanpa diiringi perubahan perilaku sumber daya manusia yang menjalankannya.
Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, yang akan menentukan kualitas generasi serta keberhasilan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Peluncuran E-Learning ASN Berintegritas diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas literasi antikorupsi dan membangun budaya integritas yang berkelanjutan di lingkungan birokrasi Indonesia.***
Komentar