Pemprov Jabar Dorong Skema Kredit Petani Dibayar Saat Panen, Bukan Tiap Bulan

KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong perbankan mengubah skema pembiayaan bagi petani perkebunan. Salah satu usulannya, pembayaran angsuran kredit tidak lagi dilakukan setiap bulan, tetapi disesuaikan dengan masa panen agar lebih sesuai dengan siklus usaha pertanian.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pengembangan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, dan kelapa membutuhkan dukungan ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Peningkatan produksi harus diikuti kepastian pasar, kemitraan industri, fasilitas pengolahan, serta akses pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Erwan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat dan Rapat Pleno TPAKD Semester II Tahun 2026 di Bale Gede Pakuan, Kota Bandung, Jumat (20/11/2026).

“Pengembangan ketiga komoditas kakao, kopi, dan kelapa ini harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga perlu memastikan adanya kepastian pasar, kemitraan dengan industri, fasilitas pengolahan, serta pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan,” ujar Erwan.

Menurutnya, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan agroforestri. Sebab, tanaman perkebunan memiliki siklus produksi yang berbeda dengan sektor perdagangan maupun usaha ekonomi lainnya.

Karena itu, lembaga keuangan diharapkan dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel, antara lain melalui masa tenggang pembayaran atau grace period, angsuran berdasarkan musim panen, pembiayaan berbasis klaster, hingga kemitraan dengan pembeli hasil produksi atau offtaker.

Erwan bahkan secara khusus mengusulkan agar pembayaran kredit petani disesuaikan dengan waktu panen, bukan menggunakan pola angsuran bulanan seperti yang selama ini berlaku.

“Kan biasanya kalau angsuran itu per bulan. Nah, kalau bisa nanti dibuat per panen,” ucapnya.

Selain pembiayaan, penguatan kelembagaan petani juga menjadi perhatian. Kelompok tani didorong berkembang menjadi koperasi profesional dengan tata kelola yang baik sehingga memenuhi persyaratan perbankan atau bankable.

Upaya tersebut perlu disertai peningkatan literasi keuangan dan pendampingan administrasi usaha. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi penerima pembiayaan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

“Saya berharap pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa ini dapat menjadi momentum untuk menggeser pola pembangunan yang semata-mata mengandalkan bantuan pemerintah menuju ekosistem usaha yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan,” tutur Erwan.

Ia menegaskan, TPAKD harus berperan sebagai katalisator sekaligus penghubung antara potensi ekonomi daerah dan sumber pembiayaan. Program pengembangan komoditas unggulan diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan rapat, tetapi diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi petani dan pelaku usaha.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman memaparkan sejumlah program unggulan TPAKD yang telah berjalan di Jawa Barat. Program tersebut meliputi pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta perluasan akses pembiayaan formal.

Salah satu program yang disorot adalah Berehan, yakni pengembangan komoditas peternakan domba dan kambing yang diperkuat dengan program tabungan kurban bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat.

Darwisman menilai program tersebut memiliki potensi ekonomi besar karena Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil domba dan kambing di Indonesia.

“Kalau dari ASN saja bisa kita dorong, hampir 400.000 lebih ASN se-Jawa Barat bisa rata-rata ikut tabungan kurban ini. Tidak terbayang bagaimana pergerakan ekonomi Jawa Barat untuk daging domba,” ungkapnya.

Program lainnya adalah Asmik Jabar atau asuransi mikro bagi petani Jawa Barat yang sebelumnya meraih penghargaan nasional dalam Financial Literacy Award.

OJK Jabar juga mengembangkan Kampung Bersih Rentenir, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), serta sejumlah program inklusi keuangan lainnya. Di antaranya Dia Kita bagi penyandang disabilitas, Gerakan Literasi Inklusi Saham Jabar, Ekosistem Keuangan Inklusif berbasis wilayah dan potensi daerah, serta program literasi keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Di sisi lain, Darwisman menyoroti persoalan praktik rentenir yang dikenal masyarakat dengan istilah bank emok. Menurutnya, pemberantasan praktik tersebut harus dibarengi dengan penyediaan alternatif pembiayaan formal yang mudah dan cepat diakses.

Ia menyebutkan, OJK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait aspek legalitas aktivitas rentenir. Namun, ketersediaan pembiayaan alternatif tetap harus menjadi perhatian agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online ilegal ketika akses terhadap rentenir dibatasi.

“Jangan sampai sudah kita larang rentenir, masyarakat butuh, tetapi tidak ada. Ini malah khawatirnya rentenir tidak boleh, masyarakat justru beralih ke pinjaman online ilegal,” katanya.

Karena itu, ia mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama menyediakan layanan pembiayaan formal yang mudah dijangkau masyarakat sesuai kebutuhan.

Dalam Rakorda tersebut, TPAKD Jawa Barat juga menetapkan komitmen pengembangan agroforestri kakao, kopi, dan kelapa sebagai salah satu program kerja tahun 2027.

Program ini akan diarahkan ke 10 daerah, yakni Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Ciamis, Subang, Sumedang, Sukabumi, dan Kota Banjar.

Pengembangannya dilakukan melalui optimalisasi lahan kritis, lahan tidur, serta pemanfaatan ruang di bawah tegakan tanpa harus mengganti tanaman yang sudah ada. Pelaksanaannya akan didukung skema pembiayaan adaptif dan pendampingan berkelanjutan.

Melalui program tersebut, Pemprov Jabar bersama TPAKD kabupaten/kota diharapkan dapat memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, membuka lapangan kerja, sekaligus menekan angka kemiskinan.***

Komentar