TASIKMALAYA, (TUGU BANDUNG).- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Tasikmalaya, gerudug Hotel Grand Metro di Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, Senin (13/3/2023).
Mereka menuntut agar Pj Walikota Dr. Cheka Virgowansyah untuk menemui massa aksi. Karena di hotel tersebut tengah diadakan Musrenbang yang dihadiri oleh Pj Walikota.
Selain meneriakan yel yel, sejumlah mahasiswa juga memajang sejumlah poster kritikan terhadap kinerja Cheka yang tentang Raport Merah Pj Wali Kota Tasikmalaya.
Serta memajang spanduk yang bertuliskan Segera Lakukan Birokrasi Reformasi, Reforma Agraria Sejati, Tangani Masalah Moral.
Dalam aksinya, massa dengan lantang menyuarakan protes atau kritik terhadap kepemimpinan Pj. Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah yang dianggap belum sesuai dengan harapan.
Menurut mahasiswa banyak sekali program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD yang tidak ada hasilnya, bahkan dipandang hanya sebagai pecitraan saja.
Aksi sempat ricuh, saling lempar gelas bekas air mineral dan saling dorong bahkan ada saling melayangkan tinju, antara massa dengan aparat kepolisian saat mahasiswa memaksa masuk. Karena Pj Walikota tidak kunjung menemui mahasiswa di depan hotel tersebut.
Akibat jalur HZ ditutup oleh para pengunjukrasa, arus lalulintas di sepanjang Jalan HZ mustofa macet. Kepulan asap hitam juga terus mengepul dari ban yang dibakar massa.
Sejumlah perwakilan dari mahasiswa saling bergantian berorasi mengecam kinerja Pj Walikota yang dinilai tidak menjalankan sesuai janjinya pada pengambilan sumpah jabatan sebagai PJ walikota Tasikmlaya di Gedung sate pada 14 November 2022 lalu.
Sementara massa aksi juga sempat menyandera Sekda Kota Tasikmakaya Ivan Dicksan untuk bersama naik kendaraan bak terbuka yang digunakan massa aksi untuk mengangkut sound sistem.
Sekda disandera untuk bersama ke Balai Kota menemui Pj Walikota Tasikmalaya. Sebab, Pj Walikota tidak mau menemui massa aksi di lokasi aksi di depan Grand Metro.
Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Muhammad Satriana Ilham mengatakan, 100 hari sudah pemerintahan Cheka berjalan, permasalahan sosial, ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, lingkungan, reformasi biroksasi, yang menjadi program utama PJ walikota. Namun dari awal mulai bekerja sampai sekarang belum juga terselesaikan.
Dikatakanya, permasalahan diatas merupakan langkah awal Cheka Virgowansyah selama 100 kerjanya dan wajib hukumnya untuk segera diselesaikan.
“Selama 100 hari menjabat sebagai PJ walikota tasikmalaya tidak ada satupun Langkah yang bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan bapak Cheka Virgowansyah,” kata Ilham saat dilokasi, Senin (13/3/2023).
“Permasalahan yang terkait dengan lingkungan masalah penanganan sampah di Kota Tasikmalaya, dengan menjadi salah satu program utama tapi tidak ada solusi yang konkret dan malah banyak menimbulkan permasalahan baru,” sambungnya.
Contohnya, lanjut Ilham, seperti pembentukan satgas resik yang tidak jelas arah dalam manajemen kerjanya dan malah banyak menghabiskan anggaran saja ketimbang mempercepat penanganan sampah.
“Maka hal tersebut juga akan berdampak buruk terhadap lingkungan, perairan, sistem drainase dan kualitas air yang tercemar,” ujarnya.
Lanjut Ilham, permasalahan sosial, walaupun menurut data yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistika Jawa Barat, Kota Tasikmalaya menjadi kota termiskin ketiga di Jawa Barat, mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya, tapi tidak punya indikator yang jelas terkait hal itu.
Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang paling mengerikan apalagi di wilayah perkotaan yang notabene banyak sekali program dan lapang pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.
Namun sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan anggaran dan juga waktu yang telah dihabiskan. “Potret problem sosial yang terjadi yang biasa kita jupai adalah dengan banyaknya anak jalanan yang kerap kita temui di setiap persimpangan jalan, masalah sosial yang selanjutnya ialah mengenai tingkat pengangguran yang masih tinggi,” katanya.
Selajutnya, kata Ilham, masalah sosial mengenai tindakan kriminal seperti geng motor yang kerap menyerang masyarakat dikala malam hari. Selain itu, terkait dengan pendidikan yang menjadi sorotan yang sangat rendah dan terdapat sekitar 114 ribu jiwa di Kota Tasikmalaya yang tidak mengenyam pendidikan.
Hal itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat terkait dengan kemajuan sumber daya manusia. Ditambah fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan akan berdampak kepada kualitas pendidikan di Kota Tasikmalaya.
Terkait dengan reformasi birokrasi pemerintahan Kota Tasikmalaya. Birokasi di setiap OPD Kota Tasikmalaya dipandang banyak sekali permasalahannya. Hal ini akan memepengaruhi terhdap kinerja dari setiap dinas- dinas yang ada. Pengangkatan kepala dinas-dinas yang ada di Kota Tasikmalaya banyak mengandung muatan politis.
“Berdasarkan catatan catatan buruk diatas , PMII Kota Tasikmalaya Memandang bahwa PJ Walikota Tasikmalaya Perlu di evaluasi Secara Besar Besaran untuk meminimalisir Kerusakan Birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan menghambat Kemajuan Kota Tasikmalaya,” tegasnya.
Sementara Korlap Aksi Heru Muchtar mengatakan, terkait dengan perda tata nilai. mengingat Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang notabane kota santri.
“Namun dengan adanya aturan tersebut masih belum bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi. Salah satunya mengenai penyebaran minuman keras, judi online, porstusi online, pergaulan bebas
dan kekerasan seksual,” katanya.
Terkait dengan proyek pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya terus gencar melakukan pembangunan infrastruktur dalam upaya untuk memenuhi penunjang kebutuhan daerah.
Namun kita ketahui pembangunan proyek yang dilakukan pemerintah memberikan dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan, contohnya tidak memperhatikan saluran air atau irigasi yang mengakitbatkan genangan di ruas jalan.
“Pembangunan yang tidak sesuai dengan wilyah yang sudah ditetapkan di dalam RDTR dan RTRW. Mengingat Kota Tasikmalaya mempunyai mega proyek Nasional yaitu TOL Gede Bage, Tasikmalaya dan Cilacap (GETACI). Maka perlu adanya perencanaan dalam melakukan pembangunan yang sesuai peraturan yang tidak berdampak buruk tehadap sosial, ekonomi dan lingkungan,” ujarnya.
“Kami juga meminta kepda PJ Walikota dan Dinas PUPR untuk melakukan pengawasan dalam pelaksaan pembagunan TOL Tersebut,” tambah Heru.
Mengenai kesehatan, saat ini masih menjadi masalah yang belum bisa deselesikan dengan baik. Baik dari jaminan Kesehatan ibu hamil, bayi dalam kandungan, pemenuhan kebutuhan gizi.
Sehingga berdampak terhadap meningkatnya stunting dan masalah stunting ini tengah menjadi pembahasan yang serius karena tidak sedikit kasus stunting masih di temui di Kota Tasikmalaya.
<span;>Pemkot tidak mempunyai inovasi dalam memajukan produk UMKM. Ditambah dengan tidak berfunsinya gedung pusat promosi dan pemasaran Tasikmalaya yang malah dibiarkan terbelengkalai.
Meski potensi dibidang industri dan perdagangan, akan tetapi Kota Tasikmalaya juga mempunyai potensi di bidang pertanian. Hal ini banyak sekali warga yang bekerja sebagai buruh tani. “Berbicara lahan pertanian di Kota Tasikmalaya yang banyak dialihfungsikan ini akan berdampak buruk bagi kondisi pertanian di Kota Tasikmalya,” katanya.
“Kami mendesak PJ Walikota Tasikmalaya untuk segera menyelesaikan Reformasi Birokrasi, bersihkan KKN, selesaikan permasalahan sistem ekonomi, permasalahan lingkungan di Kota Tasikmalaya mengenai sampah, aliran sungai, sistem drainase, dan menindak tegas pelanggar lingkungan,” tambah Heru.
Selain itu, pendidikan, pengangguran, kemiskinan, anak kalanan, pengemis. Masalah stunting, manajemen rumah sakit. Awasi mega proyek Tol Getaci dan sederet permasalahan lainya.
Sementara massa aksi setiba di Balai Kota tepatnya di pintu masuk gerbang utama masa aksi kembali menggelar orasi dan membakar ban sebagai bentuk kekecewaan, aksi dorong-dorongan terjadi kembali saat mereka akan menemui Pj Walikota Tasikmalaya.
Kericuhan pun terjadi kembali saat para masa aksi menembus masuk Gedung Balai Kota Tasikmalaya untuk menemui Pj Walikota, aksi dorong-dorongan terjadi kembali di depan ruangan kerja Pj. Walikota.
Heru menyebut, pihaknya merasa kecewa atas perlakuan aparat, pihaknya memandang Pj Walikota tidak komitmen terhadap apa yang telah dijanjikan untuk dapat menemui dan menerima masa aksi di Balai Kota.
“Sejak awal kita menunggu di kawasan Balai Kota, tetapi tak satupun ada pejabat yang melawakili yang menemui kita, apalagi Pj Walikota,” ujar Heru bernada kesal
Akhirnya dengan penuh kekecewaan, pukul 16.20 WIB masa aksi membubarkan diri dan meninggalkan Balai Kota Tasikmalaya.***