KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID), 7 Mei 2026 – Center for Policy and Public Management (CPPM) Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) menyelenggarakan Grand Final Net Zero Steel Pathways Cohort 2026 dengan tema ‘Bridging the Landscape: Readiness & Viability in Indonesia’s Net Zero Steel Ecosystem’ Acara ini menjadi puncak dari rangkaian program executive education selama tiga bulan yang membahas transformasi industri baja menuju ekosistem net zero steel di Indonesia.
Pada sesi pertama, Prof. Zulfiadi Zulhan, dosen Teknik Metalurgi ITB, memaparkan materi bertajuk ‘Decarbonization in the Steel Industry: Challenges and Pathways’ Ia menjelaskan bahwa sejak Paris Agreement 2015, dunia berkomitmen menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C dibandingkan era pra-industri. Namun, dalam beberapa periode terakhir, suhu global telah melampaui batas tersebut.
Industri material seperti semen dan baja menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Industri baja sendiri menghasilkan rata-rata sekitar 2,4 ton CO₂ untuk setiap ton crude steel yang diproduksi. Di Indonesia, sektor industri berbasis mineral dan logam seperti nikel dan baja menjadi fokus utama dalam agenda dekarbonisasi nasional.
“Perkembangan industri baja sejak Revolusi Industri menunjukkan lonjakan kebutuhan untuk kendaraan, kapal, infrastruktur, dan perumahan. Peralihan dari penggunaan arang kayu ke batu bara memang meningkatkan kapasitas produksi, namun sekaligus menghilangkan unsur netral karbon dalam sistem produksi,” ungkap Prof. Zulfiadi.
Dalam pembahasan roadmap industri, teknologi blast furnace diperkirakan masih akan digunakan hingga 2050 melalui berbagai peningkatan efisiensi dan pengurangan emisi, mengingat tingkat kematangannya yang tinggi.
Namun demikian, dalam diskusi juga ditegaskan bahwa baja hijau (green steel) atau baja rendah karbon saat ini masih memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan rute konvensional berbasis basic oxygen furnace (BOF). Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi teknologi rendah karbon secara luas.
Ke depan, jalur transisi yang dinilai paling realistis adalah peralihan bertahap dari natural gas-based DRI + EAF (Electric Arc Furnace) menuju hydrogen-based DRI + EAF. Pendekatan ini memungkinkan dekarbonisasi dilakukan secara gradual sambil mengelola risiko biaya dan kesiapan teknologi.
Secara global, industri baja diproyeksikan bertransisi dari batu bara menuju gas alam, biomassa, biofuel, hingga hidrogen untuk mencapai visi zero carbon steelmaking. Salah satu contoh adalah program COURSE50 (CO₂ Ultimate Reduction System for Cool Earth 50) dari Jepang yang mengoptimalkan blast furnace untuk menurunkan emisi tanpa mengganti sistem secara total. Selain itu, Eropa mengembangkan teknologi EASYMelt, sementara India melalui Tata Steel terus mendorong inovasi baja rendah karbon.
Indonesia sendiri dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan green iron and steelmaking melalui teknologi shaft furnace berbasis hidrogen. Teknologi hidrogen bahkan disebut telah dimiliki Krakatau Steel sejak dekade 1980-an, yang membuka peluang percepatan transformasi industri baja nasional menuju ekonomi rendah karbon.
“Namun demikian, implementasi teknologi berbasis hidrogen penuh (full hydrogen-based steelmaking) saat ini belum kompetitif secara ekonomi. Tantangan utama masih terletak pada biaya energi, terutama penggunaan gas alam yang relatif mahal sehingga membuat implementasi teknologi rendah karbon menjadi kurang kompetitif,” ungkap Prof. Zulfiadi.
Untuk kapasitas pabrik baja 1 juta ton per tahun, kebutuhan daya total diperkirakan mencapai sekitar 450 MW, dengan kebutuhan untuk proses elektrolisis melebihi 360 MW. Hal ini menunjukkan bahwa produksi hidrogen menjadi komponen energi terbesar dalam sistem tersebut.
Salah satu teknologi yang juga dibahas adalah HyREX, inovasi dari POSCO Korea Selatan, yang menggunakan hidrogen sebagai reduktor utama dalam proses pengolahan bijih besi sehingga mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan dibandingkan blast furnace konvensional.
Dalam diskusi juga disoroti bahwa negara-negara dengan sumber listrik berbasis PLTA memiliki keuntungan lebih besar dalam mendukung industri baja hijau. Sebaliknya, penggunaan listrik berbasis PLTU masih meningkatkan jejak karbon, sehingga menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia dalam mencapai target net zero steel.
Selain tantangan teknologi dan biaya, Indonesia juga masih bergantung pada teknologi asing. Berbeda dengan Korea, Jepang, China, dan Eropa yang telah mengembangkan ekosistem teknologi baja rendah karbon secara mandiri, keterbatasan pengembangan teknologi domestik berpotensi menjadi risiko jangka panjang terhadap daya saing dan kedaulatan industri nasional.
Menutup rangkaian diskusi, Yudo Anggoro, Ph.D., Kepala CPPM SBM ITB, menekankan bahwa isu willingness to pay menjadi dilema penting dalam transisi ini. Di satu sisi, biaya produksi yang lebih tinggi dapat meningkatkan harga baja dan berpotensi menurunkan daya saing industri. Namun di sisi lain, tanpa insentif pasar yang memadai terhadap produk hijau, adopsi teknologi rendah karbon akan sulit berkembang secara masif.
Dengan demikian, keberhasilan transisi menuju industri baja rendah karbon tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada keseimbangan antara kebijakan, struktur biaya, kesiapan infrastruktur energi, serta kemampuan pasar dalam menyerap produk berkelanjutan secara kompetitif. (Pun)***
Komentar